Menggagas Model Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Breakwater Pelabuhan Tanjung Adikarta. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KULONPROGO

Ada empat klasifikasi pelabuhan perikanan di Indonesia, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini, memiliki satu PPP dan delapan belas PPI atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di sepanjang pantai.

Dalam waktu tidak lama lagi, diharapkan akan bertambah satu PPP di DIY, yaitu Pelabuhan Tanjung Adikarta yang berlokasi di Kabupaten Kulonprogo. Pembangunan fisik pelabuhan ini sudah mencapai sekitar 80 persen.

Proses pembangunan pelabuhan perikanan dipersyaratkan melalui mekanisme Study, Investigation, Detail Engineering Design, Construction, Operational, and Maintenance (SIDCOM). Pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta, setidaknya sudah melewati SID dan C, langkah berikutnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana menyiapkan OM-nya.

Model Pengelolaan

Banyaknya multiplier effect di pelabuhan perikanan, menuntut keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholder) ikut andil dalam pengelolaannya. Sehingga pemanfaatan fungsi pelabuhan perikanan benar-benar dapat optimal.

Untuk mewujudkan operasional, dibutuhkan banyak hal, seperti kelembagaan pengelola, SDM, sarana prasarana, regulasi, jejaring, komitmen dan konsistensi semua stakeholder, pembiayaan, serta model pengelolaan.

Setidaknya, ada dua model pengelolaan yang dapat dijadikan acuan, yaitu pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) yang mengarah ke pelayanan secara komersial dan pelabuhan perikanan dikelola oleh pemerintah yang lebih fokus ke pelayanan tidak komersial.

Model kedua mungkin akan lebih baik jika dikelola sendiri secara terpadu dengan stakeholder yang ada. Dengan begitu, retribusi dan pendapatan dari sewa lahan atau untuk kegiatan industri bisa untuk membantu membiayai operasional.

Berdasarkan referensi yang ada, jika dikelola Perum, pengelola pelabuhan tidak mendapatkan insentif retribusi, karena Perum hanya memungut retribusi, tanpa membiayai operasional dan tidak melaksanakan rehabilitasi.

Sebagai contoh, pelabuhan perikanan yang pengelolaannya cukup baik, seperti PPN Pelabuhan Ratu Provinsi Jawa Barat, PPS Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dan PPN Ternate Provinsi Maluku.

Berdasarkan referensi pengelolaan pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia, indikator pelabuhan perikanan yang baik serta banyak disinggahi kapal penangkapan ikan adalah sistem lelang ikan di TPI dengan bayar lunas atau cash, serta menekan atau meniadakan keberadaan sistem juragan atau ijon. Sistem bayar lunas cenderung menguntungkan secara perorangan maupun perusahaan. Pelabuhan perikanan yang baik juga menekan atau meniadakan keberadaan makelar atau semacam ‘preman’, administrasi pelabuhan tertib, dan pelayanan pelabuhan prima.

Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta

Walaupun saat ini perikanan Tanjung Adikarta belum secara resmi dibuka, perlu dilakukan persiapan untuk pengelolaannya, berupa kelembagaan pengelola, SDM, sarana dan prasarana, regulasi, jejaring, komitmen dan konsistensi semua stakeholder, pembiayaan, serta model pengelolaan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk operasionalnya, antara lain sosialisasi atau mempromosikan keberadaan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta ke pelabuhan perikanan lain yang lebih dulu beroperasi; melakukan kerja sama dengan pelabuhan perikanan lain yang sudah beroperasi; serta membuat jejaring dengan pelabuhan perikanan lain yang sudah beroperasi.

Salah satu kunci dapat dioperasionalkannya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta adalah dermaga atau breakwater dapat diselesaikan. Rambu-rambu navigasi dan alat komunikasi juga merupakan sarana yang sangat penting untuk segera diadakan. Persiapan ini perlu dilakukan dengan harapan, Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta dapat memberikan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjamin kelestarian lingkungan.