Lawan Sikap Pesimis Elite Terhadap Desa

Gambar Para Pahlawan sebagai motivasi untuk melawan sikap pesimis terhadap desa. IYA MUNAWAROH

Dalam pendekatan administrasi modern menyebutkan bahwa desa jika tidak memiliki dinas-dinas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tidak akan maju karena pemerintahannya jadul, jelek pemerintah palsu, tidak pakai manajemen sainstate seperti halnya yang dijabarkan oleh Hanif Nurcholis dalam buku pemerintah desa nagari gampong marga dan sejenisnya, pemerintah tidak langsung warisan kolonial yang institusional bahwa ‘pemerintah desa saat ini tugas pokoknya bukan memberikan pelayanan publik tingkat dasar (pendidikan, kesehatan, dan sarana-prasarana ekonomi rakyat) kepada rakyat desa tetapi hanya melaksanakan proyek pemerintah atasan dan pemerintah pejabat atasan sebagaimana pemerintah desa (atau nama lain) zaman kolonial.

Ia pun menjelaskan bahwa tugas pemerintahan saat ini (UU No. 6/2014 ruh, paradigma, konsepsi, dan strukturnya sama dengan pemerintah Gemeente Bumiputra/pribumi zaman hindia belanda juncto pemerintah Ku zaman Jepang juncto pemerintah desa zaman orde baru, seperti: Satu, menciptakan rust en orde (tenang dan terkendali). Dua, menarik pajak bumi dan bangunan (PBB). Tiga, menjadi perantara pembuat surat-surat dan/atau dokumen yang diminta penduduk dengan pemerintah atasan. Empat, mobilisasi penduduk untuk melaksanakan tugas dan proyek Pemerintah Atasan melalui lembaga-lembaga buatan jepang (RT, RW, PKK, Linmas, Karang Taruna), lembaga-lembaga buatan Orde Baru (LKMD, Posyandu, Dasa Wisma, dan P3A), dan lembaga buatan rezim reformasi (Musdes, BPD, dan LPMD).

Dalam hal ini kepala desa bukan pejabat pemerintah tapi tussen persoon/mediator/broker yang menjembatani antara kepentingan pemerintah atasan dengan kepentingan rakyat desa. Lima pelaksanaan proyek pemerintah atasan: padat karya, bantuan desa dan inpres desa tertinggal (zaman orde baru), proyek PNPM/ Proyek yudhoyono), padat karya, dan alokasi dana desa/dana desa (sekarang/masa reformasi). Enam, pelaksana kebijakan Kartu Sehat dan Kartu Pintar dari Pemerintah Pusat. Tujuh, pelaksana kebijakn dari Kementerian/Lembaga Sektoral. Delapan, Pelaksana kebijakan dari Pemerintah Provinsi. Dan sembilan, pelaksana kebijakan dari pemerintah kabupaten. Ia menegaskan akibatnya rakyat desa menjadi korban dari yang memerintah (pemerintah desa dan pemerintah atasan), kalau pemerintahan desanya demikian, bagaimana bisa mensejahterakan rakyat desa”. (Nurcholis, 2019).

Cara pandang ini menyuguhkan pembangunan, namun gagasan yang kontradiksi. Seperti halnya tulisan sutoro Eko dalam buku yang bertitel Desa Kuat Negara Berdaulat “Membangun sambil merusak dan memajukan sambil melemahkan. Mereka hadir sebagai pemegang kuasa kebenaran tunggal, mereproduksi keberhasilan pembangunan desa’.

Selain itu, kritik lain muncul dari para teknokrat-birokrat yang memiliki latar belakang pengetahuan yang beragam, selalu menggunakan perspektif dan kepentingan institusi masing-masing, membuat desa sebagai obyek dan locus pembangunan yang sudah jauh dari harapan Undang-Undang desa. Secara umum para ahli pembangunan, yang tersebar di banyak kementerian, membawa pekerjaan rural development atau community development kearah desa.

