Literature Review Tentang Narasi Perubahan Desa

Dua puluh satu buku Kongres Kebudayaan Desa. SANGGAR INOVASI DESA

Kata ‘Rakyat’ merupakan nilai, alarm dan perspektif yang harus dipegang terus ketika berbicara apapun, baik pemerintahan, kelembagaan, kebijakan dan desa’ demikian motto dari Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, sekaligus dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak pencerahan kepada saya dengan penuh kesabaran sampai selesainya karya tulis saya. Berangkat dari motto tersebut diatas maka saya memberanikan diri untuk menulis tentang tema : ‘Narasi Perubahan Kalurahan Panggungharjo di bawah Kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi’.

Mengapa narasi perubahan desa menjadi begitu penting? Karena adanya mindset negatif terutama sikap pesimis yang dilayangkan oleh para elite terhadap desa, terhadap kemandirian suatu desa, oleh karena itu sudah saatnya membangun narasi perubahan desa yang telah dipelopori oleh Desa/Kalurahan Panggungharjo di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi.

Selain itu, juga perlu pembuktian beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan narasi perubahan desa melalui literature review. Pada literature review, saya akan memberikan gambaran dari sepuluh penelitian yang perlu saya jadikan referensi :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nia Hapsari Putri dalam jurnal yang berjudul Kepemimpinan Kepala Desa H. Sudiarto, Bc.Hk, Dalam Membangun Desa Sokokidul Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Menuju Desa Berprestasi Tahun 2013/2014. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana kekuatan kepemimpinan kepala desa dalam memajukan desa dan mendapat banyak penghargaan (prestasi). Langkah yang ditempuh adalah dengan mengedepankan proses demokrasi dalam membuat kebijakan, program unggulan dan komunikasi yang baik melalui lembaga kemasyarakatan dalam menyampaikan informasi dan menyerap aspirasi.

Kedua , Penelitian ini dilakukan oleh Rahma Yuni tentang Pemberlakuan Otonomi Desa Pada Masa Reformasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian Rahma Yuni menjabarkan bahwa Pemberlakuan otonomi desa di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan optimal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terbukti dengan masih adanya pembangunan jalan yang masih belum layak pakai, jembatan yang telah rusak dan belum diperbaiki, dan belum efektifnya balai kesehatan desa.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberlakuan otonomi desa ini adalah : seperti masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) perangkat desa, kurang memadainya sarana dan prasarana atau alat kelengkapan penyelenggaraan otonomi desa, masih kurang cukupnya keuangan desa dan kurang baiknya hubungan kerja (mitra) antara kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat desa bukit pedusunan kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi.

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Retnayu Prasetyanti dan Bayu Mitra A. Kusuma di Kalurahan Panggungharjo tentang Quintuple Helix Dan Model Desa Inovatif (Studi Kasus Inovasi Desa Di Desa Panggungharjo, Yogyakarta. Argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini adalah Kalurahan Panggungharjo mampu mengembangkan inovasi secara mandiri melalui pembentukan BUMKal, sebuah lembaga ekonomi-sosial desa. Kekuatan partisipasi dan sinergi antar subsistem dalam model inovasi quintuple helix (pemerintah, industri, universitas, masyarakat sipil, dan lingkungan alami) menjadi penentu keberhasilan inovasi desa yang berkelanjutan. Terdapat tiga faktor penentu keberhasilan inovasi, mengacu pada istilah Lurah Panggungharjo, yaitu: Pertama, kapasitas politik dan kepemimpinan. Kedua, kapasitas proses dan birokrasi. Ketiga, kapasitas sosial dan lingkungan. Aspek penting lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan model desa inovatif berbasis pendekatan top-down and bottom-up. Studi ini merumuskan tahapan pengembangan desa inovatif sebagai lesson learnt dari kesuksesan inovasi di Desa Panggungharjo.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Salma Yusuf, M Chairul Basrun Umanailo, dan Nirwana AR tentang Relasi Kepala Desa Dan Badan Perwakilan Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Namlea. Penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa Kerjasama aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja aparatur desa. kerjasama itu intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih yang saling menguntungkan dengan cara memberikan informasi secara langsung kepada aparatur yang ingin kita ajak atau yang sangat dibutuhkan bantuannya untuk bekerja sama dalam suatu pekerjaan, misalnya administrasi kantor, pelayanan kepada masyarakat, pembangunan desa, dan hal-hal lain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur, kemudian saling bermusyawarah antara aparatur.

Kelima, Penelitian ini dilakukan oleh Fajar Sidik dalam jurnal yang berjudul Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Ada empat aspek yang dibangun dalam mewujudkan kemandirian desa, yaitu: Pertama, Organisasi (Institutions). Organisasi yang ada di Desa Bleberan memiliki peran aktif dan sangat mendukung dalam pengembangan desa wisata. Hal ini juga selaras dengan komitmen warga Desa Bleberan dan pemerintah desa untuk dapat mewujudkan lembaga pemerintahan dan perekonomian desa yang bertanggung jawab yang termuat dalam RPJM desa Bleberan tahun 2012-2016 melalui visinya yaitu membangun pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa, lembaga padukuhan dan lembaga kemasyarakatan yang produktif, bersih, aspiratif, serta berkemampuan.

Kedua, Kepercayaan (Trust). Pengelolaan desa wisata yang dipimpin oleh Pak Tri Harjono mendapatkan kepercayaan dari warga maupun anggota yang terlibat secara langsung.

