Edukasi Antikorupsi dan Akuntabilitas dari Desa

Sekolah Antikorupsi (SAKTI). ICW

Peran desa dan kearifan lokal yang ada di daerahnya terbukti bisa efektif dalam usaha pemberantasan korupsi. Kultur masyarakat dan budaya gotong royong yang masih kental dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang bebas dari korupsi. Sebab, korupsi tidak hanya rentan terjadi di pemerintah pusat, namun juga di desa.

Banyak kasus korupsi yang menimpa pemerintah desa, baik berupa korupsi aset maupun pengadaan barang dan jasa. Salah satu korupsi yang marak terjadi adalah korupsi Dana Desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun dan meluncurkan aplikasi bernama Jaga. Aplikasi ini berisi informasi yang transparan dan akuntabel atas dana pendidikan, kesehatan, anggaran negara, Dana Desa, dan juga memuat perizinan. Selain itu, ada informasi terkait bantuan sosial pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Menurut Sujanarko (2020), aplikasi Jaga ini bertujuan sebagai akses informasi dan pelayanan publik, juga praktik terbaik untuk mencegah korupsi. Meskipun aplikasi ini tidak menggantikan saluran pengaduan yang telah ada, data yang terdapat dalam aplikasi Jaga lebih banyak dan up to date. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan fitur diskusi agar masyarakat dapat menemukan dan menyebarkan cara mencegah korupsi versi mereka.

Untuk memudahkan pengawasan, KPK membentuk yang namanya Penyuluh Antikorupsi. Anggota Komunitas atau masyarakat dapat mengikuti program sertifikasi penyuluh antikorupsi di desa.

Bagi anggota komunitas yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, mereka berhak mendapatkan sertifikat dan dapat berperan sebagai penyuluh untuk mencegah dan melaporkan tindak korupsi yang ada di desa. Selain itu, syarat lain yang harus dijalankan penyuluh ini adalah mengikuti kode etik yang telah ditetapkan oleh KPK.Kode etik tersebut hampir sama dengan kode etik pegawai KPK sendiri.

Laporan tahunan KPK pada tahun 2015, Papua tercatat sebagai peringkat ketiga dalam kasus korupsi terbanyak yang ditangani KPK. Urutan pertama, Sumatera Utara dengan 24 kasus, kedua Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan 16 kasus.

KPK menempatkan Papua, Papua Barat, Banten, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan NTT sebagai daerah prioritas pengawasan dan pencegahan korupsi.

Menurut KPK, ada beberapa sebab permasalahan korupsi di Papua, yakni tidak efektifnya fungsi pemerintahan, khususnya dalam manajemen publik. Seperti perencanaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik.

Menurut Maniagasi (2020), hal itu terjadi karena buruknya sistem pengadaan barang dan jasa, minimnya akses teknologi informasi dan komunikasi, rendahnya kualitas SDM, mandulnya pengawasan internal pemerintah, buruknya kualitas pendidikan, aspek sosial, dan absennya partisipasi publik dalam pengawasan.

Keberadaan pemuda bisa menentukan maju atau tidaknya sebuah masyarakat. Dalam konteks korupsi, peran pemuda adalah mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Pencegahan ini sekaligus menyediakan peluang untuk perbaikan di masa-masa mendatang.

Sikap pertama sebagai upaya pencegahan ialah membangun semangat antikorupsi, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan teman. Kesadaran antikorupsi merupakan produk dari kepekaan sosial. Pengembangan kesadaran ini di lapangan, sering bermula dari lingkaran yang paling kecil. Mulai dari keluarga, lingkungan pertemanan, hingga merambah pada sistem yang lebih besar.

Peran pemuda di lingkungan desa menjadi sangat krusial. Pemuda sebagai ujung tombak pencegahan korupsi perlu berperan aktif dalam membongkar sistem, seperti mendorong transparansi anggaran pemerintah desa. Melalui langkah semacam ini, setidaknya dapat memunculkan pertanggungjawaban aparat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut Mahmudin (2020), salah satu usaha untuk memperkenalkan dan membangun generasi muda antikorupsi adalah dengan pendidikan antikorupsi itu sendiri. Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) merupakan wadah pembelajaran antikorupsi yang bediri sejak tahun 2010.

Marthen Ragowino Bira adalah seorang Kepala Desa Tebara, Nusa Tenggara Timur. Selama masa kepemimpinannya, Desa Tebara menerima penghargaan pada tahun 2018. Pertama, Penghargaan Desa Wisata Binaan Balai Latihan Masyarakat Denpasar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kedua, Desa Pilihan Kemendes PDTT dalam acara Indonesian Heroes yang ditayangkan CNN Indonesia. Ketiga, penghargaan Desa Percontohan Nasional dalam hal pengelolaan keuangan desa dan aset desa dari Kementerian Keuangan. Penghargaan terbaru yang diraih Desa Tebara, yakni juara kedua Lomba Desa Wisata Nusantara, kategori Desa Wisata Berkembang tahun 2019.