Langkah Usaha Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Musrenbang

Yogyakarta Kota Inklusi. PEMKOT YOGYAKARTA

Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas saat ini telah menjadi agenda penting bagi Pemerintah. Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, beberapa regulasi teknis umumnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yang mengatur berbagai aspek teknis perlindungan dan pemenuhan hak juga mulai diinisiasi.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, diakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Substansi di dalamnya telah disinkronkan dengan UU 8/2016 sebagaimana telah disebutkan. Spesifik untuk Kota Yogyakarta, aspek partisipasi menjadi salah satu fokus penting. Untuk memfasilitasi ini, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak dibentuk di tingkat Kota, bahkan jauh sebelum Perda 4/2019 disahkan. Pada tiap kecamatan atau kemantren juga terdapat suatu forum untuk mengakomodasi peran serta penyandang disabilitas dan stakeholder lokal lainnya, yaitu Forum Kecamatan Inklusi.

Eksistensi forum ini, salah satunya sebagai sarana untuk menjangkau penyandang disabilitas. Selain itu, identifikasi masalah pemenuhan hak dan alternatif solusi dalam bentuk kegiatan pembangunan juga perlu diusulkan melalui forum ini. Salah satu event penting terkait adalah adanya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan yang diselenggarakan setiap tahun. Lalu, bagaimana cara forum kecamatan inklusi memasukan agenda pembangunan ke dalam Musrenbang Kelurahan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan efektif dalam kacamata perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas?

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memasukan agenda forum kecamatan inklusi kedalam rencana pembangunan kelurahan. Pertama, pematangan konsep pengusulan melalui Musrenbang tematik. Kedua, adalah dengan melakukan diseminasi hasil Musrenbang tematik kepada stakeholder pembangunan kelurahan.

Selanjutnya, antaranggota forum perlu melakukan pembagian tugas untuk mengusulkan kegiatan pada saat pra-Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan. Setelah beberapa atau semua usulan terakomodasi, saat tahun pelaksanaan, perlu adanya monitoring dan evaluasi sehingga usulan yang ada telah sesuai, baik orientasinya untuk pemenuhan hak maupun untuk usulan pembangunan secara umum, sensitif terhadap difabel.

Identifikasi Kebutuhan

Langkah paling awal yang penting untuk dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan. Seperti yang telah dijelaskan, tolok ukur pemenuhan hak adalah sebagaimana telah dirumuskan oleh UNESCO Jakarta dan dikembangkan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

(APEKSI) untuk menilai kota-kota di Indonesia. Di dalamnya terdiri dari beberapa indikator yang terpilah ke dalam sebelas aspek yang berbeda.

Untuk konteks kemantren, indikator tersebut perlu diadaptasi dan dipilih terutama yang relevan di lapangan. Output-nya adalah list atau daftar indikator yang menjadi kriteria ideal suatu wilayah dikatakan telah inklusif.

Selanjutnya, perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana kondisi eksisting sesuai dengan kriteria ideal tersebut. Hasilnya adalah checklist aspek dan indikator apa yang telah terpenuhi dan apa yang belum. Fokus pada daftar indikator yang belum terpenuhi, identifikasi kebutuhan untuk mencapainya perlu dilakukan.

Daftar kebutuhan yang telah disusun tersebut kemudian perlu didetailkan atau di-breakdown intervensi pembangunan apa yang diperlukan serta bagaimana melaksanakannya. Serta, perlu disusun skala prioritas pemenuhan atau pelaksanaanya. Skala prioritas ini kemudian menjadi basis kapan usulan tersebut akan dilaksanakan. Semakin prioritas suatu usulan, semakin urgen untuk selekasnya dipenuhi. Secara lebih konkret, setiap usulan kemudian disertai tahun rencana pelaksanaanya.

Musrenbang Tematik di Tingkat Kemantren

Sebagian proses identifikasi kebutuhan di atas sesungguhnya bisa difasilitasi dalam suatu forum khusus. Terkait dengan itu, Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA), suatu lembaga non-pemerintah, pernah inisiasi pelaksanaan Musrenbang tematik di beberapa kemantren.

Tujuannya adalah untuk membahas dan merumuskan usulan pembangunan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam konteks forum kecamatan inklusi, pertemuan serupa bisa juga diinisiasi. Pertemuan tersebut akan fokus membahas permasalahan pembangunan terkait pemenuhan hak di lingkup wilayah kemantren. Selain hasil identifikasi kebutuhan di atas, data penyandang disabilitas yang dirilis Dinas Sosial akan sangat membantu untuk menentukan skala prioritas.