Ketiga, Aturan (Norms). Berbagai keputusan diambil melalui musyawarah bersama, dan kemudian ditetapkan melalui peraturan desa. Peraturan ini mengikat bersama dan menjadi pedoman bersama.

Keempat, Jaringan (Networks). Launching desa wisata dilakukan pada tanggal 1 Juli 2010 dengan mengundang 40 jurnalis dari berbagai media massa baik lokal maupun nasional, Pemda dan Pemprov, serta para perantauan dan masyarakat secara umum. Kemudian, berbagai kerja sama juga dijalin untuk mempercepat proses pengenalan desa wisata kepada publik. Jaringan yang dikembangkan dimulai dari paket wisata bekerja sama dengan kelompok budaya, transportasi, penginapan, serta rumah makan maupun pusat oleh-oleh khas Gunungkidul, dalam pelayanan kepada para wisatawan.

Keenam, Penelitian ini dilakukan oleh Triana Novitasari dan Fajar Susanto dalam jurnal yang berjudul Bentuk Kreativitas Pemuda Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Bening. Argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini adalah pemuda melalui organisasi karang taruna menjadi salah satu tonggak utama dalam pembangunan desa.

Ketujuh, Penelitian ini dilakukan oleh Dominggus Bali, Muhammad Okto Adhitama dalam jurnal yang berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sudah menunjukkan arah perkembangan yang positif dan adanya kemajuan, dengan adanya pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Istri Nur Sholihah dalam jurnal yang berjudul Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah menggambarkan Tipe dan Metode kepemimpinan kepala desa perempuan Desa Purworejo kecamatan Wates Blitar yang digunakan kepala desa perempuan dalam menjalankan kepemimpinannya adalah tipe peka terhadap saran-saran. Hal ini dilihat dalam pengambilan keputusan kepala desa perempuan selalu mengadakan musyawarah dengan perangkat desa dan beberapa anggota karang taruna.

Kesembilan, Penelitian ini dilakukan oleh Meri Yarni dalam jurnal yang berjudul Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas menunjuk pada institusi dan proses checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan penghitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Pemerintah Desa disebut akuntabel bila mengemban amanat, mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh warga.

Kesepuluh, Penelitian ini dilakukan oleh Lina Marliani dan Wawan Risnawan dalam jurnal yang berjudul Membangun Desa Berbasis Information Technology (IT) Menuju Desa Maju Dan Mandiri. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah bukan hanya dilaksanakan di kota-kota besar, namun juga di desa-desa demi mengatasi masalah ketimpangan dalam pembangunan.

Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu percontohan desa di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat dalam capaiannya menuju desa mandiri melalui kehadiran internet masuk desa yang dimanfaatkan untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan laju perekonomian masyarakat, serta sarana belajar masyarakat dalam berbagai aspek, hal ini menjadikan Desa Mandalamekar sebagai desa broadband terpadu. Kehadiran PT Bumades Pancamandala yang bergerak dalam bidang informasi teknologi merupakan hasil kerja sama antar desa menjadi sebuah wadah yang telah berhasil menyamakan persepsi antar desa dalam mewujudkan desa majau dan mandiri.

 

Berdasarkan sepuluh literature review hasil penelitian tersebut diatas, maka menurut saya sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Maka sudah saatnya ketika ada pelimpahan wewenang dari negara kepada desa melalui pengakuan sejarah bahwa desa lebih dulu berdiri sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemberkuasaan desa untuk mengatur desanya menurut kewenangan lokal berskala desa, untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian desa. Ada tiga puncak kedaulatan yang harus dipenuhi oleh desa, yaitu kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan ekonomi desa, dan kedaulatan data dan sistem informasi desa.

 

Referensi :

Bali, D. & Adhitama, O. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. Informasi Vol. 8 No. 4. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

Marliani, L. & Risnawan, W. (2020). Membangun Desa Berbasis Information Technology (It). Informasi Vol. 2 No. 1, Januari-Maret 2020. Program Studi Administrasi Publik, Universitas Galuh, Ciamis.

Novitasari, T. & Susanto, F. (2019). Bentuk Kreativitas Pemuda Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Bening. Informasi Vol. 2 No. 1, Januari 2019. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pgri Adi Buana Surabaya.

Nursholikah, I. (2016). Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat. Informasi Vol. 1 No. 2, November 2016: FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Prasetyanti, R. & Kusuma, A. (2020). Panggungharjo tentang Quintuple Helix Dan Model Desa Inovatif (Studi Kasus Inovasi Desa Di Desa Panggungharjo. Informasi Vol. 16 No. 3, Desember 2020. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Putri, H. Kepemimpinan Kepala Desa H. Sudiarto, Bc.Hk Dalam Membangun Desa Sokokidul Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Menuju Desa Berprestasi Tahun 2013/2014.

Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Informasi Vol. 19 No. 2, November 2015. Yogyakarta: Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP).

Yarni, M. (2014). Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Informasi Vol. 7 No. 2, Mei 2014. Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Yuni, R. (2014). Pemberlakuan Otonomi Desa Pada Masa Reformasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Yusuf, S. & Umanailo, B. & Nirwana, AR. (2020) Relasi Kepala Desa Dan Badan Perwakilan Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Namlea. Informasi Vol. 4 No. 2, Juni 2020. Fakultas Hukum Universitas Iqra Buru.