Jaminan Kesehatan, Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Rumah Sakit Jogja. DINAS KESEHATAN DIY

Peran jaminan kesehatan, sebagai usaha menyediakan layanan untuk semua lapisan masyarakat, sangat erat kaitanya dengan penanggulangan kemiskinan. Dengan diberikannya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, salah satu beban pengeluaranya secara otomatis akan berkurang.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008, secara umum menempatkan biaya kesehatan sebagai salah satu komponen beban pengeluaran rumah tangga. Komponen pengeluaran terbesar adalah kelompok housing atau perumahan, sebesar 22 persen. Beberapa jenis pengeluaran lain juga cukup dominan, yaitu makanan dan minuman jadi sebesar 19 persen, barang dan jasa sebesar 13 persen, pendidikan sebesar 10 persen, dan barang tahan lama sebesar sembilan persen.

Beberapa jenis pengeluaran menempati proporsi di bawah itu, diantaranya pakaian, tembakau dan sirih, padia-padian, serta biaya kesehatan. Biaya kesehatan ini memang tampak tidak terlalu signifikan kalau dilihat dalam lingkup makro perkotaan. Penyebabnya adalah sakit bukan situasi rutin yang dihadapi sehari-hari.

Normalnya, keluarga yang semua anggotanya sehat, pengeluaran biaya kesehatan nol rupiah. Namun bagi keluarga yang memiliki anggota sakit, bahkan yang bersifat parah, pengeluaran bisa melebihi komponen pengeluaran lainnya, seperti yang disebutkan di atas.

Bahkan situasi bisa lebih berat lagi, di mana keluarga tersebut harus rela menjual aset yang dimiliki untuk pengobatan. Bagi yang tidak memiliki aset, yaitu orang miskin, bisa jadi penyakitnya dibiarkan begitu saja. Jika orang yang sakit ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga, maka produktivitasnya menurun sehingga kondisi keluarga menjadi semakin miskin.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Beban pengeluaran keluarga miskin merupakan satu aspek penting dalam penanggulangan kemiskinan. Secara lebih luas, strategi penanggulangan kemiskinan, meliputi meringankan beban pengeluaran, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro kecil, serta sinergi dan kolaborasi antar stakeholder.

Meringankan beban keluarga miskin merupakan salah satu strategi untuk ikut memecahkan persoalan jangka pendek mereka. Seperti yang telah disebutkan, jika biaya kesehatan tidak dijamin akan berpotensi menyebabkan keluarga tersebut semakin miskin, atau paling tidak susah untuk diberdayakan. Ketika beban tersebut sudah ditanggung, keluarga bisa lebih fokus untuk meningkatkan pendapatan keluarga sehingga bisa semakin sejahtera.

Namun, meringankan beban saja tidaklah cukup. Strategi ini belum menjawab persoalan bagaimana mereka keluar dari jurang kemiskinan. Strategi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil merupakan jawabannya.

Pembeda antara keduanya adalah jika pemberdayaan masyarakat bersifat komunal, pemberdayaan usaha mikro kecil lebih bersifat individual berdasarkan unit usaha yang dimiliki. Misalnya, pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam proyek padat karya atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Untuk pemberdayaan usaha mikro kecil diwujudkan dalam pinjaman lunak Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam konteks Pemerintah Kota Yogyakarta, dua jenis skema tersebut, yaitu meringankan beban dan pemberdayaan, diimplementasikan dalam beberapa intervensi. Orientasi meringankan beban diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung, di antaranya lewat jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, asistensi lanjut usia, dan difabel. Intervensi perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan atau perbaikan jamban sehat pun, secara tidak langsung membantu meringankan beban di samping untuk alasan kesehatan.

Sementara itu, contoh-contoh aspek pemberdayaannya diantaranya adalah Program Lorong Sayur dan Lele Cendol. Anggaran jamuan rapat seluruh perangkat daerah juga didedikasikan untuk kelompok usaha yang melibatkan warga miskin. Belanja jamuan rapat diarahkan untuk memesan kepada kelompok usaha tersebut, sehingga dapat membantu menaikan omset mereka. Orientasi pemberdayaan ini, juga diwujudkan dalam bentuk peningkatan keterampilan melalui berbagai jenis pelatihan yang diantaranya dilengkapi dengan magang.

Jaminan Kesehatan sebagai Upaya Meringankan Beban Keluarga

Jadi, jaminan kesehatan dalam bentuk bantuan iur, merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan secara lebih luas. Dalam hal ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukannya. Pemerintah pusat, melalui kementerian sosial, menerbitkan daftar penerima bantuan iur yang diambilkan dari data tunggal penanggulangan kemiskinan. Data yang dimiliki sebenarnya tidaklah sama persis dengan angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS.

BPS sebagai badan resmi pemerintah yang bertugas untuk mendata dan mengestimasi berbagai masalah dan potensi. Penghitungan tingkat kemiskinan oleh BPS dilakukan dengan cara survei ilmiah. Implikasinya, perkiraan jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya dapat diketahui, namun tidak bisa menunjuk siapa saja yang miskin.

Sebagai gantinya, melalui Kementerian Sosial, pemerintah mendata penduduk yang memiliki tingkat kesejahteraan di bawah 40 persen. Data inilah yang menjadi basis penerbitan daftar penerima bantuan iur. Tentu tidak semua penduduk di bawah 40 persen tersebut menerima bantuan iur, tapi mungkin hanya setengah atau bahkan seperempatnya saja berdasarkan parameter atau indikator yang relevan.

Peran pemerintah daerah adalah memastikan bahwa semua penduduk yang membutuhkan dapat terdata sebagai peserta bantuan iur. Kebijakan yang dikeluarkan sama dengan pemerintah pusat, yaitu dengan memilih basis pelayanan kelas III.

Ada berbagai alasan yang mendasarinya. Namun, paling tidak pilihan kebijakan ini secara tidak langsung menjadi alat pemilah sasaran yang benar-benar membutuhkan. Artinya, bagi siapa saja yang mampu untuk membayar iur di kelas II atau kelas I tentu akan memilih biaya sendiri. Pada akhirnya, warga yang dijamin pemerintah adalah yang benar-benar membutuhkan atau tidak mampu.

Survei BPS terakhir, yaitu pada saat sistem jaminan kesehatan telah diterapkan, menunjukan bahwa kesehatan tidak lagi menjadi beban pengeluaran yang dominan. Beban pengeluaran dominan dari kelompok makanan terdiri dari beras, rokok, ayam, telur, dan tempe. Sementara itu, beban pengeluaran non-makanan dominan terdiri dari perumahan, bensin, pendidikan, listrik dan pakaian. Bensin, beras dan perumahan merupakan tiga komoditas yang menjadi beban paling signifikan. Sementara itu, biaya kesehatan sudah bukan termasuk salah satu yang menjadi beban pengeluaran rumah tangga miskin lagi.