Strategi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Musrenbang Kalurahan di Kota Yogyakarta

Rapat pemehunan hak penyandang disabilitas melalui musrenbang. KAKANWILKEMENKUMHAMDIY

Forum Kecamatan Inklusi mulai diinisiasi sejak tahun 2016. Eksistensi forum ini ditujukan untuk turut mendukung perwujudan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusif. Adanya forum di tingkat kecamatan atau kemantren diharapkan menjadi stimulus untuk semakin banyak stakeholder yang terlibat. Oleh karenanya, keterlibatan perwakilan organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh lokal sangat diharapkan.

Penumbuhan kecamatan atau kemantren inklusi dilakukan oleh Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Komite ini terbentuk beberapa tahun sebelumnya, sekitar 2012-2013, dengan melibatkan perangkat daerah, terutama Bappeda dan Dinas Sosial. Di samping itu, beberapa organisasi di luar pemerintah yang memiliki fokus terhadap isu disabilitas juga dilibatkan.

Koordinasi untuk merumuskan kebijakan dan aksi pemenuhan hak penyandang disabilitas pada awalnya dilakukan di Bappeda, kemudian di Dinas Sosial sebagai Sekretariat Komite. Penumbuhan kemantren inklusi tersebut dengan demikian dirumuskan di Dinas Sosial dengan target dua kemantren per tahun. Dengan demikian, seluruh kemantren akan menjadi kemantren inklusi pada tahun 2021.

Strategi penumbuhan secara gradual ini dilakukan karena perlunya pengkondisian dan mempertimbangkan kesiapan masing-masing kemantren. Berikut merupakan daftar kemantren yang telah dibentuk forum dan didampingi di lapangan, beserta tahun deklarasi.

Pertama, tahun 2016 ditetapkan Kemantren Tegalrejo, Wirobrajan, Kotagede, dan Gondokusuman (Kepwal Nomor 339 Tahun 2016). Kedua, tahun 2017 Kemantren Jetis dan Kraton (Kepwal Nomor 207 Tahun 2017). Ketiga, tahun 2018 Kemantren Mantrijeron dan Gedongtengen (Kepwal Nomor 320 Tahun 2018).

Terbentuknya forum inklusi di suatu kemantren bukanlah akhir dari proses, bahkan hal tersebut baru awalan. Tidak kalah penting adalah bagaimana forum tersebut dapat mengambil peran secara konkret dan operasional di lapangan. Salah satunya dengan melakukan identifikasi kebutuhan penyandang disabilitas dan merealisasikan pemenuhannya dalam pembangunan.

Tulisan ini menawarkan alternatif bagi forum kemantren inklusi untuk merealisasikan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Caranya dengan memanfaatkan mekanisme perencanaan pembangunan yang ada, yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan.

Hal krusial yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu misal bagaimana mekanisme Musrenbang yang ada, sehingga akan ditemukenali strategi yang tepat bagi forum kecamatan inklusi beserta masing-masing anggotanya untuk memasukan agenda atau usulan pembangunan yang berorientasi pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sebelum lebih jauh mengeksplorasi hak penyandang disabilitas, asal muasal pemenuhan hak tersebut perlu ditelusuri terlebih dahulu. Secara regulatif, hak penyandang disabilitas dan upaya pemenuhannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Terdapat 22 jenis hak yang direkognisi dalam undang-undang tersebut, di antaranya hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan; kewirausahaan dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Sementara itu, setahun sebelumnya tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan juga telah mengover beberapa isu pembangunan inklusif dalam beberapa tujuan. Perlu dicermati bahwa terdapat tujuh belas tujuan yang terangkum dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Pertama, tanpa kemiskinan (no poverty). Kedua, tanpa kelaparan (zero hunger). Ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera (good health and well-being). Keempat, pendidikan berkualitas (quality education). Kelima, kesetaraan gender (gender equality), Keenam, air bersih dan sanitasi layak (clean water and sanitation). Ketujuh, energi bersih dan terjangkau (affordable and clean energy). Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work and economic growth). Kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur (industry, innovation, and infrastructure).

Kesepuluh, berkurangnya kesenjangan (reduced inequalities). Kesebelas, kota dan komunitas berkelanjutan (sustainable cities and communities). Kedua belas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (responsible consumption and production). Ketiga belas, penanganan perubahan iklim (climate action). Keempat belas, ekosistem laut (life below water). Kelima belas, ekosistem daratan (life on land). Keenam belas, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (peace, justice, and strong institutions). Ketujuh belas, kemitraan untuk mencapai tujuan (partnerships for the goals).

Tujuan keempat mengamanatkan negara-negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, dapat diakses bagi semua tanpa pengecualian. Tujuan kedelapan berupaya untuk menyeimbangkan dan mengontrol pertumbuhan ekonomi yang dikawal oleh negara-negara untuk menjadi lebih inklusif, dapat dinikmati oleh semua warga.

