Menyoal Kesunyian atas Kekerasan terhadap Perempuan di Sleman

Demo pencabutan RUU PKS di Prolegnas 2020. INFID

Kabupaten Sleman termasuk daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari data-data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2017. Angka kemiskinan di Sleman sebesar 7,65% angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai kelompok level sangat tinggi, yaitu sebesar 82,8% Indeks Pembangunan Gender (IPG) 95,62% Indek Pemberdayaan Gender sebesar 79,51%, dan angka harapan hidup di Kabupaten Sleman sebesar 74,7% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2018).

Di balik data statistik kesejahteraan rakyat yang cukup bagus itu, ternyata Kabupaten Sleman juga masih menyimpan berbagai persoalan sosial. Kabupaten Sleman menyandang predikat sebagai daerah dengan tingkat kriminalitas paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut Badan Pusat Statistik DIY, 2016 kejahatan yang paling banyak terjadi di Sleman adalah pencurian, sementara kejahatan lain yang juga kerap terjadi adalah penganiayaan, pembakaran, pemerkosaan, penyalahgunaan narkotika, pembunuhan, dan perampokan.

Persoalan sosial yang menyangkut perempuan antara lain kasus perceraian yang tinggi, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan usia anak, dan berat badan bayi lahir rendah. Data di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menyebutkan, sepanjang tahun 2020, kasus perceraian dengan gugat cerai, atau permohonan cerai yang diajukan oleh istri mencapai 1.248 perkara.

Kasus perkawinan anak ditandai dengan tingginya angka pengajuan dispensasi kawin, yaitu sebanyak 93 kasus. Persoalan lain seputar kesehatan perempuan, yaitu masih banyaknya bayi yang lahir dengan berat badan rendah 652 kasus pada tahun 2017. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tahun 2017, yaitu 380 kasus.

Pada 2020 terdapat 1.266 korban dengan rincian 441 korban kekerasan pada anak dan 825 kekerasan pada orang dewasa di DIY. Perincian per wilayah yaitu Kulon Progo 119 kasus, Bantul 224 kasus, Gunungkidul 32 kasus, Sleman 302 korban dan Kota Jogja 589 korban. Dari total jumlah kekerasan tersebut, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya yang dilakukan oleh suami masih mendominasi dengan persentase 31,75 persen.

Angka itu adalah yang tercatat, tetapi kita tidak tahu angka pasti yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Itu artinya masih banyak PR untuk membangun kesadaran laki-laki agar ke depan tidak ada lagi kekerasan dengan pelaku suami. Di Yogyakarta sudah diratifikasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Selanjutnya adalah bagaimana Perda ini dimanfaatkan untuk mewujudkan satu keluarga yang memiliki ketahanan dan tidak ada lagi KDRT.

Tingginya angka kasus kekerasan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terungkap ke publik. Hanya sedikit perempuan korban kekerasan yang melaporkan kasusnya kepada lembaga-lembaga penyedia layanan maupun ke kepolisian. Persepsi korban atas respons masyarakat terhadap kasus yang dialaminya menjadi faktor penghambat minimnya jumlah korban yang mengakses layanan. Korban yang mengalami pelecehan seksual lebih banyak yang memilih untuk diam dan memendam sendiri pengalaman buruknya tersebut.

Perlu adanya sosialisasi dan edukasi sehingga bisa mendeteksi sedini mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga masyarakat tahu jika terdapat indikasi kekerasan mereka bisa akses konsultasi, bukan saat sudah terjadi kekerasan.

Respons Perempuan

Dalam penelitian yang saya lakukan dalam menggali respons perempuan atas perilaku kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sleman menunjukkan lebih dari setengah responden merespons negatif, baik korban yang mengalami pelecehan seksual ataupun orang yang mengetahui hal itu lebih banyak memilih untuk diam dan dipendam sendiri pengalaman buruknya tersebut.

Sementara sisanya, yang memberikan respons positif kepada korban kekerasan antara lain berupa perilaku memberi informasi adanya lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, melaporkan kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama, memberikan konseling atau mendengarkan keluh kesah korban, memberikan tempat tinggal sementara, membantu mediasi dengan pelaku dan mendampingi korban mengakses layanan ke lembaga layanan, rumah sakit dan atau kepolisian.

Perilaku perempuan di Kabupaten Sleman sebagai respons atas kasus kekerasan yang terjadi di lingkungannya cenderung bersifat normatif yang bertujuan untuk memenuhi harapan publik terhadap sikapnya dan memenuhi kaidah hidup rukun di dalam masyarakat. Ternyata nilai dan norma telah menghegemoni masyarakat mendorong perempuan untuk menyembunyikan sikap penolakan mereka (hidden transcript) terhadap perilaku kekerasan terhadap perempuan.

Perempuan di Kabupaten Sleman memiliki sikap gender yang berada dalam situasi transisional. Mereka menghendaki adanya hubungan yang lebih setara, tetapi belum mampu meninggalkan keyakinan gender tradisional yang tidak adil.

Pengalaman mengalami kekerasan merupakan salah faktor yang mendorong perilaku ‘normalisasi’ kekerasan di kalangan perempuan. Sikap yang menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai kejadian yang normal disinyalir turut berkontribusi pada banyaknya perempuan di Kabupaten Sleman yang memilih diam manakala terjadi kekerasan terhadap perempuan di lingkungannya.

