Forum Kecamatan Inklusi, Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Membangun Kota Inklusi

Workshop Pemantapan Kecamatan Inklusi. DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta memiliki peran strategis dalam konteks penumbuhan kota inklusif. Perannya dalam Kelompok Kerja (Pokja) Kota Inklusi, dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), merupakan bentuk pengakuan nasional bahwa kota ini memiliki content pembangunan untuk dijadikan salah satu model kebijakan Pemerintah Daerah yang inklusif.

Sebagai informasi, Wakil Wali Kota Yogyakarta adalah Ketua Pokja Kota Inklusi dalam APEKSI. Hal ini sekaligus juga menjadi satu dorongan tambahan bagi stakeholder pembangunan di kota untuk lebih memperkuat upaya-upaya perwujudan kota inklusi.

Mewujudkan kota inklusi menjadi salah satu tugas utama Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun, perwujudannya secara menyeluruh hanya bisa dilakukan ketika pemangku kepentingan lain juga ikut berpartisipasi secara aktif. Partisipasi tersebut perlu diwujudkan di semua tingkatan wilayah, mulai dari kota sampai unit komunitas terkecil, yaitu RT.

Upaya Mewujudkan Kota Inklusif

Upaya di tingkat kota telah diinisiasi sejak 2014, yaitu dengan dibentuknya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kenapa fokus ke kelompok penyandang disabilitas? Hal itu disebabkan karena pengarusutamaan lima kelompok rentan yaitu perempuan, anak, lansia, warga miskin, dan difabel. Dari lima kelompok rentan ini, kelompok difabel-lah yang belum cukup terakomodasi.

Komite ini memiliki peran untuk mengkoordinasikan upaya Pemerintah Kota dalam memfasilitasi pemenuhan hak kelompok difabel tersebut. Pemenuhan hak kelompok rentan lain juga telah difasilitasi Pemerintah Kota, misalkan dengan adanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Anak; adanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; serta dibentuknya Komite Lansia di beberapa tingkat wilayah.

Namun demikian, upaya di tingkat kota tersebut belum tentu bisa menyentuh kebutuhan pemenuhan hak kelompok rentan secara menyeluruh. Menurut pendataan yang dilakukan Dinas Sosial, jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta adalah 3.981 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk di kota, mungkin jumlah ini tidak signifikan, bahkan kurang dari satu persen saja.

Jika dilihat dari aspek-aspek disabilitas yang disandang, di mana dalam pendataan tersebut diklasifikasikan dalam empat jenis dan belasan subjenis, kebutuhan mereka mungkin akan sangat beragam, sehingga upaya pemenuhan hak perlu dipertajam di tingkat wilayah di bawah kota. Jumlah ini belum menghitung kebutuhan kelompok rentan yang lainya. Inilah peran strategis koordinasi di tingkat kecamatan atau kemantren menemukan urgensinya, yaitu dalam bentuk Forum Kecamatan Inklusi.

Forum yang direncanakan dibentuk di setiap kecamatan ini memiliki peran untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya-upaya berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kecamatan inklusi. Perannya bisa sangat signifikan, mulai dari mengidentifikasi permasalahan sampai mencari upaya pemecahannya.

Forum Kecamatan Inklusi merupakan lembaga dari deklarasi kecamatan inklusi. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan kecamatan yang inklusif, terjaminnya pemenuhan hak kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Untuk mewujudkannya, Forum Kecamatan Inklusi-lah yang harus merumuskan aksi-aksi untuk mendorongnya. Persoalannya adalah apa saja yang bisa dilakukan oleh forum tersebut?

Pembentukan Forum Kecamatan Inklusi merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mempromosikan pembangunan kota yang inklusif. Target akhir adalah semua wilayah kecamatan telah dideklarasikan sebagai kecamatan inklusi pada akhir tahun 2021.

Proses deklarasi tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu setahun dua kecamatan. Sampai akhir 2018, delapan kecamatan telah dideklarasikan sebagai kecamatan inklusi. Untuk pertama kalinya, di tahun 2016, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Kotagede, dan Kemantren Gondokusuman ditetapkan sebagai Kecamatan Inklusi berdasarkan Keputusan Wali Kota (Kepwal) No. 339 Tahun 2016.

Tahun selanjutnya, giliran Kemantren Jetis dan Kemantren Kraton diinklusikan, tercantum dalam Kepwal No. 207 Tahun 2017. Tahun ketiga, yaitu 2018, Kemantren Mantrijeron dan Kemantren Gedongtengen yang menjadi kecamatan inklusi berdasarkan Kepwal No. 320 Tahun 2018.