Belakangan para aparat negara yang mengurus pemerintah dan keuangan, selalu bicara kapasitas, akuntabilitas dan efektifitas dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. Mereka selalu menghembuskan wacana “kapasitas SDM” untuk menuding kebodohan orang desa. Ketika pembangunan desa gagal dan perubahan kearah kemajuan sulit dicapai, mereka tidak pernah melakukan refleksi terhadap pendekatan dan kebijakan yang tidak relevan dengan kepentingan desa, melainkan menuduh ketidakmampuan desa sebagai penyebab utamanya. Desa akhirnya diserbu dengan teror pengawasan dan berbagai instrumen yang berujung menyulitkan desa dan ujung-ujungnya hanya sibuk mengurus laporan bukan sibuk mengurus kerja. (Sutoro, dkk 2017:1-2).

Dampak dari aturan yang banyak dibuat oleh lembaga yang mengatur desa, pihak yang anti terhadap Undang-Undang Desa menjadikan persoalan (sebagai dogma) yang menghambat kemajuan desa dampak dari kepala desa yang hanya tunduk pada pemerintah atasan seperti halnya yang disampaikan oleh Hanif Nurcholis dalam bukunya Pemerintah Desa Nagari Gampong Marga dan sejenisnya pemerintah tidak langsung warisan kolonial yang inkonstitusional mengkritisi bahwa pemerintah desa fungsinya bukan untuk mensejahterakan rakyat desa tapi sebagai tussen persoon/mediator/broker yang menjembatani antara kepentingan pemerintah atasan dengan rakyat desa. (Nurcholis, 2019).

Ungkapan di atas jika dianalisis lebih jauh adalah dampak dari kerja teknokratik profesional yang menjadi ahli dalam membuat peraturan terhadap desa. Aliran teknokrat profesional ini menjadi aktor dalam membuat aturan terhadap desa mengedepankan laporan-laporan yang indah yang membuat pembangunan desa ribet , ruwet, dan rumit yang akhirnya menjadi salah kaprah dalam pembangunan desa. Alih–alih memperkuat desa menjadi subjek yang emansipatoris, negara (aliran teknokratik-profesional) malah memaksa dan memperalat desa menjadi objek dengan pendekatan instruksi, target, dan perangkat untuk pertunjukan bahwa target objeknya berhasil, maka yang dilakukan adalah menumpangi desa-desa yang sukses seperti Panggungharjo dan Ponggok. Padahal kedua desa ini sudah mulai hebat sebelum ada UU Desa. (https://www.desapedia.id/).

Kalurahan Panggungharjo adalah salah satu Desa/Kalurahan yang dianggap sebagai rule model dalam keberhasilan implementasi UU Desa oleh Kementerian Desa. Hal ini dibuktikan lewat berbagai prestasi di level daerah, regional, maupun nasional salah satunya sebagai Desa Inspiratif. Namun yang seringkali absen dari discourse publik adalah, faktor apa saja yang menjadi basis utama yang mendorong perubahan desa di Kalurahan Panggungharjo, sesuai cita-cita ideal yang termaktub di dalam UU Desa yaitu desa mandiri, berdaulat, bertenaga, dan bermartabat. Hingga saat ini, diskursus akademik tentang Panggungharjo hanya didominasi oleh wacana seputar keberhasilan inovasi kepemimpinan Kepala Desa, yang berhasil melakukan transformasi dalam rangka kemajuan desa. Namun yang jarang didiskusikan adalah, apa yang bisa diamati, ditiru, dan dimodifikasi di desa-desa lain untuk mencapai kemajuan yang sama seperti di Kalurahan Panggungharjo.

Hal yang perlu dipahami bersama bahwa kemajuan Kalurahan Panggungharjo tidak serta merta ditafsirkan karena kebijakan dari Menteri Desa, peraturan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, Siskeudes yang dibuat oleh Menteri Keuangan maupun program pembangunan pembangunan pedesaan yang lebih disukai oleh BAPPENAS.

Studi ini berangkat dari narasi di atas. Ditambah karena banyak pihak yang melayangkan kritik terhadap UU Desa, dengan mengacu kepada banyak kasus korupsi dana desa, masalah pembangunan desa yang lamban, hingga munculnya elit-elit baru di desa yang berkuasa atas dana desa. Padahal pada saat yang sama, ada praktik baik di banyak desa yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai rule model untuk melakukan transformasi di desa-desa lain di seluruh Indonesia. Akan tetapi, belum banyak peta jalan yang ditujukan oleh para pihak, untuk menjadi rujukan bagi desa-desa lain dalam merintis jalan perubahan.

