Jaminan Kesehatan, Upaya Pemenuhan Kebutuhan Layanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jogja. RUMAH SAKIT JOGJA

Sistem jaminan kesehatan nasional saat ini telah memasuki fase Universal Health Coverage. Jika ditelaah artinya, jaminan kesehatan merupakan hak semua warga negara tanpa terkecuali. Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap orang sehingga negara harus hadir. ‘Kehadiran’ tersebut diwujudkan dalam upaya-upaya menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mencakup semua orang.

Dalam hal ini, penjaminan kesehatan memiliki peran agar layanan tersebut menjadi mudah diakses. Upaya tersebut tampak, di antaranya dalam beberapa tingkat regulasi, mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri. Pada tingkat kota, upaya penjaminan kesehatan juga dituangkan dalam bentuk peraturan wali kota. Keseluruhan tersebut membentuk suatu framework kebijakan penjaminan kesehatan bagi warga kota.

Sakit Sebagai Sumber Kerentanan

Berdasarkan sudut pandang warga, isu kesehatan merupakan salah satu yang krusial. Tidak ada seorang pun yang merencanakan untuk sakit. Semua datang secara tidak terduga. Dalam keadaan sehat, fasilitas kesehatan mungkin sama sekali tidak dibutuhkan. Namun, saat salah satu anggota keluarga jatuh sakit, peran rumah sakit, obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga kesehatan menjadi hal paling urgen. Sakit parah yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk penyembuhan, mungkin bisa sampai menggerogoti aset-aset yang dimiliki untuk pembiayaan. Dalam hal ini, seseorang bisa jadi jatuh miskin karenanya.

Sakit menjadi salah satu sumber kerentanan seseorang. Baik bagi yang kaya, apalagi bagi si miskin. Dalam kondisi mendesak, orang kaya bisa menjual aset-asetnya untuk biaya pengobatan sehingga kesehatannya bisa pulih lagi meski resiko terbesar jatuh miskin.

Namun, jika aset saja tidak punya, tidak ada yang bisa digunakan untuk membiayai pengobatan. Si miskin harus bertahan dalam kondisi sakit. Ditambah lagi, jika yang sakit ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga, akibatnya produktivitas kerja menurun dan berdampak pada kemiskinan.

Karena hal itu, jaminan kesehatan menjadi penting, baik bagi si kaya, terlebih lagi si miskin. Sistem jaminan kesehatan yang ada seperti membayar premi bulanan bagi masing-masing keluarga. Sebagai gantinya, keluarga tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan standar yang telah ditentukan pemerintah.

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, keluarga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya mahal hingga menjual seluruh aset yang dimiliki. Dengan adanya sistem jaminan kesehatan, secara teoritis mengurangi beban pengeluaran pembiayaan keluarga.

Dampak positif adanya jaminan kesehatan, mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama bagi masyarakat miskin. Jika ditelusuri, penjaminan kesehatan erat kaitannya dengan salah satu skema penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks kekinian Yogyakarta, terakomodasinya semua warga miskin dalam penjaminan kesehatan menjadi sangat urgen. Agar semua skema intervensi lebih efektif untuk penanggulangan kemiskinan, data yang valid sangat dibutuhkan. Pada akhirnya, tulisan ini berusaha meyakinkan audience bahwa updating data dapat menjadi sumbangan besar atas upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Framework Regulasi Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan nasional, telah memiliki payung hukum. Paling tidak sejak awal era otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Salah satu skema SJSN adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan JKN yang diatur dalam undang-undang tersebut, untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat secara layak. Pelaksana jaminan kesehatan nasional ini adalah suatu badan usaha milik negara berbentuk persero, seperti ASKES.

Undang-undang lain yang juga mengatur kesehatan adalah Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang tersebut, di antaranya mengatur hak kesehatan setiap warga negara. Terdapat beberapa hak-hak fundamental.

Pertama, memperoleh akses sumber daya kesehatan, pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau, serta menentukan sendiri layanan yang diperlukan (pasal 5). Kedua, mendapatkan lingkungan yang sehat (pasal 6). Ketiga, mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan seimbang dan bertanggung-jawab (pasal 7).

