Masyarakat dan Pembangunan di Perkotaan Yogyakarta

Kota Yogyakarta. JOGJAKOTA

Yogyakarta merupakan nama suatu unit wilayah kota sekaligus provinsi. Sebagai provinsi, istilah yang popular dan resmi digunakan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sedangkan sebagai suatu unit kota, penyebutan resminya adalah Kota Yogyakarta. Provinsi DIY terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah, sebagai pusat pemerintahan provinsi sekaligus pusat aktivitas ekonomi. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta adalah Sleman di utara dan Bantul di Selatan. Sementara itu, Gunungkidul terletak agak jauh di sebelah timur dan Kulon Progo di sebelah barat.

Yogyakarta: Profil Suatu Wilayah Perkotaan

Kota Yogyakarta memiliki luasan relatif kecil, sekitar 32,5 Km2 atau tidak lebih dari 7X5 Km2. Secara administratif, kota memiliki 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Dengan pembagian seperti itu, praktis luas wilayah kecamatan atau kelurahan sangat kecil. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah penduduk, wilayah tersebut sanggup menampung beribu-ribu penduduk di kecamatan terkecil, termasuk juga di kelurahan terkecil. Jumlah seluruh penduduk kota sendiri lebih dari 300 ribu jiwa dengan kepadatan di atas 10 ribu jiwa/km2 (BPS, 2020).

Meski Yogyakarta termasuk wilayah perkotaan yang tidak begitu luas, kota Yogyakarta menjadi pusat perekonomian seluruh provinsi, dan bahkan mencakup beberapa kabupaten tetangga. Dilihat dari PDRB, Kota Yogyakarta memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi setelah kabupaten Sleman, dengan proporsi pendapatan sekitar 26,60 persen tahun 2010-2018. Jumlah tersebut dinilai tinggi dibanding kabupaten lainnya. Hasil perhitungan komponen Proportional Shift (PS) menurut Hasil Analisis PRDB D.I Yogyakarta tahun 2014-2018 menunjukkan daerah Yogyakarta tertinggi, mencapai Rp. 1,08 trilliun.

Berkembangnya aktivitas perkotaan Yogyakarta telah sejak lama menjalar hingga dua kabupaten terdekat, yaitu Sleman dan Bantul. Kecamatan yang berbatasan dengan kota di dua kabupaten tersebut bahkan telah sepenuhnya menjadi wilayah urban, di mana aktivitas dan lahan pertanian telah mengalami kelangkaan, tergantikan aktivitas non-pertanian, terutama sektor jasa.

Transformasi tersebut juga telah dialami di beberapa kecamatan lain lapis kedua, atau kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan yang tadi disebutkan. Hasilnya adalah perkotaan Yogyakarta merupakan unit wilayah tradisional-administratif kota Yogyakarta ditambah beberapa kecamatan di Sleman dan Bantul. Perkembangan tersebut memiliki berbagai implikasi, termasuk di dalamnya dalam hal pengelolaan pembangunan.

Sebagai pusat sistem perkotaan yang telah teraglomerasi, banyak tantangan yang dihadapi Kota Yogyakarta. Beberapa diantaranya adalah semakin padatnya penghuni kota baik yang tinggal maupun kerja. Sebagai satu diantara destinasi utama di Indonesia, semakin banyak pula wisatawan yang berkunjung. Kepadatan lalu lintas menjadi satu persoalan yang perlu diurai. Pembangunan jalan raya, antisipasi banjir atau bencana lainnya juga perlu dijadikan agenda pembangunan yang penting.

Dalam konteks yang lebih luas, Pemerintah, baik Kota maupun Provinsi, mulai mengagendakan pembangunan berkelanjutan semisal flyover, pengembangan kawasan stasiun Tugu, pembangunan Bandara NYIA yang baru beroperasi, dan lainnya. Sebagai bagian dari dinamika tersebut, meski termasuk kawasan kota dengan wilayah yang tidak luas, Yogyakarta harus terus melakukan perubahan yang dinamis di masa depan.

Syarat Perkotaan

Sebagaimana di kota-kota lain pada umumnya, masyarakat Yogyakarta dominan bermata-pencaharian non-pertanian. Spesifik Yogyakarta, sektor pekerjaan dominan adalah jasa. Kota Yogyakarta memang tidak memiliki industri yang banyak. Sebagai kota pendidikan dan pariwisata, pendapatan daerah dominan sektor jasa, khususnya pada sub-sektor akomodasi, makan dan minum. Sub-sektor lain yang juga berkontribusi dominan adalah informasi dan komunikasi. Di samping itu, beberapa sub-sektor lain memiliki peran penting meski tidak terlalu dominan, diantaranya jasa keuangan, kesehatan, jasa pendidikan, dan konstruksi.

Pendidikan dan pariwisata masih menempati posisi tinggi,yang merupakan bagian dari sektor jasa, menurunkan kesempatan-kesempatan ekonomi yang mendukung dan menjadi andalan banyak orang. Selain bisnis pendidikan dan pengelolaan obyek wisata, hotel, restoran dan akomodasi jasa pariwisata merupakan beberapa contoh sub-sektor yang dominan. Aktivitas dalam berbagai bidang tersebut mensyaratkan pekerjaan baik dalam sektor formal maupun informal.

Sektor informal memiliki ciri-ciri modal kerja kecil, dikelola sendiri atau dibantu anggota keluarga, serta lazimnya tanpa terdaftar secara resmi. Dalam berbagai penelitian, sektor informal ini ditengarai sulit untuk berkembang. Alasan pertama terkait dengan akses modal. Karena tidak terdaftar secara resmi, usaha di sektor ini tidak memiliki cukup legal standing untuk mendapatkan tambahan modal dari perbankan.

Kedua, terkait manajemen yang dikelola berbasis keluarga tanpa pemisahan belanja usaha dan rumah tangga. Dalam banyak kasus, pengelolaan model ini justru memicu semakin tergerusnya modal kerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sampai saat ini, Yogyakarta terus membenahi kekurangan-kekurangan dari berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi, pariwisata yang menjadi daya tarik wisatawan, dan lainnya. Kota Yogyakarta bersama-sama dengan kabupaten sekitarnya di Provinsi DIY (Sleman, Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul), Masing-masing daerah tersebut memiliki pencapaian nilai PR (Pangsa Regional) berbeda-beda, dan Kabupaten Sleman mencapai nilai tertinggi hingga Rp. 11,09 trilliun.

Sedangkan di urutan terendah dari daerah Gunungkidul dan Kulon Progo, masing-masing kontribusinya 13,68 persen dan 7.78 persen. Dari keseluruhan data pencapaian tersebut, Kota Yogyakarta sebagai telah merepresentasikan diri dan menjadi leading sector untuk memacu pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.