Respons Kekerasan terhadap Perempuan di Yogyakarta

stop violence against women. EQUINETEUROPE

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Persoalan kekerasan terhadap perempuan telah menimbulkan dampak yang serius bagi kehidupan masyarakat pada umumnya dan perempuan secara khusus. Isu ini menjadi perhatian berbagai pihak semenjak puluhan tahun silam. Sebelum tahun 1980-an, kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan privat yang tidak dianggap sebagai persoalan serius.

Adapun pada aspek sosiokultural, di beberapa negara, kekerasan terhadap istri tidak dianggap sebagai tindakan kriminal dan secara kultural tidak diakui sebagai ‘persoalan’. Namun, setelah 1980-an, gerakan sosial untuk merespons kekerasan terhadap perempuan mulai dilakukan di berbagai belahan dunia. Bersamaan dengan gerakan tersebut, kekerasan terhadap perempuan menjadi persoalan publik. Meskipun diakui sampai saat ini masih terdapat negara yang ‘abai’ terkait hal semacam ini.

Selama lebih dari sepuluh tahun bekerja di lembaga penyedia layanan, penulis menemukan berbagai tantangan dan kendala dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya adalah minimnya data yang komprehensif tentang situasi kekerasan di suatu wilayah termasuk di dalamnya adalah bagaimana kecenderungan masyarakat dalam merespons dan menangani kekerasan yang ada di sekitarnya.

Di Indonesia sampai pada tahun 2016 belum memiliki data representatif yang menggambarkan kekerasan terhadap perempuan. Sementara, keseluruhan data yang terhimpun hingga 2016 hanyalah data yang terlaporkan, bukan representasi sebenarnya.

Akhirnya pada 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), mengumumkan hasil survei nasional tentang Pengalaman Hidup Perempuan Nasional. Hal ini seakan menjadi angin segar bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Studi ini telah menghasilkan data prevalensi kekerasan secara nasional.

Sebagai penyelenggara urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu presiden dalam pemerintahan, KemenPPPA melakukan upaya perlindungan perempuan melalui tiga aspek, yakni pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan. Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Kemen PPPA telah membuat kebijakan peraturan perundang-undangan, di anataranya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). UU No.21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan berbagai peraturan turunannya.

Tidak hanya itu, KemenPPPA terus mengampanyekan setop kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah domestik melalui gerakan Bersama Jaga Keluarga (Berjarak), mendorong sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS).

Sementara itu, dalam upaya penanganan Kemen PPPA meluncurkan Layanan Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom Indonesia). Layanan SAPA 129 merupakan revitalisasi layanan pengaduan masyarakat Kemen PPPA, dan sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam melindungi perempuan dan anak. Kehadiran Call Center SAPA 129 bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasusnya.

Pelayanan pengaduan oleh KemenPPPA menjadi pintu awal bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Hadirnya layanan SAPA 129 diharapkan menjadi jembatan memudahkan para perempuan penyintas kekerasan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Dalam upaya pemberdayaan perempuan, Kemen PPPA telah membuat kebijakan peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Peraturan Presiden RI No. 65 tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemberdayaan perempuan menjadi langkah penting dalam mendongkrak peran perempuan agar mampu berkarya, mandiri, dan memiliki posisi tawar. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan memiliki fungsi mencapai kesetaraan akses dalam segala bidang.

Akan tetapi, tentunya masih dibutuhkan banyak kajian lainnya guna banyak memahami lebih mendalam tentang kekerasan terhadap perempuan dan menemukan strategi serta pendekatan yang tepat untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada.

Respons Negara-negara terkait Kekerasan terhadap Perempuan

Negara-negara di dunia mulai mengambil berbagai tindakan untuk merespons persoalan kekerasan terhadap perempuan melalui reformasi politik dan sosial. Pada 25 September 2015 masyarakat dunia secara resmi menyatakan komitmen untuk melaksanakan agenda 2030 tentang pembangunan berkelanjutan, yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Persoalan kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu poin dari 17 tujuan SDGs yang harus diselesaikan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Negara-negara anggota PBB, termasuk salah satunya Republik Indonesia telah menandatangani kesepakatan tersebut sebagai bukti komitmennya untuk melaksanakan SDGs. Dari 17 Tujuan, 169 Target dalam SDGs, ada 16 tujuan dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. Dengan ini perempuan dapat berperan aktif untuk mengawal implementasi dan capaian dari semua tujuan dan target dalam Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.

Lalu apa yang dapat kita lakukan? Melalui kelompok dan organisasi, perempuan dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan praktik yang selama ini merugikan perempuan dan belum memperoleh perhatian dari pemerintah maupun legislator seperti perkawinan anak, sunat perempuan.

