‘Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting’ Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong Cegah Stunting

Bupati Gunungkidul Badingah (tengah) saat mempresentasikan Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019 di Kementerian PANRB. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Pernikahan dini atau biasa juga disebut pernikahan usia anak, bukan merupakan fenomena yang asing di masyarakat. Pernikahan ini terjadi antara dua mempelai yang berusia di bawah standar yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan bila pihak pria berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun.

Pernikahan dini bisa terjadi tentu dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya tradisi atau budaya, pendidikan, dan perekonomian orang tua. Faktor tersebut yang memicu terus meningkatnya angka pernikahan dini. Padahal, tingginya angka pernikahan dini tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang tidak baik.

Gunungkidul adalah kabupaten dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, dipengaruhi adanya kepercayaan kuat tradisional yang masih dianut oleh masyarakat. Selain itu, sedikitnya pemahaman tentang perlunya usia yang ‘matang’ saat menikah dan minat pendidikan yang rendah.

Data yang disebutkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY menyatakan, jumlah pernikahan dini yang terjadi di Gunungkidul tahun 2013, sejumlah 51 pernikahan perempuan berusia kurang dari 16 tahun dan 63 pernikahan laki-laki berusia kurang dari 19 tahun.

Kemudian, di tahun 2014 meningkat dengan 48 pernikahan perempuan berusia kurang dari 16 tahun dan 78 pernikahan laki-laki berusia kurang dari 19 tahun. Tahun 2015 terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, yakni 51 pernikahan perempuan untuk usia kurang dari 16 tahun dan 72 pernikahan laki-laki untuk usia kurang dari 19 tahun.

Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, memiliki catatan pernikahan dini yang tinggi. Pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat, guna mendapatkan izin menikah dengan usia di bawah umur menjadi hal yang marak dilakukan. Data yang ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Wonosari mengenai dispensasi nikah dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014, tercatat 495 pengajuan dispensasi nikah yang diajukan oleh pelaku pernikahan dini. Kapanewon Gedangsari sendiri memiliki 28 pengajuan dispensasi nikah.

Penyebab paling banyak mempelai menajukan dispensasi nikah adalah terjadi kehamilan di luar nikah. Sehingga, pernikahan dini dinilai sebagai perilaku aman untuk menutupi ‘aib’ keluarga dari kehamilan di luar nikah Padahal, jika pernikahan dilakukan ketika mempelai belum cukup umur, justru memicu akan berbagai permasalahan, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan membahayakan keberlangsungan keluarga.

Faktor lain yang menjadi sebab pernikahan dini di Kapanewon Gedangsari ialah, tradisi orang tua menikahkan anaknya pada usia belia. Tradisi ini menjadikan setiap tahun angka pernikahan dini naik. Selain itu, faktor ekonomi orang tua berpengaruh terhadap pemikiran mereka untuk segera melepas tanggung jawab dengan menikahkan anaknya.

Rendahnya minat pendidikan menjadi faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini. Pelajar yang sudah tamat pendidikan SMP, mereka merasa sudah punya cukup umur untuk menikah, khususnya perempuan. Bagi laki-laki, setelah tamat SMP mereka merantau, setelah memiliki cukup uang, kemudian kembali ke kampung halaman untuk menikah.

Kapanewon Gedangsari mencatat 19.397 status perkawinan dengan 29.682 jiwa untuk kategori penduduk berumur 10 tahun keatas. Kategori di atas tidak spesifik menjelaskan seberapa banyak pernikahan dini yang terjadi, tetapi hanya menggambarkan secara general. Namun, pengaruh pernikahan dini tersebut dapat berdampak buruk, salah satunya akan melahirkan bayi lahir dengan stunting.

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurang asupan gizi dalam waktu yang lama atau ketidaksesuaian asupan gizi dengan gizi yang dibutuhkan. Biasanya, stunting terjadi ketika anak dalam kandungan dan akan terlihat ketika anak berumur dua tahun. UNICEF mendefinisikan stunting ketika presentasi anak 0 bulan hingga 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus. Stunting disebabkan oleh ketidakseimbangan berbagai aspek pendukung, seperti ekonomi, kesehatan, sosial, hingga kemiskinan.