Untuk menjadikan forum ini efektif, bahan yang dibutuhkan setidaknya adalah draft daftar kebutuhan yang sudah diolah menjadi daftar usulan pembangunan. Forum ini kemudian akan memilih berdasarkan prioritas mana saja yang akan diusulkan, sekaligus mematangkan konsep masing-masing usulan. Output-nya adalah draft usulan dengan fokus masing-masing kelurahan dan kampung di wilayah kemantren yang bersangkutan. Oleh karena itu, selain pertimbangan urgency, daftar usulan juga perlu mengakomodasi kepentingan seluruh kampung secara merata.

Diseminasi Hasil Musrenbang Tematik

Setelah Musrenbang tematik selesai dilaksanakan, draft rencana pembangunan tinggal ditindaklanjuti untuk diusulkan. Secara prinsip, forum kecamatan inklusi tinggal menunggu momen Musrenbang Kelurahan. Namun demikian, seperti yang sudah dimaklumi bersama, usulan pembangunan dari berbagai pihak belum tentu semua akan terakomodasi karena keterbatasan yang ada.

Untuk itu, perlu strategi pengondisian. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah upaya diseminasi atau menyebarluaskan hasil Musrenbang tematik kepada stakeholder terkait. Tiga pihak yang paling krusial untuk mengetahui adalah pengurus kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dan lurah. Pengurus kampung menjadi lini pertama untuk usulan-usulan pembangunan bisa dimasukkan dalam agenda Musrenbang. Tentu saja ini berlaku khususnya untuk usulan yang lokusnya jelas di kampung yang bersangkutan.

LPMK merupakan stakeholder penting di tingkat kelurahan yang selama ini mendampingi proses Musrenbang Kelurahan. Lurah, dalam konteks pelaksanaan Musrenbang saat ini, juga tidak kalah penting, bahkan merupakan penentu pengambilan kebijakan. Di samping itu, stakeholder lainnya yang terkait juga perlu diundang untuk mengetahui hasil Musrenbang tematik tersebut. Apa pun bentuk forum diseminasi itu nantinya, prinsipnya, informasi hasil Musrenbang tematik harus sampai pada para stakeholder pembangunan kewilayahan tersebut.

Pembagian Peran Anggota Forum

Mendekati pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, anggota forum perlu membagi tugas pengusulan hasil Musrenbang tematik ke Musrenbang Kelurahan. Anggota forum yang memiliki basis aktivitas kampung atau wilayah di bawahnya, bisa berperan dalam musyawarah perumusan usulan di tingkat kampung.

Sementara itu, tokoh yang memiliki peran dalam skup kelurahan, bisa mengawal agenda forum kecamatan inklusi saat pra-Musrenbang Kelurahan, yaitu saat kelurahan dan LPMK mengumpulkan dan merumuskan usulan pembangunan. Termasuk dalam pembagian peran ini adalah memastikan bahwa konten isu yang menjadi bagian tugas masing-masing benar-benar dipahami sehingga bisa dipresentasikan secara operasional dan detail.

Pasca-pelaksanaan Musrenbang

Ketika Musrenbang Kelurahan sudah selesai, dan sebagian atau keseluruhan usulan forum kecamatan inklusi telah diakomodasi, tugas belum berakhir. Hasil Musrenbang perlu dikawal dan didampingi sampai terealisasi di lapangan.

Ketika suatu usulan hendak dilaksanakan, forum perlu memastikan bahwa rencana pelaksanaanya sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan usulan yang tidak secara langsung untuk memenuhi hak penyandang disabilitas juga perlu dipastikan sudah cukup sensitive difabel.

Selanjutnya, ketika kegiatan tersebut sudah direncanakan secara detail, pelaksanaanya juga perlu diawasi.

Pelaksana kegiatan bisa jadi adalah orang-orang yang tidak cukup familier terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Meski kegiatan tersebut diniatkan untuk memenuhi hak para difabel, belum tentu pelaksanaanya sesuai rencana. Peran anggota forum adalah untuk memonitor dan selanjutnya melakukan evaluasi saat kegiatan pembangunan tersebut sudah dilaksanakan.

Hasil monitoring dan evaluasi tersebut perlu didokumentasi dan dilaporkan kepada penanggung jawab utama kegiatan, yaitu lurah, serta stakeholder lain yang secara spesifik terkait dengan kegiatan pembangunan tersebut. Keseluruhan proses di atas perlu dilaksanakan sesuai momentum di lapangan.