Pendayagunaan Wilayah Pesisir Yogyakarta

Pendayagunaan Laut. LIPI

Wilayah Pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan, dan arah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai. Terbitnya Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) DIY tahun 2011–2030. Perda Tentang RZWP3K DIY sudah dapat menggambarkan kebijakan, strategi, dan arahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY di masa mendatang supaya lebih jelas dan terpadu.

Perda RZWP3K DIY mengatur empat kawasan, pertama, kawasan pemanfaatan umum. Kedua, kawasan konservasi. Ketiga, kawasan strategi nasional tertentu. Keempat kawasan alur laut. Dengan ditetapkan kawasan tersebut diharapkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, tidak terjadi tumpang tindih (overlap) dalam pemanfaatan di lapangan, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.

Keterpaduan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Implementasi Perda membutuhkan keterpaduan dan komitmen bersama yang wajib dilakukan oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder), harapannya di lapangan tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan dan pemanfaatan pesisir. Integrated coastal management (ICM) dipahami sebagai bentuk manajemen yang dapat diterapkan secara bersama-sama, sehingga pengelolaan dapat terpadu dan berkelanjutan.

Banyak yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, karena perlu disadari bahwa masyarakat pesisir sangat beragam. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat pesisir semua harus mempunyai peran yang sinergis, seimbang, selaras, mendapatkan keadilan, agar tidak terjadi kesenjangan sosial diantara masyarakat pesisir sesuai usaha yang dilakukan.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk membuat lingkungan pesisir lebih baik, seperti penanaman mangrove, tanaman pantai, konservasi, rencana zonasi rinci minapolitan perikanan tangkap, dan penyadaran dalam upaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap kerusakan (bencana) atau mitigasi bencana.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemda DIY, bertujuan untuk mewujudkan daerah pesisir selatan menjadi halaman depan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, harus dapat membuat pesisir mempunyai kelebihan daya tarik, baik keunggulan kompetitif dan komparatif dari berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan.

Berkembangnya tambak udang di wilayah pesisir dapat dimaknai sebagai upaya kelompok nelayan dan masyarakat pesisir untuk memperbaiki taraf hidup mereka dan tidak hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan di laut. Hal itu dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan keluarganya.

Dapat dipastikan ke depan jumlah penduduk di wilayah pesisir akan semakin bertambah banyak, oleh karena itu perlu disiapkan sarana dan prasarana pendukung, SDM, termasuk implementasi Perda RTRW, Perda Rencana Zonasi WP3K, maupun peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir untuk tetap ditegakkan.

Keberadaan nelayan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini menempuh waktu sekitar tiga puluh satu tahun, sekitar pada tahun 1982 masyarakat pesisir selatan mulai belajar menangkap ikan di laut. Walaupun perkembangan jumlah nelayan dalam kurun waktu tersebut belum menggembirakan. Alasannya, jumlah nelayan baru kurang lebih sekitar 3.200 orang, apabila dihitung rata-rata penambahan jumlah nelayan kurang lebih sebanyak 100 di orang setiap tahunnya. Diantara mereka sebagian besar berstatus nelayan sambilan.

Namun, dibalik hal tersebut ada hikmah yang dapat dipetik, misal banyak bermunculan usaha lain yang tumbuh berkembang hingga saat ini (multiplier effect). Berawal dari nelayan, kemudian muncul sentra-sentra kegiatan penangkapan ikan, seperti pedagang ikan, pengolah ikan, penyedia perbekalan ke laut dan wisatawan, usaha jasa, dan wisata kuliner lainnya.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2007, yang dimaksud Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² disertai kesatuan ekosistemnya. Berkaitan dengan hal tersebut, di DIY terdapat dua puluh delapan pulau-pulau kecil yang semuanya berada di selatan kabupaten Gunungkidul. Di masa mendatang kemungkinan harapannya pulau-pulau kecil ini dapat memberi manfaat dalam pertumbuhan ekonomi sebagai kegiatan wisata bahari, wisata minat khusus, dan konservasi.

Keberadaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY cukup lengkap, pertama sumber daya hayati (vegetasi pantai, mangrove, terumbu karang, biota darat, biota laut). Kedua sumber daya non hayati (mineral, pasir laut). Ketiga, sumber daya buatan (sarana dan prasarana perikanan, perhubungan, bangunan pantai, pemecah gelombang, tambat labuh, tambak). Keempat, jasa lingkungan obyek wisata bahari, media pelayaran, energi gelombang laut, matahari, dan angin.

Dari potensi-potensi sumber daya wilayah pesisir Yogyakarta, Gunungkidul memiliki potensi besar membantu stabilitas ekonomi warga. Kendalanya, terbatasnya kemampuan pemasaran ikan di pasaran. Harapannya, ada regenerasi yang mampu mengelola sumber daya alam pesisir supaya tetap lestari.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya tersebut sudah barang tentu membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber dana, komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, harapan besar masyarakat Yogyakarta dapat berkontribusi memajukan Yogyakarta terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam dapat ternilai istimewa jika sumber daya manusia kompeten dalam pengelolaannya.

Add Comment