Membangun Desa di Era Pandemi dan Sesudahnya

Acara peluncuran buku. PANGGUNGHARJO

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka negara memberikan kewenangan kepada desa. Ada empat kewenangan yang diberikan oleh negara, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan ini, apabila dijabarkan secara detail, menjadi 120 kewenangan yang diberikan oleh negara kepada desa. Sementara dari 120 kewenangan ini tidak akan mungkin dapat dijalankan semua oleh pemerintah desa yang secara organisatoris berjumlah kurang dari 100 orang tenaga aparatur desa atau pamong desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus berbagi peran dengan warga desa agar semua kewenangan desa dapat dilakukan secara maksimal. Tentunya dalam berbagi peran untuk melaksanakan semua kewenangan desa tersebut tidak didistribusikan kepada perseorangan atau individu orang per orang, akan tetapi harus melalui lembaga desa yang secara kelembagaan dijalankan oleh warga desa sendiri.

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa, salah satunya adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif (SDGs Desa Nomor 18).

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 tidaklah mudah. Karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa.

Adapun 10 SDGs dimaksud dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19, salah satunya juga terkait kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif (SDGs Desa Covid-19 Nomor 10). Dalam kondisi normal maupun dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru pun diperlukan kemitraan dan kelembagaan desa dinamis serta budaya desa adaptif sangat ditekankan.

Terkait dengan jejaring atau kemitraan dan kelembagaan desa dinamis serta budaya yang adaptif, terutama lembaga desa yang mengelola ekonomi desa diperkuat lagi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sesuai pasal 117 dan 185 huruf B, diperlukan penetapan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa, kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, posisi BUMDes semakin kuat, karena tidak hanya sebagai badan usaha, tetapi saat ini sudah menjelma menjadi badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau desa-desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes terdiri atas BUMDes dan BUMDes Bersama, dengan perangkat organisasi yang terdiri atas Musdes/MAD, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

Berdasarkan Pasal 48 dari PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes/BUMDes Bersama dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan beberapa ketentuan.

Pertama, untuk pengembangan usaha dan atau pembentukan unit usaha BUMDes/BUMDes Bersama. Kedua, jangka waktu kewajiban pembayaran tidak melebihi sisa masa jabatan direktur. Ketiga, memiliki laporan keuangan yang sehat minimal dua tahun berturut-turut. Keempat, tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

Dengan adanya PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes/BUMDes Bersama sudah tidak dapat dipandang sebelah mata lagi oleh para kompetitor pada level di atasnya.

Sudah saatnya membangkitkan BUMDes/BUMDes Bersama dari desa-desa di Nusantara untuk menuju kedaulatan ekonomi dari desa di era pandemi Covid-19 dan sesudahnya.

Bahkan terkait jejaring nasional, BUMDes Bersama dapat melebarkan sayapnya lagi menjadi BUMDes Bersama Indonesia, dengan perangkat organisasinya yang terdiri dari MAD Nasional (MADN) dan Badan Kerja Sama antar Desa Nasional (BKAD Nasional).

Dengan demikian, kemitraan (jejaring) lembaga desa yang dinamis semakin kuat dan tangguh dengan tidak meninggalkan pranata-pranata sosial yang dimiliki desa-desa di Nusantara. Sehingga terbentuklah pola-pola relasi yang bersumber pada nilai-nilai gotong royong. Nilai-nilai gotong royong tersebut akan memperkuat tiga bidang dalam pembangunan desa, yakni dalam bidang politik dapat berwujud musyawarah, dalam bidang ekonomi dapat berwujud kerja sama, dan dalam bidang sosial berwujud kekeluargaan.

Dapat Anda bayangkan ketika semua desa di Nusantara bergabung menjadi satu, akan terbentuk satu poros baru yang tidak bisa diremehkan keberadaannya. Bahkan, bisa jadi menjadi saingan dari partai-partai politik di Indonesia. Karena sampai saat ini, desa terbukti mampu survive di tengah pagebluk Covid-19.

Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID) sebagai lembaga sosial budaya yang peduli terkait isu-isu desa yang kreatif dan inovatif, yang setahun lalu telah menghelat acara bertajuk budaya dalam acara Kongres Kebudayaan Desa (KKD).

Dalam acara tersebut dihasilkan 21 buku paket yang merupakan luaran sumbang gagasan para akademisi, praktisi, budayawan, seniman, peneliti, penulis, politikus, aktivis lingkungan hidup, aktivis kemanusiaan, aktivis antikorupsi, dan sebagainya, yang telah menggagas beberapa jalan untuk menuju arah tatanan dan pemikiran baru yang berasal dari praktik-praktik baik hasil warisan nenek moyang kita di desa.

Beberapa jalan yang digagas ini menjadi acuan untuk menuju konstruksi baru, yakni Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa yang layak, patut, dan bermartabat bagi manusia maupun alam semesta.

Berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan oleh Kongres Kebudayaan Desa setahun lalu, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar. Pertama, kedaulatan politik dan pemerintahan desa. Kedua, kedaulatan perekonomian desa. Ketiga, kedaulatan data desa.