Kelompok dan organisasi perempuan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan harmonisasi sasaran dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terhadap target dan indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Kelompok dan organisasi-organisasi perempuan dapat menggunakan target dan indikator agenda pembangunan berkelanjutan untuk melakukan advokasi gender budget.

Melansir dari Bappeda Yogyakarta, disepakati kebijakan tujuan lima kesetaraan gender dalam RPJMD diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut di anataranya: pertama, pembentukan Desa Prima Sejahtera baru di daerah tertinggal atau miskin untuk membuka dan meningkatkan akses perempuan pada potensi pemberdayaan ekonomi.

Kedua, peningkatan perempuan pengambil keputusan di ranah publik dengan prioritas penguatan kapasitas perempuan dan advokasi lembaga. Ketiga, percepatan penurunan prevalensi perempuan dan anak, diprioritaskan pada kegiatan pencegahan dengan memperkuat jejaring antar lembaga, Keempat, peningkatan level capaian Kabupaten layak Anak (KLA) di Yogyakarta melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA, terutama di Kabupaten Bantul yang belum mencapai level terendah KLA (pratama).

Kelima, peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan korban terutama di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Keenam penyusunan kebijakan daerah untuk pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan. Ketujuh pembentukan sistem konseling keluarga yang holistik dan integratif sesuai rancangan Grand Design Ketahanan Keluarga. Kedelapan pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kendati demikian, pemahaman kesetaraan gender di masyarakat Indonesia cukup terbilang rendah. Hal itu diindikasikan dengan berlarut-larutnya proses pembahasan RUU PKS, yang salah satu soal yang dipertentangkan terkait dengan permasalahan gender. Jika sudah seperti ini negara harus berkomitmen kuat dalam mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender, yang merupakan bagian dari SDGs.

Kasus di Kabupaten Sleman

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa satu dari tiga perempuan usia 15-64 tahun pernah menjadi korban kekerasan (BPS, 2017). Pada tahun 2016, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data ini terhimpun dari laporan berbagai lembaga atau instansi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan di tahun 2016. Sejak tahun 2004, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan rata-rata meningkat sekitar 10 persen hingga 40 persen setiap tahunnya.

Kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama, yaitu 5.784 kasus (56 persen), kemudian kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus (21 persen), kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus (17 persen), dan sisanya kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, kekerasan dari mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Pada tahun 2016 kasus perkosaan menempati posisi tertinggi, yaitu 1.389 kasus, diikuti kasus pencabulan sebesar 1.266 kasus. Berdasar data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan kasus kekerasan terhadap perempuan paling banyak terungkap dari data perceraian di Pengadilan Agama, yaitu 245.548 kasus. Sementara itu, data yang tercatat di lembaga penyedia layanan hanya 13.602 kasus.

Jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan di Rifka Annisa Women Crisis Center Yogyakarta menunjukkan tidak terjadi perubahan jumlah yang signifikan dari tahun ke tahun. Seperti halnya data di Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap istri adalah kasus yang paling banyak ditangani oleh Rifka Annisa.

Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terlihat hanya sebagian kecil dari jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya jumlah kasus yang dilaporkan ke lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan. Sebagian besar perempuan korban kekerasan memilih untuk mengakhiri kasus yang dialaminya melalui perceraian.

Berdasar penelitian yang berjudul ‘Gender Based Violence in Tanah Papua’ dinyatakan bahwa sekitar 85 persen perempuan yang mengalami kekerasan dari pasangan intimnya tidak pernah meminta bantuan dari lembaga formal atau petugas yang berwenang. Hanya 7 persen perempuan korban kekerasan di Papua yang meminta bantuan kepada polisi (UNDP dan Rifka Annisa, 2016).

Hal semacam itu terjadi juga di daerah Sleman, Yogyakarta. Perempuan korban kekerasan yang tidak memberitahukan ke siapapun tercatat 52,3 persen. Hanya 2,6 persen yang meminta bantuan polisi dan 2,6 persen yang meminta bantuan konselor (Rifka Annisa dan BPPM DIY, 2017).

Melihat data tersebut sebuah studi untuk memahami bagaimana sebenarnya respons masyarakat atas kasus kekerasan terhadap perempuan penting untuk dilakukan. Studi difokuskan untuk mendalami respons perempuan di Kabupaten Sleman terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan.

Bahan Bacaan

https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2016

Data base Rifka Annisa Women Crisis Center Yogyakarta tahun 2009-2017.