Praktik Baik Wahyudi Anggoro Hadi dalam Memimpin Panggungharjo

Peluncuran Desa Antikorupsi Pertama di Indonesia. FB KALURAHAN PANGGUNGHARJO

Sutoro Eko sering mengkritisi SISKEUDES yang terlalu teknokratik —kebijakan tanpa politik—. Kemudian menegaskan bahwa dalam melayani masyarakat, hadirnya teknologi bertujuan untuk memudahkan bukan menyulitkan. Teknologi harus ditempatkan dibelakang sebagai pengikut bukan di depan. Jika di depan maka yang terjadi adalah model industri. Dalam penelitian yang telah telah dilakukan oleh Rahap Harek Weremba (2018), menuturkan bahwa: sejak Pak Wahyudi menjabat sebagai Lurah Panggungharjo, penataan administrasi Kalurahan mulai dibenahi.

Pertama, Carik dan semua Kepala Urusan diberikan fasilitas berupa lemari, komputer dan dibantu oleh satu orang staf. Kedua, melakukan pendataan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketiga, melakukan pengamanan aset desa berupa tanah menggunakan peta digital.

Penataan administrasi merupakan hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan di setiap Kalurahan. Dengan tata administrasi yang baik maka perencanaan pembangunan desa akan lebih mudah dilakukan. Karena dengan adanya dukungan data, maka pemetaan potensi dan masalah akan lebih mudah dilakukan. Penataan administrasi yang dilakukan oleh Kalurahan Panggungharjo dimulai dari Penataan administrasi Kependudukan, Penataan Administrasi Pembangunan, dan Penataan administrasi keuangan.

 

Sistem Administrasi Kependudukan yang Baik

Administrasi Kependudukan adalah administrasi yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya: surat keterangan pembuatan KTP, surat keterangan pembuatan SKCK, surat keterangan perubahan data C1, surat keterangan kematian, surat keterangan pembuatan akta kelahiran maupun akta kematian, surat keterangan tidak mampu, surat pindah-datang, surat keterangan usaha, surat perceraian, dsb. Untuk memudahkan proses administrasi, maka Pemerintah Kalurahan Panggungharjo menerapkan sistem e-Government.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Beltahmamero Simamora (2017), menyajikan berbagai inovasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam memudahkan masyarakat mengurus proses administrasi publik. Proses administrasi publik di Kalurahan Panggungharjo semua sudah berbasis aplikasi yang kemudian aplikasi tersebut dihimpun dalam satu sistem data. Aplikasi yang digunakan adalah Sistem Pemerintahan Desa (SISPEMDES) dan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK).

Perbedaan SISPEMDES dengan SIAK adalah SISPEMDES melayani surat yang masuk dalam lingkup desa dan tidak perlu diketahui oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan SIAK merupakan administrasi yang berhubungan langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti akte kelahiran, akte kematian dan surat Pindah-Datang. SIAK adalah sebuah sistem yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tujuan untuk mempermudah update secara cepat oleh dinas terkait.

Praktik Administrasi Pembangunan yang Baik

Penataan administrasi pembangunan berhubungan dengan surat menyurat perizinan. Misalnya surat izin usaha, surat keterangan izin pengeringan sawah, surat keterangan izin bangunan dan surat keterangan kredit usaha untuk pedagang yang mau ikut KUR di Bank BRI. Hal ini diterapkan karena di Kalurahan Panggungharjo tidak semua anak muda dapat melanjutkan kuliah. Dan salah satu langkah strategis untuk mengurangi pengangguran adalah Pemerintah Kalurahan Panggungharjo mendorong anak muda untuk membuka usaha kecil-kecilan melalui KUR. Proses administrasi ini tidak memakan waktu yang lama sehingga proses inilah mendapatkan apresiasi dari Karang Taruna atas dukungan dari pemerintah kalurahan.

Perencanaan Dokumen Keuangan yang Transparan

Salah satu strategi yang dilakukan Kalurahan Panggungharjo untuk membuka dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan adalah melalui transparansi dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kalurahan Panggungharjo.

Baik berupa laporan realisasi penyelenggaraan pemerintah desa maupun rincian APBKal. Semua penggunaan anggaran dapat diakses di website. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahap Harek Weremba (2018) mengungkapkan bahwa: penataan administrasi keuangan di Kalurahan Panggungharjo melalui pencatatan dan pelaporan secara berkala, arus keluar masuk uang merupakan bagian dari penerapan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib administrasi dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan kalurahan seperti hal nya disampaikan oleh salah seorang perangkat: ‘Di Kalurahan Panggungharjo laporan keuangan dibuat setiap bulan menggunakan excel oleh staf.

