Problem Pembangunan Kota Yogyakarta dan Alternatif Penanganan

Sumber: Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. JOGJAPROV

Yogyakarta merupakan satu di antara puluhan kota tersebar di seluruh Indonesia. Karakteristiknya secara umum ditandai dengan dominannya aktivitas ekonomi non-pertanian, langkanya lahan persawahan dan banyaknya fasilitas publik serta hiburan. Kota-kota tersebut juga memiliki kesamaan dalam hal sebagai satuan wilayah administratif kota (di bawah provinsi dan setara dengan satuan kabupaten).

Namun, setiap kota juga memiliki ciri-ciri tertentu yang khas berbeda dari kota-kota lain. Dalam konteks Yogyakarta, hal itu bisa berarti identitasnya sebagai pusat pendidikan dan pariwisata berbasis budaya, atau juga karakteristik masyarakatnya serta dinamika pembangunan perkotaan yang menyertainya.

Sebagai suatu unit perkotaan, Yogyakarta menyimpan beberapa permasalahan yang mirip dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Beberapa penyebab sekaligus penyelesaian problem pembangunan kota merupakan bagian tak terpisahkan dari masalah lingkup perkotaan Yogyakarta.

Yogyakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan dan pariwisata, kota Yogyakarta menjadi sangat padat, dengan estimasi jumlah penghuni siang lebih dari dua kali jumlah penghuni malam. Implikasi selain pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, masalah-masalah pembangunan, kepadatan lalu-lintas, persampahan, ceruk sektor informal yang besar, kemiskinan perkotaan, dan ketimpangan ekonomi.

Problem Pembangunan Transportasi

Jumlah kendaraan pribadi semakin hari semakin memenuhi jalanan kota, dengan alasan pekerjaan, sekolah, Perguruan Tinggi, dan melancong. Sudah saatnya transportasi massal diseriusi, di samping perlunya kantong-kantong parkir di pinggiran kota luar ring-road. Transportasi massal yang dibutuhkan menjangkau jalur komuter sekaligus antar kantong parkir dan tujuan wisata serta pusat aktivitas ekonomi atau tempat kerja lainnya. Tentu dibutuhkan skema kerja sama dengan privat (PPP/KPS) sekaligus dengan kabupaten tetangga yang tidak mudah.

Keberhasilan skema PPP dalam hal penyediaan alat transportasi tergantung konsesi dan mutualisme ekonomi lain, sedangkan kerjasama dengan kabupaten tetangga dipengaruhi oleh kepentingan banyaknya warga yang bekerja di daerah Kota Yogyakarta, dan peningkatan jumlah pengunjung wisata (informasi: Secara agregat, jumlah pengunjung wisata Bantul hampir dua kali Kota, sedangkan Sleman jumlahnya ditengah-tengah).

Peluang lainnya seperti adanya otonomi desa, di mana kerja sama penyediaan kantong parkir bisa dilokalisir individual desa. Sebagai bentuk mutualismenya, desa terkait bisa memberdayakan ekonomi lokal baik dari pendapatan parkir maupun aktivitas ekonomi penunjang.

Problem Persampahan

Hari ini TPA Piyungan sudah overload, penyelesaiannya tidak bisa ditunda lagi. Skema termudah dengan metode insinerasi, yang lainnya dengan daur ulang. Apapun itu, perlu lahan luas untuk skala kota. Kerja sama dengan wilayah lain mutlak diperlukan. Namun, peluang alternatifnya bisa dengan adanya otonomi desa (juga). Misal, BUMDes Panggungharjo memiliki unit pengolahan sampah dengan skala lumayan besar sehingga mulai kerja sama dengan Pemkab Bantul.

Kerja sama dengan satu BUMDes dengan desa tetangga bisa dimanfaatkan untuk menangani permasalahan sampah bukan dalam lingkup kota, tapi lebih kecil, misalkan kecamatan atau beberapa kelurahan. Dengan contoh BUMDes Panggungharjo, penanganan sampah Kecamatan Mantrijeron, misalkan bisa diarahkan ke sana.

Problem Kemiskinan dan Sektor Informal

Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta sudah cukup rendah jika dibandingkan dengan banyak daerah lain, namun tetap perlu diturunkan menjadi 0 persen sesuai cita-cita SDGs 2030 mendatang. Persisten kemiskinan kota tidak lepas dari tren kemiskinan perkotaan DIY yang cenderung naik. Jumlah absolut penduduk miskin perkotaan saat ini hampir dua kali penduduk miskin pedesaan. Pengalaman DIY ini sangat unik, hanya bisa ditemui di DKI Jakarta dan Kepri. Provinsi lainya, kemiskinan pedesaan yang menonjol.

Dengan dominannya sektor jasa, kemiskinan perkotaan besar kemungkinan bersumber dari sektor informal penopang jasa (terutama pariwisata, pendidikan, hotel, dan restoran), bukan industri yang memiliki daya beli relatif tinggi. Fokus intervensi pada sektor informal menjadi penting dilakukan. Jika ini berhasil, penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta sekaligus menjadi pilot project kemiskinan perkotaan di DIY (informasi: dua per tiga perkotaan DIY di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta).

Kampung dan Pengembangan Ekonomi Lokal

Penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan secara umum dilakukan di tingkat kampung. Skema dodolan kampung saat ini baru pada tahap membantu masing-masing 169 kampung untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki. Format Musrenbang kelurahan juga membantu masing-masing kampung dalam menentukan fokus dan prioritas yang di antaranya bertujuan mengembangkan potensi lokal.

Sebagian berhasil dan sebagian lainnya belum, serta pengaruhnya belum bisa dilihat. Pengembangan potensi lokal memerlukan kajian semi-akademis untuk mengidentifikasi potensi masing-masing kampung. Penunjangan seberapa signifikan potensi tersebut memiliki dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dan sejauh mana serta ke arah mana pengembangannya bisa dilakukan.

Salah satu hal tersulit yang dilakukan oleh stakeholder masing-masing kampung, adalah melihat potensinya dan prospek strategis pengembangannya dari perspektif potensi sinergi antarkampung dan pegembangan strategis makro tingkat kota. Pengembangan potensi suatu kampung tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus sinergis dan mutualistik dengan potensi dan pengembangannya di tempat-tempat lain. Selanjutnya, skema pengembangan potensi yang telah terkonsep tersebut perlu dihubungkan dengan masing-masing perangkat daerah dan stakeholder gandeng-gendong lain yang relevan agar mendapat dukungan yang efektif.

 

Add Comment