Selain itu, tanggung-jawab pemerintah juga diatur dalam undang-undang tersebut. Pertama, merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan, khususnya pelayanan publik (pasal 14). Kedua, penyediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan fisik, dan sosial. Ketiga, penyediaan sumber daya yang adil dan merata.

Keempat, memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat. Kelima, penyediaan upaya kesehatan bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Keenam, pelaksanaan Jamkesmas melalui SJSN bagi upaya kesehatan perorangan.

Payung hukum jaminan kesehatan yang lebih operasional semisal adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Terdapat pemilahan jenis kepesertaan, yaitu penerima bantuan iur dan bukan penerima bantuan iur. Penjelasan terkait penerima bantuan iur tersebut tidak dijelaskan secara rinci, namun diatur tersendiri oleh ketetapan Kementerian Sosial. Kementerian yang berwenang juga mengemban tanggung jawab untuk mendaftarkan mereka menjadi anggota BPJS.

Mengingat bahwa ini menjadi lingkup kewenangan Kementerian Sosial, hal ini menunjukkan bahwa penerima bantuan iur secara lebih spesifik ditujukan pada kelompok miskin dan rentan. Kelompok penerima bantuan iur dalam Perpres merupakan kelompok-kelompok di luar kategori yang disebutkan, di antaranya pertama, Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya.

Kedua, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya, yaitu Pekerja mandiri dan pekerja bukan penerima upah lain. Ketiga, Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya, yaitu Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Janda, Duda, Anak yatim piatu dari veteran perintis kemerdekaan, dan BP lain yang mampu bayar iuran.

Warga negara yang memiliki kondisi cacat tetap total dan tidak mampu tetap, mendapat hak untuk menjadi penerima bantuan iur. Peraturan ini juga mengantisipasi bilamana kelompok masyarakat yang berhak mendapat bantuan iur, namun masih belum terdaftar pada ketetapan kementerian sosial, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota pasti mengakomodasinya.

Jika dalam peraturan presiden penerima bantuan iur tidak secara spesifik disebutkan, aturan yang lebih teknis lagi, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, ternyata telah menyebutkan secara eksplisit.

Peraturan tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan nasional tersebut mengidentifikasi penerima bantuan iur adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Aturan tersebut juga selaras dengan Perpres dalam mengidentifikasi peserta bukan penerima bantuan iur, yaitu pekerja penerima upah, bukan penerima upah, dan bukan pekerja beserta anggota keluarga.

Kemudian, hal lain yang diatur dalam Permenkes mencakup aspek pendanaan. Penerima bantuan iur sepenuhnya menjadi tanggung-jawab pemerintah untuk membayarkan premi setiap bulannya. Sementara itu, bukan penerima bantuan iur yang bekerja berarti preminya ditanggung atau dibayarkan oleh pemberi kerja.

Penerima bantuan iur lain wajib membayar premi bulanannya masing-masing. Penyelenggara layanan, di mana pembayaran premi dilakukan dan klaim biaya kesehatan tersebut dialamatkan, seperti BPJS Kesehatan. Organisasi tersebut merupakan badan hukum publik yang bersifat nirlaba.

Tanggung jawab kinerja BPJS langsung kepada presiden. Disebutkannya BPJS dalam Permenkes tersebut, sekaligus menandai beralihnya layanan jaminan kesehatan dari yang sebelumnya ASKES menjadi BPJS. Pada kenyataannya, BPJS tersebut merupakan transformasi dari ASKES dengan perluasan cakupan kepesertaan.

Dalam konteks kebijakan nasional, bagaimana cara pemerintah kota menyikapinya? Terkait hal ini, pemkot memiliki instrumen yang disebut jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda. Kebijakannya tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2018.

Sistem yang diatur di dalamnya, bahkan telah mengakomodasi Universal Health Coverage. Kebijakan tersebut sekaligus merupakan upaya melengkapi kebijakan di tingkat nasional, yaitu menjaring mereka yang tidak tercakup dalam APBN yang ditetapkan Kementerian Sosial.