Dari Inklusif ke Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Alasan pembentukan Kecamatan Inklusi tersebut sebagaimana yang penulis jelaskan, terkait dengan penetapan Kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusi. Namun secara regulasi, basis kecamatan inklusi lebih kuat nuansanya ke salah satu kelompok rentan, yaitu penyandang disabilitas.

Terkait hal tersebut, saat ini Kota Yogyakarta telah memiliki Perda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas No. 4 Tahun 2019. Perda ini mengatur tentang aspek-aspek atau cakupan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Cakupan aspek yang diatur dalam Perda tersebut meliputi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; pariwisata dan seni budaya.

Selanjutnya meliputi kesejahteraan sosial; infrastruktur; pelayanan publik; perlindungan dan bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; komunikasi dan informasi; serta perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Upaya Pemerintah Kota dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tentu saja tidak sebatas pada penerbitan Perda tersebut. Jauh sebelum terbitnya regulasi itu, dalam Perwal 268/2014, Pemerintah Kota telah menginisiasi terbentuknya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Awal pembentukan dikoordinasikan Bappeda di Tahun 2014. Selanjutnya, sekretariat berada di Dinas Sosial. Tugas Komite di antaranya adalah melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, serta melaksanakan mediasi, advice dan advokasi antara penyandang disabilitas dan Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan.

Sedangkan, tiga fungsi utamanya adalah, pertama, memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Wali Kota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kedua, mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan

Ketiga, membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Berbagai Skema Intervensi dan Urgensi Forum Kecamatan Inklusi

Sementara itu, Pemerintah Kota juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Misalnya kebijakan sekolah inklusi, di mana sekolah-sekolah negeri yang dipilih harus bisa mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus. Fasilitas umum juga diupayakan untuk menjadi ramah difabel, seperti dengan menyediakan guiding block di trotoar, pelican cross, serta ram pada bangunan gedung.

Upaya yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) adalah menyediakan fasilitas jemput bola buku perpustakaan, baik mengantar maupun mengambil. Upaya jemput bola juga dilakukan untuk layanan administrasi kependudukan, misal KTP dan pindah penduduk.

Fasilitasi pelatihan dan pengiriman atlet difabel untuk mengikuti berbagai perlombaan olahraga juga telah dilakukan. Pemerintah Kota juga turut memfasilitasi gebyar disabilitas untuk memperingati Hari Disabilitas Sedunia.

Dalam hal ketenagakerjaan, pemerintah juga memfasilitasi pelatihan tenaga kerja difabel dan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan difabel. Program lainnya misalnya pembinaan kelompok sampah berorientasi disabilitas, simulasi tanggap bencana, dan pengadaan KB gratis yang bekerja sama dengan rumah sakit, mencari pasien lewat PKB kecamatan, dan bantuan alat bantu disabilitas juga telah dilakukan. Dan yang paling mendasar adalah adanya pendataan dan updating data khusus penduduk difabel yang dilakukan setiap tahun.

Dari semua upaya di atas, hampir keseluruhan diselenggarakan dalam skala kota. Aktor-aktor yang berperan adalah pemerintah di tingkat kota, dalam hal ini dinas yang terkait, serta beberapa stakeholder lain di tingkat kota. Beberapa program di antaranya mungkin sudah sampai ke sasaran di tingkat yang paling dasar, misalnya layanan jemput bola administrasi kependudukan.

Namun, banyak dari fasilitas dan pelayanan tersebut yang mungkin juga baru sampai pada segmen tertentu, atau belum menjangkau ke semua sasaran penyandang disabilitas. Forum Kecamatan Inklusi menemukan signifikansinya di sini, yaitu sebagai wadah yang turut memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas sampai tuntas menjangkau seluruh sasaran penyandang disabilitas dan berbagai variasi kebutuhannya.

Salah satu hal yang konkret bisa dilaksanakan dan difasilitasi oleh forum tersebut adalah mulai mengidentifikasikan permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam forum tersebut merupakan modal awal untuk bisa mengidentifikasi isu dari berbagai sudut pandang yang kaya wawasan. Kemudian, persoalan yang telah diidentifikasi bisa dilanjutkan untuk diolah dan ditransformasikan ke dalam rencana atau usulan kegiatan pembangunan.