Pembangunan Kota Yogyakarta dalam Perspektif SDGs

Peluncuran RAD Yogyakarta Pembangunan Berkelanjutan JOGJAPROV

Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs merupakan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama secara global. SDGs pertama kali digagas di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Latar belakang penggagasan tersebut untuk menghasilkan tujuan universal yang harus dicapai dalam rangka menghadapi persoalan di bidang lingkungan, politik dan ekonomi sekaligus. Tujuan semacam itu sebetulnya pernah digagas, bahkan masih efektif diberlakukan pada tahun 2012, yaitu Millenium Development Goals (MDGs).

Tujuan pembangunan yang terakhir ini dijadikan acuan pembangunan di seluruh dunia mulai tahun 2000 sampai tahun 2015. Sebagai langkah kelanjutannya, hal-hal yang sudah digagas di Rio tersebut menjadi tujuan pembangunan yang menggantikan MDGs tahun 2015.

Karena telah diakui secara global, SDGs diadopsi oleh banyak negara dalam waktu cepat, termasuk Indonesia. Di tingkat nasional, tujuan dan sasaran SDGs diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat juga mendesain secara khusus target dan aksi lima tahun ke depan, yang dikenal dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengatur daerah supaya berpartisipasi dan turut serta mencapai SDGs, caranya melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. Sebenarnya, mindset yang hendak dibangun adalah pencapaian SDGs merupakan tanggung jawab bersama pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Artinya tidak hanya pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah lokal.

Di tingkat nasional, geliat SDGs sudah mulai didengungkan, baik melalui upaya integrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 atau melalui penyusunan RAN. Kemudian muncul pertanyaan, seperti apa gerakan di tingkat lokal? Artikel ini lebih fokus pada integrasi SDGs dalam sistem pembangunan Kota Yogyakarta.

Namun, sebelum membahas penerapan SDGs lebih mendalam terkait pembangunan kota, penting mengetahui isi dari SDGs terlebih dahulu. Hal ini merupakan upaya untuk memudahkan pemahaman lebih jelas terkait perencanaan yang diintegrasikan dengan pembangunan lokal dan lebih mudah membandingkannya.

Dari MDGs ke SDGs Serta Peran Penting Pemerintah

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki tujuh belas tujuan pokok, di antaranya, pertama, mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia. Kedua, mengatasi masalah kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan asupan nutrisi, serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Ketiga, menjamin kehidupan yang sehat, mendorong kehidupan yang baik di segala usia.

Keempat, memastikan terselenggaranya pendidikan berkualitas yang inklusif, setara dan mempromosikan kesempatan belajar sepanjang masa. Kelima, mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keenam, menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan. Ketujuh, menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern.

Kedelapan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Kesembilan, membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Kesepuluh, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara. Kesebelas, membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kedua belas, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Ketiga belas, mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Keempat belas, melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Kelima belas , melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Keenam belas, meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif bagi semua. Ketujuh belas, memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs yang secara efektif berakhir tahun 2015. MDGs sendiri memiliki beberapa tujuan pokok, di antaranya menghapus kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar secara universal, mendorong kesetaraan gender, memberdayakan perempuan, mengurangi kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDs, Malaria serta penyakit lain, memastikan kelestarian lingkungan, dan membangun kerjasama global untuk pembangunan.

Sebagian poin dalam SDGs merupakan pengulangan atau sudah tercantum dalam MDGs, misal terkait kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender dan kerjasama global. Hal ini menunjukan bahwa tujuan yang dicantumkan dalam MDGs belum bisa dikatakan tuntas meski penerapan MDGs secara resmi telah berakhir.

Meski kemiskinan telah menurun, setengahnya sejak tahun 1990, namun jika dilihat secara lebih detail, ada wilayah yang penurunannya sangat cepat, misalkan Cina, namun juga ada yang lambat, yaitu di daerah Afrika sub-sahara. Contoh lainnya seperti hal-hal yang terkait dengan isu kesetaraan gender. Secara umum upaya penyetaraan telah berhasil secara signifikan. Keberhasilan ini hanya melingkupi beberapa hal tertentu, misal terkait upah, belum semua wilayah di dunia berhasil menyeimbangkan antara upah yang diterima laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, sebagian dari tujuan SDGs bukan merupakan tujuan utama yang tercantum dalam MDGs, misal terkait air dan sanitasi, energi, pertumbuhan ekonomi yang merata, ketimpangan, kehidupan di lautan dan ekosistem di darat. Secara umum isu terkait lingkungan menempati prioritas utama dalam SDGs, sedang dalam MDGs termasuk tujuan utama yang nomor 7, yaitu memastikan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, dalam SDGs, ada banyak tujuan utama yang terkait dengan isu pelestarian lingkungan, di antaranya air dan sanitasi (tujuan ke-6), perubahan iklim (tujuan ke-13), pelestarian laut (tujuan ke-14), dan melindungi dan memulihkan ekosistem di darat (tujuan ke-15).