Sikap gender dan pengalaman kekerasan perempuan di Kabupaten Sleman tidak berkorelasi secara signifikan dengan pilihan respons mereka atas kejadian kekerasan. Faktor lingkungan yang berupa budaya patriarki menjadi faktor paling kuat dalam menentukan respons perempuan atas kasus kekerasan terhadap perempuan.

Budaya patriarki ini telah melahirkan nilai dan norma gender yang tidak adil bagi perempuan. Internalisasi norma dan nilai gender ini dilakukan melalui berbagai media seperti ajaran agama, pendidikan, bahkan proses pembangunan yang menempatkan perempuan sebagai posisi ‘ibu’ yang tersubordiat oleh laki-laki.

Lapisan formal ini mencerminkan interaksi-interaksi formal sebagaimana yang dituntut oleh ideologi hegemonik. Sementara transkrip tersembunyi adalah tindakan, perkataan, atau praktik-praktik yang dikembangkan oleh kelompok tersubordinasi. Ketika menghadapi kelompok penguasa, kelompok subordinat mengembangkan tingkah laku dan ekspresi yang seolah-olah tunduk pada tatanan kelompok yang dominan.

Transkrip tersembunyi hanya akan diperlihatkan oleh kelompok tertindas pada situasi tertentu atau pada subjek-subjek yang memihak kaum tertindas. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan kepada mereka yang memiliki nilai dan sikap gender yang menolak kekerasan. Akan tetapi, mereka tidak berani menunjukkannya secara jelas kepada publik dengan merespons kasus kekerasan yang terjadi di lingkungannya secara positif.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour) juga membantu menjelaskan bahwa ada tiga hal yang memengaruhi perilaku, yaitu sikap terhadap perilaku yang bersangkutan, norma-norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dihayati (perceive behavioural control). Sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa pada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan.

Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif (diinginkan orang lain) dan motivasi untuk bertindak membentuk norma subjektif dalam diri seseorang. Sehingga, meskipun perempuan memiliki sikap gender yang adil, perilakunya akan sangat ditentukan oleh keyakinan akan perilaku normatif yang diterima masyarakat.

Selain itu, masyarakat Jawa berusaha untuk tidak terlibat dalam masalah-masalah tetangganya. Mencampuri urusan tetangga sangat tidak disenangi. Selama tetangga tidak memberi sandungan umum, maka tetangga-tetangga lain berusaha untuk tidak terlibat di dalamnya. Mencampuri urusan tetangga lain mudah menimbulkan konflik dan emosi.

Dalam pandangan Jawa, prinsip-prinsip keselarasan memang harus didahulukan terhadap hukum positif. Hal ini selaras dengan temuan penelitian saya bahwa dalam membantu perempuan korban kekerasan, responden jarang yang memilih jalur hukum dengan melaporkannya ke kepolisian.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan temuan sebuah penelitian di Australia yang menemukan bahwa perempuan yang memiliki skor sikap gender yang tinggi juga memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang keseriusan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka memilih untuk tidak memaafkan apalagi membenarkan kekerasan sebagai masalah pribadi.

Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman menghasilkan narasi publik yang masih meyakini pola relasi yang tidak adil gender. Perempuan diletakkan pada posisi subordinat dan urusan keluarga adalah wilayah privat yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Respons perempuan atas kasus kekerasan ini lebih cenderung mengikuti narasi publik yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan privat.

Substansi bias gender seperti ini tidak akan mungkin berubah menjadi adil gender, apabila secara struktural penyelenggara negara tidak sensitif terhadap gender dan masalah mengenai perempuan itu sendiri dan masyarakat masih melanggengkan konstruksi sosial yang tidak adil gender di masyarakatnya.

Perjuangan perempuan dalam mengakhiri sistem yang tidak adil (ketidakadilan gender) bukan hanya sekadar perjuangan perempuan melawan ketidakadilan laki-laki, melainkan perjuangan melawan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat serta budaya patriarki yang memiliki stigma negatif.

Pada tataran lain, kelemahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian menyangkut laporan korban, dimana korban tidak langsung melapor atau kurangnya bukti terhadap kasus. Akibat lemahnya bukti atau keterlambatan laporan kepada pihak kepolisian, menyebabkan korban pelecehan seksual pun kehilangan hak untuk menuntut balas pada pelaku.

Banyak kasus yang dilaporkan sebagai perkosaan oleh korban dianggap oleh kepolisian tidak memenuhi unsur-unsur dalam KUHP yakni ‘unsur-unsur’ yang harus dibuktikan secara fisik. Padahal dalam pengalaman perempuan, paksaan tidak mesti secara fisik, cukup dengan adanya tekanan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki pengaruh atau pihak yang dominan dalam relasi yang tidak setara membuat korban tidak berdaya.

Selama ini, kebanyakan korban kekerasan seksual dibebankan pada alat bukti. Sebab kasus demikian berada di wilayah privat karena tidak banyak saksi yang tahu. Akhirnya, banyak kepolisian yang mengedepankan untuk meminta korban menyediakan saksi dan alat bukti. Meskipun demikian, penting pula untuk menghargai privasi dan kerahasiaan identitas korban, mendukung keputusan yang diambil korban, dan tidak mendiskriminasi korban.

 

Bahan Bacaan

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/04/16/1535/indeks-pembangunan-manusia–ipm–indonesia-pada-tahun-2017-mencapai-70-81–kualitas-kesehatan–pendidikan–dan-pemenuhan-kebutuhan-hidup-masyarakat-indonesia-mengalami-peningkatan.html

Add Comment