Infrastruktur Terencana untuk Desa yang Lebih Maju

Pembangunan Infrastruktur untuk Daerah Terisolir. KEMENTERIAN DESA PDTT

Desa merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari perwujudan geografis yang timbul karena unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang didalamnya terdapat sebuah hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlepas dari definisi tersebut, desa seringkali dinilai jauh tertinggal dibandingkan dengan kota. Berbagai masalah seringkali menjadi alasan sebuah desa menjadi wilayah yang tertinggal. Desa dianggap memiliki permasalahan yang lebih kompleks, mulai dari masalah kemiskinan yang lebih tinggi, tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan dan pola pikir masyarakat, serta sarana dan prasarana yang lebih sulit daripada kota. Selain itu, kondisi geografis dan sosial masyarakat juga seringkali menjadi penghambat kemajuan Desa.

Permasalahan yang ada dapat diatasi dengan adanya pembangunan di desa. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun harus lebih dari hal itu.

Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Sebab, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini, melainkan juga masyarakat di masa depan.

Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Ini merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan. Oleh karena itu, pembangunan yang menerapkan program tersebut dapat membantu pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan jumlah desa yang mencapai 81.616 di tahun 2021, sangat wajar jika pembangunan yang terjadi di desa merupakan dasar dari pembangunan nasional. Berbagai program pembangunan berkelanjutan dengan dasar SDGs juga sudah terbukti manfaatnya bagi desa. Desa bahkan berkontribusi 74% terhadap pencapaian SDGs nasional.

Pembangunan desa juga bukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya saja, tetapi juga meningkat kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, sumber daya masyarakat desa, dan berbagai poin dalam SDGs Nasional.

Salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang suatu daerah adalah terdapatnya aksesibilitas untuk ekonomi, sosial dan budaya di daerah tersebut. lnfrastruktur merupakan aksesibilitas yang mampu mendorong perkembangan daerah. Tidak adanya infrastruktur yang cukup menyebabkan daerah tersebut tidak dapat berkembang dan berintraksi dengan daerah lain.

Terkait aspek sosial dan budaya, infrastruktur ini merupakan alat penting bagi artikulasi manusia serta kemanusiaan. Secara sosiologis, ketersediaan infrastruktur yang baik akan memperkenalkan perubahan kualitatif dan kuantitatif masyarakat.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, hal itu berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Pembangungan infrastruktur hendaknya dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa menuju desa maju dan mandiri, perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan terkait aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Hal itu akan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Kebijakan mengenai aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) secara baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kalurahan Panggungharjo merupakan salah satu desa di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Desa yang berdiri sejak 24 Desember 1946 ini hanya berjarak 4.5 kilometer dari Kota Yogyakarta. desa ini dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta Nomor 148/D.Pem.D/OP pada 23 September 1947.

Keputusan tersebut menunjuk Hardjo Sumarto sebagai Lurah Panggungharjo yang pertama. Desa yang mempunyai luas 560.966.5 hektare tersebut, diimpit oleh desa-desa lain di setiap sisinya.

Kalurahan Panggungharjo termasuk kategori desa mandiri. Hal ini terlihat dengan banyaknya unit usaha produktif yang mampu dikembangkannya. Meskipun awalnya sulit untuk memulai sebuah program pengembangan, serta banyaknya rintangan yang menghambat, desa ini tidak pernah menyerah dan berakhir menjadi desa mandiri.

Salah satu yang muncul pada awal pengembangan desa mandiri adalah pola pikir warga yang pesimis. Mereka tidak yakin dengan potensi desa yang mereka miliki. Hal ini menjadi tantangan, sekaligus peluang bagi jajaran pemerintahan Kalurahan Panggungharjo.

Sejak Wahyudi Anggoro Hadi dilantik menjadi Lurah Panggungharjo. Ia mencoba menepis skeptis masyarakat yang pesimis. Ia mulai dengan melakukan pendekatan personal kepada para aparatur desa.

Wahyudi turun langsung ke masyarakat untuk memetakan potensi lokal. Tindakan tersebut mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka bisa berubah.

Lambat laun, tingkat partisipasi masyarakat yang semakin percaya. Kepercayaan dibangun di atas kejujuran dan kekuatan kepemimpinan lokal yang dilakukan oleh Wahyudi. Hal ini merupakan langkah pertama dari program pembangunan yang dibutuhkan oleh Kalurahan panggungharjo.

Selanjutnya, potensi-potensi yang ada di Panggungharjo di implementasikan secara nyata ke dalam program-program pengembangan desa, seperti dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari yang akan mengelola berbagai unit usaha dan dibentuknya Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID).

Semua program yang berjalan mampu membalikan keadaan Kalurahan Panggungharjo menjadi desa mandiri. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan memperoleh penghargaan tingkat nasional sebagai desa mandiri dan lestari.

Implikasi dari pembangunan dapat berjalan efektif, jika komunikasi personal dapat dijalankan dengan baik oleh pemimpin. Tanpa ada komunikasi yang baik, tidak mungkin program pemberdayaan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Program-program pembangunan desa tersebut tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung.

Pembangunan infrastruktur sebagai sarana dan prasarana pendukung harus dilakukan. Keberadaan infrastruktur yang baik berperan penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa, sehingga dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Peraih Nobel Ekonomi, Finn Erling Kydland, ketika berkunjung ke Indonesia pada 8 Maret 2019, pernah mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah solusi yang jitu untuk menggenjot pembangunan suatu negara secara keseluruhan.

Kydland yang berasal dari Norwegia itu juga mengingatkan, pembanguan infrastruktur harus dilakukan secara terencana dan penuh perhitungan agar dapat berfungsi dengan baik untuk ke depannya. Hal itu juga bertujuan supaya negara mendapatkan manfaat jangka panjang dari perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti inovasi dan tingkat produktivitas. Dua faktor tersebut berkaitan erat dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berpikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, berwawasan luas, serta memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah.

Terdapat dua poin penting dalam masalah kualitas SDM, yaitu pertama, kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena merupakan suatu usaha untuk menguatkan kualitas manusia. Dengan berpedoman pada pendidikan, maka manusia dapat maju dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan.

Pendidikan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas, jika sudah memenuhi standar. Artinya, produk tersebut harus sesuai dengan tujuan. Pendidikan mempunyai peran penting, karena pendidikan mampu meningkatkan SDM yang berkualitas. Selain itu, pendidikan merupakan sebuah bentuk inovasi serta investasi untuk pengembangan daerah.

Kedua, kemampuan seseorang bisa diukur dari tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dengan keterampilan yang ada, maka pegawai akan berusaha meningkatkan kualitas hasil kerjanya.

Pembangunan kualitas SDM merupakan pokok utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, kita jadi mengetahui bahwa untuk membangun infrastruktur yang kokoh dan bertahan lama, sangat memerlukan SDM yang baik.