Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Desa Damai

Kehidupan Warga Desa. KECAMATAN SEWON

Desa ku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan, desaku yang permai

Dalam lagu Desaku terdapat lirik yang berbunyi ‘tak mudah bercerai’. Lirik tersebut menggambarkan kehidupan di desa yang warganya tidak mudah memutuskan hubungan atau tali silaturahmi antar keluarga, tetangga, dan orang-orang di sekitarnya karena perbedaan agama, ras, suku dan budaya. Ini sejalan dengan kehidupan masyarakat desa yang mengedepankan perdamaian.Untuk menuju kehidupan yang damai antar warga, tentu perlu adanya sistem peradilan pidana yang mengatur tata tertib bermasyarakat.

Sistem Peradilan Pidana yang merupakan terjemahan dari Criminal Justice System (ICJS) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat dapat merasa puas karena keadilan telah ditegakkan; serta mengusahakan atau mencegah agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya tersebut.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sistem peradilan pidana bekerja sebagai jaringan dari subsistem di dalamnya. Dalam hal ini, menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Jauh sebelum hukum pidana konvensional hadir, hukum adat telah eksis terlebih dahulu di masyarakat sebagai jalan penanganan tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum adat sendiri pada waktu itu bertujuan untuk mengatasi persengketaan agar keadaan dapat pulih seperti semula. Hukum adat sendiri, mengedepankan jalur mediasi penal atau musyawarah yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana. Mediasi penal biasanya menghadirkan pihak-pihak yang terkait, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Dalam hal ini masyarakat seringkali diwakilkan oleh ketua atau tokoh adat.

Mediasi penal dalam hukum adat dilandasi kesukarelaan atau tanpa adanya paksaan dari pelaku untuk mengakui penyesalan atas perbuatannya. Mediasi penal juga membahas jalan keluar yang hendak ditempuh atas kekacauan yang telah ditimbulkan oleh pelaku, yang mana jalan keluar yang diambil dengan pengenaan sanksi terhadap pelaku tidak sama dengan pemidanaan konvensional pada umumnya.

Sanksi tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hidup korban maupun masyarakat akibat perbuatan pelaku. Tujuan mediasi penal yang dilakukan dalam hukum adat ialah agar pelaku sadar atas perbuatannya serta memberi ganti rugi atas apa yang dialami oleh korban. Mediasi penal dapat pula mengurangi perasaan ingin balas dendam korban, pelaksanaannya lebih fleksibel, biaya yang dikeluarkan tidaklah banyak, serta prosesnya lebih cepat dibandingkan melalui proses di pengadilan atau litigasi.

Unsur utama penyelesaian dari perkara tindak pidana yang diterapkan dalam hukum adat, yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang telah terjadi. Pelibatan korban, pelaku, serta masyarakat dalam melakukan pemecahan suatu perkara tindak pidana di luar sistem peradilan pidana demi memulihkan keseimbangan seringkali disebut sebagai keadilan restoratif.

Nilai-nilai keadilan restoratif dalam hukum adat tercermin pada mediasi penal sebagai penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal, yang mana mengedepankan nilai keseimbangan, harmonisasi, serta kedamaian dalam masyarakat.

Dewasa ini, apabila terjadi suatu perkara tindak pidana, masyarakat diharuskan menempuh peradilan konvensional yang secara konsep akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini tidak mudah untuk dicapai. Penyebabnya adalah hasil yang dicapai dari sistem peradilan pidana konvensional bersifat win lose solution. Terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah. Selain itu, keterlibatan korban selama proses peradilan tidak diakomodasi, karena telah diwakili oleh negara.

Dalam kajian hukum pidana juga tidak mengenal batasan bagaimana standar menghitung beban pemidanaan dengan kategori adil. Artinya, dalam hukum pidana tidak ada suatu rumusan yang pasti dalam perkara yang sama. Majelis hakim bisa menjatuhkan putusan yang berbeda pada dua perkara serupa. Dengan begitu, tujuan pemidanaan yang sebenarnya sangatlah sulit diwujudkan. Selain karena stigma masyarakat yang buruk terkait orang yang berhadapan dengan hukum, juga karena peradilan pidana konvensional yang telah menggeser asas ultimum remedium atau hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum, menjadi asas premium remedium atau hukum pidana sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum.