Demikian juga dengan proses pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, dituntut untuk dilaksanakan secara inklusif sebagaimana dirumuskan menjadi tujuan kesembilan. Tujuan kesepuluh berorientasi mengurangi kesenjangan. Sedangkan tujuan yang secara spesifik merujuk pada penciptaan kota dan permukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh ada pada tujuan kesebelas. Terakhir, tujuan keenambelas berupaya menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif.

Selanjutnya, berdasarkan dua hal tersebut, SDGs dan UU 8/2016, pada tahun 2017 UNESCO perwakilan Jakarta merumuskan indikator kota inklusif. Indikator tersebut terdiri dari sebelas aspek yang masing-masing memiliki beberapa parameter.

Secara detail sebelas aspek dan parameter tersebut meliputi, pertama, data, cakupan parameternya meliputi ketersediaan data terpilah dan keterlibatan difabel dalam pendataan. Kedua, pengembangan masyarakat yang cakupan parameternya pengembangan masyarakat dalam bentuk regulasi, rencana aksi, mempekerjakan difabel dalam instansi pemerintah, aksesibilitas Musrenbang, acara publik lainnya, meliputi informasi publik, pemilu, dan keterwakilan legislatif, serta akomodasi kebutuhan dalam perencanaan dan adopsi prinsip desain universal.

Ketiga, data perumahan dengan cakupan parameter meliputi aspek perumahan mencakup dukungan terhadap kompleks perumahan yang aksesibel, akomodasi rumah tangga difabel yang dimanfaatkan secara riil. Keempat, data kesehatan dengan cakupan parameter meliputi ketersediaan rencana aksi kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas termasuk bagi difabel miskin, layanan rehabilitasi kesehatan yang aksesibel dan gratis yang telah dimanfaatkan, ketersediaan lingkungan yang sehat, serta pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi.

Kelima, data perlindungan dan pelayanan sosial, cakupannya ketersediaan rencana aksi perlindungan dan pelayanan sosial, akses terhadap program transfer tunai bersyarat dan skema asuransi sosial, ketersediaan data penerima PKH, adanya partisipasi difabel dalam program perlindungan sosial.

Keenam, data pendidikan dengan cakupan ketersediaan rencana aksi pendidikan inklusi, akses ke sekolah umum gratis, pendidikan inklusif TK sampai SMP, adanya difabel yang terdaftar di sekolah umum inklusif, bantuan dan sarana transportasi, layanan pendidikan di rumah.

Ketujuh, olahraga, seni dan rekreasi. Cakupannya meliputi ketersediaan rencana aksi olahraga, seni dan rekreasi, akses ke fasilitas dan asosiasi olahraga inklusif, kesempatan untuk mengekspresikan diri di depan umum, akses kegiatan budaya, pusat kebudayaan, area rekreasi umum, layanan publik seni olahraga dan rekreasi.

Kedelapan, data aspek tenaga kerja mencakup ketersediaan rencana aksi tentang pekerjaan bagi difabel, ketersediaan konseling lapangan kerja yang mendukung difabel, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, akses terhadap balai latihan kerja, permodalan, upaya fasilitasi kesehatan, keselamatan kerja dan jamsos naker, penyediaan bursa kerja aksesibel.

Kesembilan, data akses terhadap keadilan dan perlindungan, meliputi akses terhadap keadilan dan perlindungan melalui T2TP2A, perumahan yang aman, bantuan hukum, ketersediaan PIK PPD, layanan publik lain yang terkait, serta unit layanan informasi dan tindak cepat bagi difabel korban kekerasan.

Kesepuluh, data pengurangan risiko bencana, mencakup ketersediaan rencana aksi pengurangan risiko bencana, adanya BPBD, kemudahan akses layanan dan fasilitas tanggap darurat serta pra dan pascabencana.

Kesebelas, data transportasi umum meliputi ketersediaan rencana aksi transportasi umum, penyediaan transportasi umum aman dan aksesibel, serta difabel telah memanfaatkannya

Parameter kota inklusif sebagaimana dikaji UNESCO tersebut kemudian diadopsi dan diadaptasi oleh APEKSI melalui Pokja kota inklusi untuk menilai kota di Indonesia. Dalam penilaian tersebut, Kota Yogyakarta memiliki tingkat inklusivitas yang cukup tinggi, termasuk lima besar kota paling inklusif di samping Solo, Padang, Pangkal Pinang, dan Salatiga.

Dalam konteks forum kecamatan inklusi, parameter kota inklusi tersebut bisa juga diadopsi dan diadaptasi untuk menjadi ukuran ideal dalam mengarahkan pembangunan di tingkat kecamatan menjadi inklusif terutama dalam konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dengan dimilikinya ukuran ideal tersebut, forum kecamatan inklusi selanjutnya bisa melakukan asesmen terhadap kondisi existing serta mengidentifikasi permasalahan dan gap yang ada sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti menjadi rumusan pembangunan yang dapat diusulkan melalui Musrenbang.