Selain itu, isu sustainabilitas dalam SDGs juga tidak harus berkaitan dengan lingkungan alam, melainkan juga melekat dalam aktivitas kehidupan manusia. Di antara beberapa isu tersebut adalah isu yang berhubungan dengan energi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pemukiman, produksi dan konsumsi. Dalam MDGs, isu sustainabilitas terkait beberapa aspek kehidupan manusia tersebut bahkan tidak mendapat tempat khusus.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs yang mencakup isu-isu yang lebih luas dan komprehensif. Fokus utama MDGs adalah meningkatkan kesejahteraan umat manusia, seperti isu terkait kemiskinan, pendidikan dan kesehatan menempati porsi utama.

Jika meramal masa depan, seperti 20 tahun mendatang apakah kondisi dunia akan tetap seperti saat ini? Tidak, kondisi dunia telah berubah. Isu-isu penyejahteraan ternyata masih relevan. Adapun isu lain yang terkait terutama kerusakan lingkungan dan perubahan iklim juga semakin urgent untuk dijadikan fokus pembangunan bersama-sama. Bahkan isu kota dan perkotaan sebagai habitat hidup manusia yang semakin memiliki peran penting, semakin padat dan tidak nyaman turut menjadi prioritas pemecahan. Sepadan dengan perubahan tersebut, semakin komprehensif tujuan pembangunan yang hendak dicapai, maka peran dan sinergi stakeholder pembangunan menjadi relevan.

Terkait hal tersebut, SDGs memang telah disepakati menjadi bagian agenda global Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Melalui salah-satu resolusinya, PBB mendorong pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata (21 Oktober 2015).

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen seriusnya dalam merealisasikan agenda SDGs dengan RPJMN 2015-2019. Dalam dokumen perencanaan nasional ini, isu-isu SDGs menjadi fokus-fokus pembangunan dalam berbagai sektor.

Di samping itu, secara lebih khusus presiden membuat aturan tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Isu yang dikover dalam TPB meliputi peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif, dan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan. Perpres menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi yaitu, Pemerintah dan Parlemen, Filantropi dan Bisnis, Ormas, Akademisi, dan Pakar.

Perencanaan Pembangunan Kota dan Upaya Mencapai SDGs

Dalam upaya mencapai SDGs, diperlukan peran beberapa pihak, di antaranya adalah peran pemerintah lokal atau daerah. Di tingkat nasional, integrasi poin-poin SDGs telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN). Bagaimana di tingkat lokal Yogyakarta? Sebelum melakukan pembahasan lebih mendalam, beberapa paragraf berikut menjelaskan sekilas tentang sistem perencanaan pembangunan sehingga nampak jelas urgensi memasukan agenda SDGs dalam sistem tersebut. Setelah itu, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta akan dibedah dari sudut pandang pencapaian SDGs.

Pada dasarnya, segala macam intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah harus selesai direncanakan terlebih dahulu, atau sudah termuat dalam dokumen perencanaan. Menurut jangka waktu pelaksanaan, ada tiga jenis perencanaan pembangunan, yaitu rencana jangka pendek (1 Tahun), menengah (5 Tahun) dan panjang (20 Tahun).

Rencana jangka panjang merupakan proyeksi pembangunan pemerintah untuk 20 tahun mendatang. Karena sifatnya yang panjang, isi dokumen perencanaan ini mencakup hal-hal yang sifatnya masih umum dan memuat target yang akan dilakukan dalam jangka waktu tersebut. Rencana tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan jangka menengah lima tahunan, di mana jenis perencanaan ini sekaligus juga mengakomodasi visi dan misi dari pimpinan birokrasi di masing-masing tingkat.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, maka visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih yang harus dimasukan dalam rencana lima tahun RPJMD Kota Yogyakarta. Selanjutnya, untuk menjadi acuan kerja riel, RPJMD tersebut dijabarkan lagi setiap tahun melalui rencana jangka pendek, atau yang lazim disebut Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD).

Tahun 2017 merupakan awal dari periode kepemimpinan walikota dan wakil walikota baru, sekaligus awal dari RPJMD yang baru, yaitu untuk periode 2017-2022. Visi dari pemimpin baru, yang kemudian dituangkan dalam dokumen RPJMD, meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai-nilai keistimewaan. Visi pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa misi pembangunan pokok yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Beberapa misi pembangunan, di antaranya, meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta, memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan, membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Ketujuh misi tersebut dijabarkan lebih detail di tingkat yang lebih operasional. Dalam pelaksanaannya, operasionalisasi dari beberapa misi pembangunan tersebut dilaksanakan oleh organ pemerintah daerah atau yang disebut Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Artikel ini menganalisis misi pembangunan, dengan mengambil sampel misi pertama, dan dengan memasukan elemen OPD beserta program kerjanya dalam melaksanakan misi pembangunan tersebut.

