Pentingnya Asuransi bagi Nelayan Yogyakarta

Dukung Kesejahteraan Nelayan. KKP

Melakukan penangkapan ikan di laut memerlukan sarana yang lengkap, perbekalan yang serba ada, keterampilan yang cukup, ahli nautika kapal ikan (ankapin) bagi nakhoda kapal, ahli teknika kapal ikan (atkapin) bagi kepala kamar mesin kapal, dokumen kapal lengkap, dan armada yang memadai. semua itu tampaknya masih belum cukup, apabila tidak dilengkapi dengan asuransi perlindungan bagi nelayan.

Mengapa nelayan penting memiliki asuransi kesehatan? Berlayar di laut bukan perkara mudah. Nelayan sering berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu, bila tidak dilengkapi dengan alat perlindungan yang tepat sebagai alat pelindungnya selama berlayar di lautan lepas.

Urgensi asuransi bagi nelayan juga perlu digagas dan didengungkan. Tampaknya hal ini jarang disinggung oleh pemangku kebijakan, bahkan oleh mayoritas masyarakat. Disadari atau tidak, bekerja di laut membutuhkan nyali yang besar, dan mempertaruhkan nyawa.

Perlindungan asuransi tidak hanya untuk nelayan, kapalnya juga harus memiliki asuransi bantuan servis mesin pa kapal-kapal nelayan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan ketika berlayar di laut. Perlindungan asuransi merupakan jaminan yang dimiliki oleh nelayan terhadap jiwa maupun harta bendanya (kapal beserta peralatan dan perlengkapannya). Artinya jangkauan asuransi tidak hanya mencakup perlindungan fisik, namun perlindungan peralatan kapal lainnya.

Bekerja di laut sebagai nelayan bisa dibilang pekerja berat dan memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi, karena dihadapkan dengan kondisi alam yang tidak menentu atau sulit untuk diprediksi. Ancaman yang timbul di laut cukup banyak seperti ombak besar, badai, angin topan, tabrakan kapal, tabrak karang, hujan lebat, dan lainnya yang semuanya dapat berdampak negatif terhadap keselamatan jiwa dan sarana

produksinya.

Datangnya ancaman pun juga tidak bisa diprediksi dengan tepat. Untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan juga penuh ketidakpastian, karena ikan bersifat ruaya atau bergerak (migration), dan bersifat musiman. Mereka perlu berburu (hunting), untuk mendapatkan daerah penangkapan (fishing ground) yang tepat membutuhkan keahlian yang disebut “Pawang ikan” (fishing master) dilengkapi dengan sarana yang memadai.

Oleh karena itu kehadiran perlindungan asuransi bagi nelayan dan sarananya sudah sewajarnya mendapat prioritas penanganan khusus, serta perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Hendaknya pemerintah mengambil peran lebih cepat, setidaknya subsidi pembayaran premi awal. Dengan adanya asuransi bagi nelayan, dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan selama mencari nafkah di laut, karena ada jaminan bagi dirinya sendiri, dilengkapi dengan sarana yang memadai, keluarga juga merasa tidak khawatir ketika suami mereka pergi berlayar di laut.

Namun, jika melihat realita yang terjadi hingga hari ini, salah satu contoh kecilnya seperti nelayan DIY belum memiliki perlindungan asuransi apabila terjadi resiko kecelakaan laut (laka laut). Sekitar 3000 nelayan belum memiliki asuransi, baru sebagian kecil sekitar 27 persen yang memiliki asuransi.

Asuransi nelayan baru dilaksanakan sebebas pada saat ada kegiatan pelatihan/kursus, latihan kerja (magang) nelayan, ini pun diberikan apabila nelayan melakukan praktek penangkapan ikan di laut, yang sifatnya temporer. Sebagian nelayan yang telah tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap di wajibkan untuk mengasuransikan semua pengurus dan anggota kelompok usaha bersama sebagai contoh Jasaraharja Putera (JP)–ASPRI berlaku dalam 1 (satu) tahun.

Padahal di negara-negara maju di bidang penangkapan ikan di laut seperti Jepang, Korea Selatan, Kanada, Amerika Serikat pada umumnya anak buah kapal (crew) nelayan sudah memiliki asuransi. Kenyataan berbeda dengan Indonesia, sebagai negara yang bercita-cita menjadi pusat maritim dunia, harus terus berbenah dan melengkapi kekurangan yang dibutuhkan.

Nelayan membutuhkan asuransi langkah administrasi sederhana, persyaratan mudah, proses cepat, dan mendapatkan penanganan lebih cepat. Dengan cara ini diharapkan kepedulian perlindungan bagi pekerja keras seperti nelayan juga mendapatkan kehidupan layak dan nyaman.

Sumber daya manusia (nelayan) butuh perlindungan. Implementasi perlindungan nelayan dalam bentuk BBM bersubsidi sudah dapat dinikmati oleh para nelayan, akan tetapi untuk asuransi nelayan masih relatif sedikit. Beberapa daerah sudah melaksanakan perlindungan asuransi nelayan seperti Pemda Provinsi Sumatera utara memberikan asuransi jiwa bagi nelayan berlaku seumur hidup bagi 1000 nelayan, langkah ini dapat ditiru.

Hadirnya Inpres nomor 15 tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, yang ditujukan kepada 22 kementerian atau lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota. Tujuannya untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai dengan 30 GT.

Dalam implementasi atas kehadiran Inpres, nyatanya kurang mendapatkan perhatian serius, bahkan tanpa ada gaung sehingga terkesan kurang diperhatikan. Keberadaan Konsorsium Asuransi Kapal (Kakap) Nelayan Indonesia, diharapkan selalu dapat meningkatkan peran kepedulian terhadap nelayan. Hal itu pada kenyataannya juga belum dapat berperan secara optimal.

Add Comment