Penyelesaian suatu perkara dalam sistem peradilan pidana konvensional, mendapat kritikan yang tajam dari berbagai pihak, terkait peran fungsi peradilan konvensional yang cenderung lamban dan menguras waktu. Hal tersebut ditengarai karena banyaknya perkara yang diterima oleh pengadilan. Selain itu, sistem peradilan pidana konvensional juga membutuhkan biaya yang mahal, dianggap kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formal, dan terlalu teknis. Terlebih dengan adanya ‘mafia peradilan’ yang menimbulkan stigma keputusan hakim seakan-akan dapat di-setting untuk menguntungkan salah satu pihak.

Sebenarnya, peradilan pidana konvensional bukan institusi yang paling baik dalam menyelesaikan suatu perkara. Penyelesaian melalui sistem peradilan pidana konvensional memiliki konsekuensi yang dapat merusak hubungan kekeluargaan, mengganggu hubungan yang awalnya harmonis menjadi rusak.

Atas dasar beberapa kelemahan tersebut, proses penyelesaian perkara diharapkan tidak hanya menganut sistem peradilan pidana konvensional, tetapi juga dengan memanfaatkan penerapan keadilan restoratif yang diaplikasikan pada eksistensi mediasi penal adat atau desa, karena mediasi penal memiliki beberapa kelebihan yang tidak ditemukan pada sistem peradilan pidana konvensional.

Penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat yang tidak ditemui di sistem peradilan pidana konvensional selama ini. Selain itu, keadilan restoratif dapat dijadikan alternatif dalam penanganan pelanggaran hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.

Meskipun hingga kini belum terdapat kepastian terkait keadilan restoratif yang diadopsi pada sistem peradilan pidana, serta belum terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, sejumlah peraturan di bawah undang-undang yang bersifat parsial dan terbatas telah mengatur hal tersebut, khususnya terkait kewenangan diskresi tentang keadilan restoratif itu sendiri.

Salah satunya tercantum dalam instruksi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terkait kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), tentang diberlakukannya diskresi atau keadilan restoratif melalui TR/1124/XI/2006 yang disampaikan Kabareskrim POLRI, tanggal 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008.

Dalam instruksi tersebut, diversi atau pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku, dijalankan dengan cara melakukan pertemuan secara bersama antara korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat untuk berdiskusi atau musyawarah dalam menentukan hukuman dan pemulihan bagi anak.

Penerapan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif antara korban dan pelaku dilakukan dengan cara-cara seperti, mempertemukan korban, pelaku, masyarakat, serta turut melibatkan tokoh masyarakat setempat; memberikan kesempatan semua pihak untuk menceritakan bagaimana perkara terjadi, serta membahas jalan keluar yang hendak ditempuh.

Selain itu, setelah pelaku mendengarkan pendapat semua pihak, pelaku diberi kesempatan untuk mengusulkan solusi akhir yang dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir; terakhir, setelah ada kesepakatan, perlu dilakukan pengawasan terkait kompensasi dari pihak pelaku ke pihak korban yang telah disepakati semua pihak.

Berdasarkan pemaparan keadilan restoratif yang telah diuraikan di atas, menurut penulis diversi yang saat ini penerapannya terbatas untuk ABH saja, perlu diperluas untuk umum juga. Karena, proses diversi ini mengandung konsep dari keadilan restoratif yang relevan jika diterapkan sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara pidana.

Mengingat proses diversi ini cukup sukses dan efektif diterapkan terhadap ABH, sehingga diperlukan pengkajian ulang serta memodifikasi proses diversi agar nantinya dapat diterapkan untuk umum. Penerapan diversi untuk umum diharapkan dapat menciptakan iklim yang harmonis, baik sebelum perkara maupun seusai perkara terjadi bagi semua pihak, dan diharapkan asas ultimum remedium atau hukum pidana sebagai senjata pamungkas atau jalan terakhir dapat diaplikasikan secara nyata.

Selain itu, diperlukan sinergi dari semua komponen, mengingat apabila salah satu dari komponen tidak menerapkan konsep keadilan restoratif maka putusan yang restoratif tidak dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menerapkan konsep keadilan restoratif, namun ternyata hakim masih menganut konsep sistem peradilan pidana konvensional.

Maka, dalam kasus seperti itu, hakim akan tetap menjatuhkan putusan yang normatif, sehingga tujuan-tujuan dari keadilan restoratif tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, pendekatan atau konsep keadilan restoratif harus dilaksanakan terstruktur dan kompak yang melibatkan seluruh komponen. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif maka pendekatan keadilan restoratif itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.