Kapasitas berpemerintahan (Governability) yang dimiliki oleh Desa Panggungharjo, ternyata tidak cukup mulus ketika diterapkan di desa lain. Padahal, semua desa diatur dengan payung hukum yang sama, skema pendanaan yang sama, dan azas kepengaturan yang sama. Mengapa hal ini terjadi? karena sedikit sekali studi-studi akademik yang menyediakan roadmap bagi perubahan desa-desa di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Kalurahan Panggungharjo.

Ada tiga kata kunci dalam membangun governability, yakni pola relasi, tata kelembagaan, dan kultur birokrasi. Pola relasi dapat dilihat dari hubungan antara Pemerintah Desa dan warga desa dalam beradaptasi, berinovasi dan berkolaborasi sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Siap atau tidak siap Pemerintah Desa dan warga desa harus berdaulat dan mandiri di negara kecilnya sendiri.

Sejak adanya Undang- Undang Desa maka Pemerintah Desa dapat berinovasi membentuk lembaga desa yang baru yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan desanya, sehingga mampu melaksanakan kewenangan yang dimiliki desa dengan berbagi kewenangan partisipatoris kepada lembaga desa yang baru tersebut sebagai perwujudan dari Pemerintah Desa. Semangat Undang-Undang Desa yang memberikan keleluasaan kewenangan kepada desa dari negara harus disambut dengan semangat kolaborasi Pemerintah Desa dan warga desa dalam merespon semua problematika yang dihadapi oleh desa.

Pemerintah Desa harus mengembalikan kepercayaan warga desanya sehingga terbentuk ekosistem yang baik untuk bersama-sama melakukan kerja-kerja adaptif, inovatif dan kolaboratif terhadap sustainabilitas pembangunan di desa, yang pada akhirnya adalah bersama-sama mensejahterakan warga desanya. Salah satu prasyarat agar warga desa dapat mempercayai kerja-kerja Pemerintah Desa adalah dengan merubah mindset kultur birokrasi.

Kultur birokrasi yang lamban, berbelit-belit dalam semua urusan, korup dan bias kepentingan politik harus secara sadar dirubah melalui reformasi birokrasi, seperti apa yang dilakukan oleh Wahyudi Anggoro Hadi.

Kampanye yang dilakukan olehnya, ketika pertama kali ia mendaftarkan diri dalam kontestasi politik pemilihan lurah desa (pilurdes) Desa/Kalurahan Panggungharjo adalah dengan cara tolak politik uang dengan kata-kata : ‘no money politics’.

Karena dalam nalar berfikirnya bahwa dalam proses pemilihan kepala desa yang tidak sehat akan menghasilkan kapasitas politik yang tidak sehat juga. Jelas tidak sempat untuk memikirkan kesejahteraan warga desanya. Ia sendiri juga bingung dalam seribu bahasa, memikirkan bagaimana caranya agar modal politiknya yang habis selama mengikuti proses kontestasi pemilihan kepala desa segera balik modal.

Sehingga yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana bisa mendapatkan hasil dari proyek-proyek yang ada di desa. Belum sampai kembali modal politiknya sudah ketahuan oleh terlebih dahulu oleh lembaga antirasuah yakni Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Wahyudi Anggoro Hadi, lurah terbaik nasional sudah dua kali mengikuti kontestasi pemilihan lurah desa dan terpilih untuk kedua kalinya juga tanpa menggunakan politik uang.

Bahkan ia pernah mendampingi salah seorang pemuda yang berkeinginan mencalonkan diri menjadi lurah desa di desa lain masih di wilayah Kabupaten Bantul, dan berkat bimbingannya seorang pemuda tersebut terpilih sebagai lurah desa tanpa menggunakan politik uang.

Dari pemaparan tersebut maka menurut saya, sudah saatnya mari kita lawan sikap pesimis elite yang dilayangkan kepada desa dengan sikap optimis Pemerintah Desa dan warga desa melalui kerja-kerja adaptasi, inovasi dan kolaborasi.

Referensi :

Eko, S. (2017) Desa baru Negara Lama. Yogyakarta: Pascasarjana-STPMD ―APMD.

Nurcholis, H. (2019). Pemerintah Desa Nagari gampong Marga dan Sejenisya. Pemerintahan Tidak langsung Warisan yang Inkonstitusional. Tangerang Selatan: Universitas terbuka.