Pada tahun 2013, terdapat 90 pernikahan dan persalinan remaja berusia kurang dari 20 tahun. Dengan begitu, Kapanewon Gedangsari menjadi penyumbang angka stunting tertinggi di Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2013 mencapai 37,41 persen. Persentase tersebut di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) yang mana kurang dari 20 persen.

Wilayah Kapanewon Gedangsari memiliki Riwayat kematian ibu dan bayi dalam persalinan yang tinggi. Peristiwa ini sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Kepala KUA Kapanewon Gedangsari, Yosep Muniri, memiliki inisiasi untuk mencegah pernikahan dini tersebut.

Seluruh jajaran Pemerintah Kapanewon Gedangsari, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan semua elemen lembaga, beserta Rifka Annisa membentuk MoU untuk mengurangi angka pernikahan dini. MoU yang dibentuk, berisikan batas usia dini, pelaku pernikahan dini, langkah yang bisa dilakukan untuk terbebas dari penyakit yang berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak. Serta, menjadikan remaja melek akan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang pernikahannya nanti.

Berangkat dari hal itu, lintas sektor Kapanewon Gedangsari menciptakan Program ‘Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting’ atau Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong Cegah Stunting. Program tersebut dilaksanakan untuk menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas.

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak menjadi payung hukum program Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting. Peraturan Bupati tersebut, menghimbau semua kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dapat melaksanakan upaya yang sama.

Mengingat latar belakang masalahnya sebagai isu dengan biaya murah dan mudah, serta selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sehingga, dengan adanya Peraturan Bupati tersebut diharapkan dapat memperkuat peranan pemerintah dalam program Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting dan melindungi upaya masyarakat dalam berperan.

Aturan lain yang mendukung program ini adalah Keputusan Bupati Nomor 170 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Peraturan ini menindaklanjuti Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 2019 yang dilakukan di Rapat Kerja Kesehatan Daerah pada April 2019 yang membahas Rencana Aksi Daerah tentang pencegahan stunting di Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai program yang bergerak di bidang esehatan, Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting ini memiliki tujuan menyiapkan generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas tersebut tentunya berasal dari jiwa dan raga yang sehat, pribadi yang luhur, dan tangguh. Generasi ini disiapkan untuk menunjang hidup yang lebih baik.

Remaja sebagai target utama yang harus diberikan pengawalan. Sehingga, remaja harus mulai terbebas dari beberapa penyakit, seperti anemia. Selain itu, sebagai persiapan persalinan yang sehat harus memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Pendukung perwujudan keluarga sakinah dilakukan melalui bimbingan dan pembinaan mental spiritual tentang keluarga yang sehat dan bahagia.

Sebagai program yang juga turut serta dalam penjaminan kehidupan ibu dan bayi, memberikan pendampingan pola asuh, dan pola pikir. Pendampingan ini diberikan kepada calon ibu, khususnya ibu balita, keluarga, serta masyarakat. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan situasi yang lebih kondusif dalam masyarakat.

Strategi yang menjadi kesimpulan dalam program ini sebagai tujuan bersama antarlintas sektor yang sudah disepakati. Sikap peduli pemangku kebijakan dan berbagai instansi akan problem pernikahan anak dan permasalahan sosial di Kapanewon Gedangsari, menjadikan program ini berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Komitmen kuat yang dimiliki oleh seluruh sektor berpengaruh pada terwujudnya pengurangan angka perkawinan usia anak dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Peran instansi, pemangku kebijakan, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Harapannya, dapat menyatukan tekad mencapai tujuan yang diinginkan untuk menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Sebagai upaya yang telah efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini dan memperbaiki kesehatan masyarakat, tentunya hal ini harus dipertahankan oleh semua pihak. Tidak hanya pemangku kebijakan saja, tetapi seluruh masyarakat ikut andil dalam mempertahankan komitmen tersebut dengan dukungan seluruh pihak yang terlibat.