COVID-19 Merebak, Perlukah Perkawinan Ditunda?

Pernikahan di Tengah Pandemi. PEMKOT PEKALONGAN

Persebaran wabah Covid-19 semakin meluas. Korbannya pun setiap hari bertambah, dengan percepatan tak terkendali. Upaya social distancing yang kemudian berubah menjadi physical distancing, yang dianggap sebagai salah satu jalan paling efektif untuk menghentikan penyebaran virus, belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu, pembatasan sosial berskala besar diberlakukan.

Sebagai bagian dari upaya menghentikan penyebaran Covid-19, pemerintah telah membuat kebijakan khusus terkait pelayanan publik. Kementerian Agama, misalnya telah mengeluarkan kebijakan khusus berupa Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Agama RI.

Isi surat edaran tersebut hanya mengenai pengaturan kehadiran di kantor dan pengaturan bekerja dari rumah. Edaran tersebut ternyata tidak mengatur tentang penundaan perkawinan.

Perlukah perkawinan ditunda? Jika kita cermati, ada hal yang terlewatkan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu pencegahan kerumunan tanpa melarang penyebabnya.

Ada satu peristiwa penting yang tidak dilarang pemerintah, tetapi sangat berpotensi menjadi penyebab penyebaran Covid-19, yaitu perkawinan. Peristiwa perkawinan mengharuskan adanya perpindahan, kontak, dan kerumunan manusia dalam jumlah yang besar dan tersebar.

Sebagai wujud keseriusan penanganan pencegahan penyebaran Covid-19, menurut hemat penulis, sangat mendesak untuk dilakukan penundaan sementara pelaksanaan perkawinan. Ada beberapa alasan. Pertama, dalam perkawinan pasti menghadirkan dan mempertemukan dua pihak keluarga calon pengantin dari asal atau domisili yang berbeda.

Terlebih di zaman sekarang, perkawinan didominasi oleh pasangan yang berasal dari daerah berbeda, bahkan lintas suku bangsa. Kondisi ini sangat menyulitkan upaya membatasi perpindahan atau physical distancing.

Kedua, peristiwa perkawinan bukan hanya menimbulkan perpindahan manusia, melainkan juga disertai kelengkapan administrasi berupa berkas surat-surat pengurusan perkawinan. Berkas berbahan kertas masing-masing calon pengantin berpotensi menjadi media transfer virus Covid-19. Berkas-berkas itu diproduksi dan berpindah tempat melalui sentuhan puluhan tangan manusia untuk sampai kepada penghulu KUA. Sangat sulit dihindari dan masuk akal apabila berkas yang telah melintas berbagai wilayah itu berpotensi menjadi media penularan virus.

Ketiga, pencatatan dan pengawasan nikah mempertemukan banyak pihak. Calon mempelai, keluarga (wali nikah), saksi, dan pegawai pencatat nikah bertemu dalam majelis secara fisik. Keharusan hadir bersama di kondisi wabah tidak bisa ditawar, bahkan pencatat nikah tidak cukup hanya berpegang pada kebenaran prosedural administratif.

Semua pihak yang hadir saat akad nikah harus dipastikan benar melalui verifikasi yang paripurna. Hal itu disebabkan perkawinan tidak hanya soal jaminan kebenaran secara formal dan materiil, tetapi juga harus sesuai syariat agama.

Keempat, perkawinan biasanya dibarengi dengan pesta walimatul ursy. Menghadirkan sebanyak mungkin orang dalam pesta perkawinan adalah kebanggaan tersendiri. Inilah salah satu masalah yang sulit untuk dilarang.

Hal semacam ini sudah terkonfirmasi melalui pemberitaan adanya pembubaran pesta perkawinan dalam tayangan televisi. Belum lama ini, ada berita seorang pejabat yang diberhentikan karena menyelenggarakan pesta perkawinan di Kembangan, Jakarta. Dalam kasus pesta perkawinan, aparat sering kali dilema, antara membiarkan adanya kerumunan pesta atau tegas bertindak terhadap acara yang mestinya membahagiakan itu.

Kelima, sulitnya melakukan pelayanan perkawinan secara Work From Home (WFH) karena mengharuskan kantor buka untuk menerima pendaftaran, pemeriksaan berkas persyaratan dan verifikasi faktual para pihak, serta pembekalan calon pengantin (catin).

Untuk urusan tersebut, mustahil bagi petugas pencatat nikah melayani dari rumah sebagaimana yang wajib dilaksanakan menurut edaran yang berlaku. Apalagi pada KUA yang angka perkawinannya cukup tinggi. Hal itu sulit dipraktikkan mengingat pelayanan harus cermat dan akuntabel. Kendati pendaftaran nikah bisa dilakukan secara online, belum tentu semua masyarakat dapat mengaksesnya.

Demikianlah beberapa hal yang mendasari untuk mempertimbangkan aturan penundaan perkawinan. Dalam situasi sekarang ini, keselamatan jauh lebih penting daripada segalanya. Penundaan perkawinan juga diharapkan mengurangi hasrat mudik menjelang lebaran mendatang. Momen tersebut biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga pada bulan Syawal angka perkawinan melonjak tinggi.