Musrenbang, Mekanisme dan Prioritas

Sebelum lebih jauh membahas tentang peran forum kecamatan inklusi, mekanisme Musrenbang akan dibahas dalam artikel ini. Mekanisme pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan kemantren yang sedang berlangsung saat ini tidak lepas dari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. Peraturan tersebut mensyaratkan adanya alokasi APBD lima persen dalam pembangunan wilayah. Maksudnya di tingkat kalurahan, karena Permendagri tersebut mengatur mekanisme dana kalurahan dari pusat.

Alokasi lima persen yang dimaksud tersebut juga dipersyaratkan melalui mekanisme belanja langsung (bukan hibah/stimulan), melalui perangkat daerah kemantren. Dalam hal ini, lurah menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA). Implikasinya, alokasi anggaran untuk mengakomodasi usulan Musrenbang kalurahan selama ini melalui mekanisme hibah LPMK dan RW mesti dialihkan menjadi belanja langsung.

Selanjutnya, Permendagri tersebut juga memberikan rujukan jenis-jenis pembangunan apa saja yang bisa diusulkan. Secara garis besar nomenklatur usulan terdiri dari dua jenis, Pertama, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Kedua, pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Jenis yang pertama, fokus pada membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup, sedangkan jenis kedua berorientasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri. Secara lebih detail, pembangunan sarpras diarahkan pada beberapa hal.

Pertama, permukiman, di antaranya jaringan air minum, drainase dan selokan, sarana pengumpulan dan pengolahan sampah, sumur resapan, jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman, alat pemadam api ringan, pompa kebakaran portabel, dan lain-lain. Kedua, transportasi: jalan permukiman, jalan poros kelurahan, dan lain-lain. Ketiga, kesehatan, seperti MCK umum/ komunal, posyandu, posbindu, dan lain-lain. Keempat, pendidikan dan kebudayaan seperti taman bacaan masyarakat, bangunan PAUD, wahana permainan anak PAUD, dan lain-lain.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat kelurahan diarahkan pada, pertama, layanan kesehatan: PHBS, KB, pelatihan kader, dan lain-lain. Kedua, layanan pendidikan dan kebudayaan, seperti pelatihan kerja, kursus seni budaya, dan lain-lain. Ketiga, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi pelatihan usaha dan lainnya. Keempat, kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan lainnya.

Kelima, kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, semisal penyelenggaraan pos keamanan, penguatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban, dan lain-lain. Keenam, kesiapsiagaan bencana dan kejadian luar biasa lain, semisal layanan informasi bencana, pelatihan kesiapsiagaan, pelatihan relawan, edukasi manajemen proteksi kebakaran, dan lain-lain.

Aturan main yang tertuang dalam Permendagri tersebut secara langsung menyebabkan perombakan pada mekanisme pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan kemantren di Kota Yogyakarta. Hal ini ditambah lagi dengan aspek perubahan kebijakan lain di tingkat kota sendiri, terutama dengan adanya kebijakan Gandeng Gendong yang mendorong optimalisasi peran lima stakeholder pembangunan, di antaranya pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, kampung, dan komunitas. Peran kampung juga semakin diperkuat dengan adanya pendekatan tematik pembangunan dan pengembangan potensi lokal serta branding kampung.

Implikasi yang terdampak dalam Musrenbang, usulan-usulan pembangunan didorong berdasarkan potensi dan tematik pembangunan. Kampung didorong untuk menjadi basis pengusulan.

Sementara itu, kebijakan ploting anggaran dibagi menjadi dua nomenklatur, yaitu fix cost dan variable cost. Fix cost digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan administrasi dan koordinasi RT, PKK RT, RW, PKK RW, kampung, LPMK, dan lomba-lomba. Sedangkan variable cost mengakomodasi usulan-usulan pembangunan yang sifatnya lebih substantif, baik untuk memecahkan permasalahan maupun mengembangkan potensi pembangunan yang ada.

Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, menu usulan tidak lagi dipagu berdasarkan tingkat ataupun kelompok stakeholder pelaksana, melainkan bersifat cair, fleksibel dan open menu. Semua pihak didorong untuk merumuskan usulan pembangunan berdasarkan prioritas kampung atau kelurahan, bukan prioritas masing-masing lembaga.

Meski demikian, ada beberapa jenis usulan yang harus diutamakan karena memiliki nilai prioritas secara umum, di antaranya intervensi penduduk miskin/ rentan/TKPK, intervensi penyandang disabilitas, intervensi lansia, intervensi perempuan, intervensi anak/JBM, intervensi kesehatan/kalurahan siaga, dan dana kalurahan.