Dan jika mengalami kesulitan bisa menanyakan kepada pimpinan, bisa membaca buku tentang keuangan desa maupun ikut pelatihan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Praktik Pelayanan Prima Satu Atap Satu Pintu

Sejak Pak Wahyudi menjabat sebagai Lurah Panggungharjo, ia telah menerapkan sistem pelayanan terpadu dengan sistem pelayanan prima satu atap satu pintu. Sejak tahun 2012, pelayanan yang dilaksanakan meliputi tujuh jenis pelayanan dan sampai tahun 2021 tetap seperti pada awalnya. Tujuh jenis pelayanan tersebut antara lain:

Pertama, pelayanan surat-surat pengantar dan surat surat keterangan yang terdiri dari: surat/blangko pengantar nikah, surat/blangko pengantar cerai, surat/blangko pengantar rujuk, surat/blangko keterangan duplikat surat nikah, surat/blangko keterangan wali nikah, surat/blangko pengantar bepergian, surat/blangko pengantar KTP, surat/blangko pengantar C1, surat/blangko keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat/blanko keterangan kelahiran, surat/blangko keterangan penduduk sementara, surat/blanko keterangan kematian, surat keterangan pindah/masuk penduduk, surat/blangko keterangan harga tanah, surat/blangko keterangan tanah/letter C, dan surat/blangko keterangan pengantar lainnya.

Kedua, pelayanan legalisasi surat-surat yang terdiri dari: legalisasi pengajuan kredit bank, legalisasi pos wesel, legalisasi surat kuasa dan legalisasi jenis-jenis surat lainnya. Ketiga, pelayanan rekomendasi surat-surat yang terdiri dari: rekomendasi ijin usaha/ijin gangguan, rekomendasi keramaian dengan kesenian, rekomendasi izin mendirikan bangunan, rekomendasi konversi tanah, Rekomendasi izin prinsip pemanfaatan tanah dan penggunaan tanah, rekomendasi ijin penelitian/pengumpulan data, dan rekomendasi lainnya.

Keempat, pelayanan peralihan hak atas tanah yang terdiri dari: jual-beli, tukar-menukar, hibah, pembagian warisan, dan wakaf. Kelima, pelayanan sewa tanah lapangan yang terdiri dari: sewa lapangan untuk bisnis dan sewa lapangan untuk kepentingan umum. Keenam, pelayanan sewa gedung pertemuan yang terdiri dari: sewa gedung pertemuan untuk acara pribadi (resepsi/hajatan dan lain-lain), sewa gedung pertemuan untuk acara organisasi politik, dan sewa gedung pertemuan untuk acara rapat/sosial kemasyarakatan.

Ketujuh, pelayanan sewa gedung olah raga yang terdiri dari: sewa gedung olahraga pada pagi hari, sewa gedung olahraga pada siang hari, sewa gedung olahraga pada malam hari, sewa gedung olahraga sehari dan sewa gedung olahraga sehari semalam. Dalam pemberian pelayanan publik di Kalurahan Panggungharjo, sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya pelayanan prima yang mengutamakan kepuasan masyarakat.

Langkah-langkah yang ditempuh adalah peningkatan standar penampilan pelayanan serta desain ruangan. Penataan ruangan administrasi pelayanan merupakan salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan pelayanan prima yang baik kepada masyarakat. Hal itu dimulai dengan penataan front office pelayanan di Kalurahan Panggungharjo. Kehadiran penataan ini memangkas kecurigaan warga terhadap memungkinkan terjadinya perilaku pungutan liar. Penataan ruangan di Kalurahan Panggungharjo sedikit unik jika saya lihat.

Selama saya melaksanakan kegiatan magang kurang lebih satu bulan, mengamati dan melihat betapa terbukanya proses administrasi di Kalurahan Panggungharjo. Penataan tempat kerja yang begitu terbuka yang kadang hanya dibatasi dengan kaca memberikan manfaat kepada para perangkat dalam meningkatkan interaksi sosial dan kekompakkan. Dalam diskusi yang peneliti lakukan, para perangkat menyampaikan bahwa dengan hadirnya penataan ruangan seperti ini, maka masing-masing perangkat saling mengetahui apa yang dikerjakan dan begitu juga dengan masyarakat yang berkunjung di kantor pemerintah Kalurahan Panggungharjo.

Penataan surat menyurat untuk setiap padukuhan pun diperhatikan. Di Kalurahan Panggungharjo ada tempat khusus yang dibuat berbentuk kotak-kotak, dan disetiap kotak telah ditulis nama-nama padukuhan. Tujuannya agar setiap surat dari desa tidak perlu ditanyakan lagi oleh para dukuh ketika hendak mengambilnya, akan tetapi bisa langsung menuju tempat yang telah disediakan.

Dalam pemberian pelayanan, pengalaman saya ketika mengurus penelitian dan magang, mengamati bagaimana para perangkat Kalurahan Panggungharjo memberikan pelayanan kepada masyarakat. Cepat dan tidak berbelit-belit. Dan jika ada masyarakat yang ingin mencari tahu/bertemu dengan salah satu perangkat langsung disuruh untuk menemui lewat samping kantor pelayanan terpadu. Dan ketika saya duduk sambil mengamati, salah satu petugas pelayanan menegur sambil menanyakan keperluannya. Selain itu, kantor Pemerintahan Kalurahan Panggungharjo hanya memiliki satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Sehingga sangat mudah mengamati bagi masing-masing perangkat yang datang maupun keluar dari kantor. Penataan kantor yang baik akan mengundang semangat para perangkat untuk betah dalam kantor tanpa harus diamati. Dengan dukungan kebersihan, kerapian, perpustakaan kecil maka sangat memberikan kenyamanan bagi para perangkat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Referensi :

Weremba, H. (2018). Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, (Skripsi). Yogyakarta: APMD.

 

Add Comment