Misi pertama, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Indikator yang digunakan adalah indeks kesejahteraan rakyat. Tujuan ini memiliki tiga sasaran sekaligus, kemiskinan masyarakat menurun, keberdayaan masyarakat meningkat, dan tiga ketahanan pangan masyarakat meningkat.

Ketiga sasaran masing-masing memiliki indikator sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu angka kemiskinan, indeks keberdayaan masyarakat dan pola pangan harapan. Untuk melaksanakan sasaran dalam misi pertama ini, salah satu OPD yang bertanggung jawab yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Jika dilihat dari sudut pandang SDGs, paling tidak ada empat tujuan SDGs yang terkait dengan pencapaian misi pertama ini. Tujuan SDGs pertama, yaitu no poverty secara eksplisit merupakan sasaran pertama dari tujuan yang hendak dicapai di misi pertama. OPD utama yang bertanggung jawab adalah Dinas Sosial. Sasaran dinas ini adalah penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat. Tiga program utama yang diampu yaitu perlindungan dan jaminan sosial, advokasi dan rehabilitasi sosial, dan data informasi dan pemberdayaan sosial. Ketiga program utama tersebut, jika dilihat secara lebih detail, memiliki sasaran masyarakat menengah ke bawah. Dinas ini juga menjadi pengampu realisasi program-program jaminan perlindungan sosial dari pemerintah pusat.

Di antara program-program intervensi yang dilaksanakan oleh dinas sosial sosial yang dimaksud seperti bantuan-bantuan yang sifatnya langsung berupa cash transfer. Dalam hal ini bisa dibilang tujuan SDGs kedua, yaitu zero hunger yang harus terlaksana. Namun, ada satu OPD lain yang dipercaya mampu melaksanakan amanat SDGs kedua ini, yaitu Dinas Pertanian dan Pangan. Dinas ini memiliki sasaran berupa ketersediaan dan mutu pangan meningkat.

Implisit dari sasaran yang dimaksud di atas, terjaminnya ketersediaan pangan yang terjangkau (tidak ada kasus kelangkaan) bagi seluruh penduduk kota. Tiga program utamanya seperti pembinaan ketahanan pangan, pembinaan kehewanan dan perikanan, dan pembinaan pertanian. Beberapa program ini juga bersentuhan dengan tujuan SDGs ke-12, yaitu responsible consumption and production, atau konsumsi dan produksi yang bertanggung-jawab, terutama untuk program pertama, misi pertama yaitu pembinaan ketahanan pangan.

Misi-misi pembangunan lain yang tertuang dalam RPJMD juga banyak berkaitan dengan isu-isu SDGs. Setiap misi yang kemudian dijabarkan dalam keputusan OPD, terkait satu atau lebih tujuan SDGs. Misi kedua, memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta, sejalan dengan SDGs ke-8 (meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan), 10 (mengurangi ketimpangan) dan 12 (menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan).

Misi ketiga, memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta, sealur dengan SDGs ke-16 (masyarakat inklusif yang damai). Misi keempat, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Senada dengan SDGs ke-3 (menjamin kehidupan yang sehat) dan 4 (pendidikan berkualitas dan inklusif). Misi kelima, memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan, seirama dengan SDGs ke-11 (kota dan permukiman penduduk yang inklusif) dan 15 (terkait isu lingkungan).

Misi keenam, membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman, sesuai dengan SDGs ke-6 (ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi berkelanjutan), 9 (infrastruktur), 11 (kota dan permukiman penduduk yang inklusif), 13 (perubahan iklim), dan 15 (lingkungan). Misi ketujuh, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mendukung tercapainya SDGs ke-16 (masyarakat yang inklusif dan damai).

Pemerintah Kota Yogyakarta memulai pembangunan jangka menengahnya di tahun 2017. Dokumen RPJMD telah ditetapkan untuk dijadikan acuan pembangunan enam tahun kedepan. Jika dianalisis dalam perspektif tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, misi pemerintah kota yang tertuang dalam dokumen RPJMD tersebut sekaligus merupakan komitmen untuk melaksanakan SDGs dalam konteks lokal.

Banyak tujuan SDGs yang sebenarnya telah mewarnai rencana pembangunan tersebut, di antaranya terkait dengan isu kemiskinan, kelaparan, kesetaraan gender, produksi dan konsumsi, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

Pencapaian SDGs tidak hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan banyak stakeholder lain yang terlibat. Organisasi non-pemerintah juga memiliki peran yang tidak sedikit dalam rangka pencapaian SDGs. Kedua jenis lembaga ini memiliki peran berdasarkan karakteristik kelembagaan masing-masing. Sinergi keduanya bisa dilakukan dalam rangka mempercepat ketercapaian tujuan SDGs di Kota Yogyakarta.