Kearifan Lokal dalam Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menjaga Kelestarian Air. JOGJAPROV

Secara historis pengelolaan perikanan di Indonesia dimulai dari inisiatif masyarakat lokal atau pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal dimaknai sebagai kumulatif pengetahuan dan kepercayaan (beliefs) secara turun temurun antar generasi tentang kehidupan masyarakat, baik terkait antar individu dalam masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan lingkungan.

Praktik pengelolaan perikanan berbasis pengetahuan lokal paling tidak memiliki empat ciri umum, diantaranya, pertama spesifik terhadap lokasi tertentu. Kedua, berorientasi pada perilaku masyarakat dan jenis ikan tertentu yang dianggap sangat penting. Ketiga bersifat struktural, memiliki perhatian yang kuat (strong awareness) terhadap sumberdaya dan lingkungan. Keempat, sangat dinamis sehingga adaptif terhadap perubahan dari pengetahuan lokal yang menjadi basis bagi pengelolaan perikanan.

Pengembangan Indigenous knowledge, mencakup semua aspek kehidupan termasuk pengelolaan lingkungan alam. Pengembangan ini terbukti mampu menjadikan masyarakat dapat berkembang dan tetap bertahan hidup. Indigenous knowledge bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan sistem pengetahuan dan teknologi dari luar yang selalu bertambah, sehingga sistem luar (modern) dapat sepadan (match) dengan kondisi lokal.

Indigenous knowledge juga dimaknai sebagai acuan bagi pengambilan keputusan tingkat lokal yang berkaitan dengan pertanian, pemeliharaan kesehatan, penyiapan makanan, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, serta berbagai aktivitas lainnya dalam masyarakat pedesaan.

Keanekaragaman hayati dan pengetahuan lokal merupakan gejala esensial yang saling melengkapi bagi kemajuan umat manusia. Kearifan masyarakat tradisional seperti harta budaya tidak boleh diabaikan, ia dianggap sebagai harta intelektual yang bernilai tinggi. Kearifan lokal masyarakat telah teruji selama berabad-abad dan terbukti menjadi salah satu komponen penunjang keberlangsungan hidup suatu komunitas mereka.

Di era modern dewasa ini, kearifan masyarakat masih tetap bertahan, tidak luntur dan tidak ditinggalkan, melainkan terus mendapat perhatian besar, sehingga dilakukan berbagai upaya pelestarian kearifan masyarakat. Upaya tersebut tidak sia-sia selama ada payung hukum yang melindungi,seperti disahkan oleh Undang-undang RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, maka bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada hendaknya perlu mendapat perhatian lebih.

Kearifan lokal juga berbentuk pranata mangsa. Pranata mangsa dimaknai sebagai salah satu bentuk pengetahuan, teknologi lokal (indigenous knowledge) dan kearifan lokal (local wisdom). Kearifan lokal dalam hal ini dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.

Kearifan lokal sebagai gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus menerus dalam kesadaran masyarakat. Ia berfungsi mengatur kehidupan masyarakat yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan akhirat hingga duniawi.

Pranata mangsa sebagai sistem penanggalan pertanian di Jawa merupakan hasil dari pengamatan dan pengalaman mengakrabi, menanggulangi kekuatan alam serta budaya. Ia juga berdasar pada peredaran matahari (surya), memuat berbagai aspek fonologi dan gejala alam lainnya.

Pranata mangsa sebagai pedoman dalam kegiatan usaha pertanian (bercocok tanam atau penangkapan ikan), persiapan menghadapi bencana (seperti kekeringan, wabah penyakit, serangan pengganggu tanaman, banjir, gelombang/ombak besar, pasang surut air laut, angin kencang, arus laut kuat) dimungkinkan terjadi pada waktu tertentu.

Dalam versi pengetahuan, pranata mangsa dipegang oleh petani atau nelayan diwariskan secara oral (dari mulut ke mulut) bersifat lokal dan temporal. Nelayan memanfaatkan pranata mangsa sebagai pedoman melaut atau memprediksi jenis ikan. Kemampuan memahami dan menandai (bahasa Jawa=niteni) perubahan alam tersebut merupakan cara yang cukup praktis dalam menyiasati dan memperkirakan musim penangkapan ikan maupun berbagai perubahannya.

Undang-undang Penegas Kearifan Lokal

Terdapat beberapa hal dasar berkaitan dengan kearifan lokal dalam bidang pengelolaan sumberdaya perikanan. UU RI No. 31/2004, yang disempurnakan oleh UU RI No. 45/2009 tentang Perikanan, dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi “Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran-serta masyarakat.”

Undang-undang di atas menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan adat atau budaya yang dilakukan masyarakat. Tujuannya untuk melindungi pembudidayaan ikan yang berkaitan dengan hukum adat di berbagai daerah. Masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda.

Posisi peran dan hak masyarakat adat tertuang dalam UU RI No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada pasal 61 ayat (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.

UU RI No. 32/2009 juga menegaskan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tertuang dalam pasal 2 mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kearifan lokal. Pada pasal 70 ayat (1) dikatakan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk mengembangkan, menjaga budaya, dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dilihat dari fungsinya, kearifan lokal berperan mengembangkan sumber daya alam dan menyejahterakan masyarakat. Selain itu nilai-nilai lokal dalam masyarakat dianggap perlu dipertahankan dan dilindungi sebagai salah satu kekayaan budaya yang murni tumbuh di tengah-tengah masyarakat.