Cerita Nelayan Yogyakarta

Nelayan. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perkembangan nelayan DIY sejak tahun delapan puluhan memang belum memenuhi harapan. Meski demikian, apabila diperbolehkan meminjam kata pembangunan, dapat dikatakan berhasil. Pembangunan diartikan mengubah suatu keadaan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada.

Sebelum tahun delapan puluhan, belum ada warga DIY yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dengan keterangan profesi nelayan. Pada tahun 2014, ada sekitar 3.000 orang masyarakat pesisir yang memiliki KTP dengan keterangan profesi nelayan atau memiliki surat keterangan nelayan. Bahkan pemilik kartu nelayan mencapai hampir 2.000 orang.

Tidak bisa dipungkiri, nelayan DIY belum mempunyai daya saing. Walaupun, nilai tukar nelayan (NTN) sudah mencapai 115,6 berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) DIY tahun 2013. Data tersebut menunjukkan bahwa nelayan sudah berkecukupan karena rasio pengeluaran dengan penerimaan sudah di atas 100.

Sehingga, nelayan mempunyai cadangan atau tabungan untuk usahanya sekitar 15,6. Artinya, apabila usaha penangkapan ikan dijalankan dengan tekun dan berjiwa usaha yang baik, akan menguntungkan.

Mengapa Terlambat ke Laut

Terlambatnya masyarakat pesisir DIY pergi melaut disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya, masih kentalnya isu mistik yang tertanam pada jiwa masyarakat Yogyakarta, terutama masyarakat asli dari generasi tua.

Kepercayaan kuat tentang adanya cerita-cerita mistik dan mensakralkan beberapa tempat di pesisir, membuat masyarakat enggan pergi melaut. Akibatnya, masyarakat pesisir DIY terlambat memanfaatkan sumber daya laut.

Nelayan baru ada sekitar tahun delapan puluhan. Jauh tertinggal jika dibandingkan dengan nelayan Cilacap atau Pekalongan yang sudah lebih dulu melaut. Untuk mengawali mengeksploitasi sumber daya ikan di laut, waktu itu banyak pertimbangan, ada yang pro dan kontra, banyak tentangan dari berbagai kalangan terutama generasi tua.

Polemik itu semakin lama semakin memudar seiring dengan keberhasilan beberapa kali uji coba penangkapan ikan cepat menghasilkan (quick yielding) dengan menggunakan perahu jukung fiberglass berukuran panjang 8,5 meter, lebar 0,86 meter, dan tinggi 0,79 meter. Dilengkapi dengan katir (cadik), menggunakan mesin tempel merek Johnson 10 paarden kracht (PK), dan alat tangkap jaring insang dasar (bottom gill net monofilament). Jangkauan operasi penangkapan tidak lebih dari dua mil.

Persoalan pro dan kontra semakin memudar setelah ada pesan yang berbunyi Kawuloku Ngayogyakarto ora mung madhep ngalor mirsani gunung merapi thok, ning ugo madhep ngidul neng kidul ugo ono sing kanggo nyejahterake kawulo Jogya yoitu laut kidul yang artinya masyarakat Yogyakarta tidak hanya menghadap melihat ke utara gunung merapi, tetapi juga menghadap ke selatan karena di selatan juga dapat untuk menyejahterakan masyarakat yaitu laut selatan.

Saat masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Sri Sultan HB IX, pernah berpesan kepada Mayor Jenderal R. Soeprapto, yang saat itu menjabat sebagai Pasukan Pengawal Presiden (Paswalpres). Sri Sultan HB IX berpesan, “Pak Prap (panggilan akrab Mayor Jenderal R. Soeprapto) aku gawekno pelabuhan ning kidul Yogya.”

Kemudian, saat Mayor Jenderal R Suprapto menjabat sebagai Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian RI, pembangunan pelabuhan ini direalisasikan. November 1986, Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian RI, Bapak Mayjen R. Suprapto didampingi Kepala Dinas Perikanan Propinsi DIY melakukan kunjungan kerja ke Pantai Sadeng, Desa Songbanyu, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul untuk mematangkan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan.

Tahun 1990-1991, dibangunlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang sekarang statusnya sudah menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng. Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Sadeng dan adanya 19 sentra nelayan atas restu dan pesan Sri Sultan HB IX sebagai Gubernur Provinsi DIY, mantan wakil Presiden RI dan sekaligus sebagai Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kepada Mayjen R Soeprapto sebagai Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian RI untuk membangun Pelabuhan Perikanan di DIY yang disampaikan sebelumnya.

Kondisi Saat Ini

Armada penangkapan ikan sudah mulai berubah menjadi kapal-kapal yang berukuran cukup besar, menggunakan mesin dalam (in board engine), dan perahu motor tempel (PMT) jumlahnya sudah mulai berkurang.

Sejak tahun 1982–1992, perahu penangkapan ikan yang digunakan semua PMT. Tahun 1993, sebagian sudah beralih menggunakan perahu motor tempel dari kayu dengan ukuran yang lebih besar. Tahun 2002, sebagian sudah menggunakan kapal motor bervolume lebih dari 10 gross tonnage (GT) sampai 30 GT, dan tahun 2011 dengan menggunakan kapal motor bervolume lebih dari 30 GT. Dengan ukuran panjang 19 meter, lebar 4,8 meter, dan tinggi 2 meter, dan daya mesin induk 170-200 horse power (HP).

Seiring dengan perkembangan kapal penangkapan ikan, variasi alat tangkap ikan juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Alat tangkap yang semula hanya jaring insang dasar atau jaring sirang (bottom gill net monofilament) dan jaring pantai atau jaring eret (beach seine).

Sekarang jenis alat tangkapnya sudah beraneka ragam antara lain, jaring insang dasar (bottom gill net monofilament), jaring insang hanyut (drift gill net), pukat cincin (purse seine), jaring lobster (lobster net), pancing ulur (hand line), krendet, rawai dasar (bottom long line), jaring pantai atau jaring eret (beach seine), dan jaring udangm atau jaring gondrong (trammel net). Secara nyata telah banyak mengalami perkembangan sarana prasarana, maupun faktor pendungkung lainnya.

Harapan

Putar kemudi ke visi maritim, among tani dagang layar, dan pantai selatan sebagai halaman depan DIY sudah selayaknya dapat diwujudkan. Dengan harapan, dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan.