Mimpi Bersama Antara Warga Desa dan Pemerintah Desa

Salah satu karyawan KUPAS.id dari penyandang disabilitas. WAHYUDI ANGGORO HADI

Berbicara kapasitas politik leadership pemerintah desa, sangat bergantung pada gaya memimpin kepala desa juga gaya mengedukasi seorang kepala desa kepada para aparatur desa (pamong desa) dan kepada warga desanya, serta kemampuan kepala desa dalam menjelaskan dan memahami semua problematika yang dihadapi oleh semua warga desanya.

Menjelaskan dan Memahami

Dalam konteks perubahan, sebuah tulisan yang mengisahkan tentang Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok ketika memimpin DKI Jakarta, diuraikan oleh Rhenald Kasali dalam sebuah buku bertitel Ahok di Mata Mereka. DKI Jakarta yang dililit berbagai masalah mulai dari banjir yang mengepung istana, tepi sungai dipenuhi bangunan-bangunan kumuh, ketimpangan, rencana yang matang namun karena kepentingan berbelok (hanya menguntungkan para pengembang), disiplin aparatur yang sangat rendah, pelayanan publik merosot kebawah, kegiatan ekonomi ilegal berkembang luas, judi, pelacuran, eksploitasi kaum perempuan dan anak, dan lain sebagainya.

Banyak yang bicara tentang keadilan namun mereka mencuri dalam gelap. Semua baru terusik begitu DKI punya pemimpin yang ingin membebaskan jakarta dari segala macam bencana yang banyak orang mengharapkan akan (perubahan) hal itu. Jika narasi di atas ditarik dalam rana desa maka perlu mengajukan pertanyaan: Mengapa sejumlah desa mampu mengukir cerita sukses dalam reformasi birokrasi desa? Dan mengapa juga reformasi desa mengalami kerentanan dan tidak berlanjut?. Apakah ini karena kapasitas yang dimiliki oleh seorang pemimpin? Atau ada faktor lain yang jarang dibicarakan oleh orang terkait faktor perubahan itu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan refleksi bagi tiap-tiap desa yang begitu mendasar dalam menciptakan sebuah perubahan.

Banyak faktor yang bisa mewujudkan perubahan. Jika mengacu pada riset lapangan yang telah dilakukan oleh Gringle maka perubahan itu dapat terjadi karena : Pertama, kompetisi politik dan kinerja pemerintah lokal mempunyai hubungan yang tidak langsung karena “Hubungan antar lembaga merupakan nilai yang sangat mendasar dalam keberhasilan membangun desa agar menghadirkan perubahan (Yansen, 2014:10)”;

Terbentuk dan terbangunnya hubungan kelembagaan desa merupakan cermin keberadaan sebuah pemerintah desa. Desa memiliki sistem dalam jaringan berbagai perangkat, dengan tugas dan fungsi serta prosedur yang jelas. Masing-masing tugas dan fungsi terakumulasi dalam jaringan kelembagaan yang ada di desa yang disebut sebagai birokrasi desa’.

Kedua, kompetisi merupakan kondisi penting yang memfasilitasi kesempatan untuk melakukan perubahan. Ketiga, kepemimpinan merupakan variabel yang konsisten terhadap perubahan kinerja pemerintah lokal. Komitmen, kepribadian yang baik dan jaringan yang dimiliki pemimpin lokal menjadi kekuatan penggerak perubahan. Keempat, kepemimpinan wirausaha yang didorong oleh kompetisi politik yang terbuka, merupakan variabel yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap perubahan, karena kelemahan struktur institusional.

Kelima, modernisasi birokrasi, bukanlah variabel yang berdiri sendiri tetapi dibentuk oleh variabel pertama dan kedua, dan ia digerakkan oleh sang pemimpin. Keenam, pengembangan kapasitas, sebagai komponen utama dalam modernisasi birokrasi, merupakan sebuah alat bagi kepemimpinan yang efektif, bukan sebagai sumber independen bagi perubahan. Ketujuh, kekuatan civil society sama sekali tidak berhubungan dengan kompetisi politik, kepemimpinan dan modernisasi birokrasi, bahkan lemahnya civil society di ranah lokal tidak berpengaruh terhadap perubahan (Sutoro, 2013:77).

Kepala desa merupakan aktor yang sekaligus institusi sentral bagi akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa diharapkan mampu mengemban gaya kepemimpinan inovatif-progresif yang haus akan perubahan. Tidak anti demokrasi dan selalu memberikan ruang politik (political space) bagi tumbuhnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. mempunyai kesadaran baru bahwa komitmen kepala desa terhadap nilai-nilai baru menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan yang dipegangnya. sehingga dengan jaringan dan kapasitas yang diperoleh dari dunia luar mampu mengubah desa korporatis menjadi desa sipil atau desa sebagai institusi publik yang demokratis.

Memperbaiki pelayanan publik, mengelola kebijakan dan pembangunan secara demokratis, serta menggerakkan elemen-elemen masyarakat untuk membangkitkan emansipasi lokal dan membangun desa dengan aset-aset lokal. Dalam studi yang dilakukan oleh beberapa pegiat desa, menceritakan tentang kisah para kepala desa dalam wilayah kerja ACCESS yang pada umumnya termasuk dalam kategori pemimpin inovatif-progresif. Desa Rappoa, Bantaeng memberikan contoh terkemuka tentang akuntabilitas, transparansi dan responsivitas.

Melalui kepemimpinan yang tegas dan inovatif, kepala desa meminta seluruh perangkatnya mengajukan lamaran ulang kepada kepala desa, dan menyeleksi kembali perangkat desa, serta menata sumber daya sesuai kecakapan yang dimiliki. Tradisi baru ini merupakan terapi kejut, yang tidak semua kepala desa berani melakukannya.

Namun hasilnya Kepala Desa Rappoa berhasil merapatkan tim pemerintah desa bergerak secara kolektif pada satu tujuan dalam pembangunan desa. Di Rappoa, Kepala desa menampilkan semua peta sosial desa, termasuk hasil RPJMDes, yang membuat semua informasi bisa diketahui dan dibaca publik secara transparan. Selain itu membuat tradisi baru, dimana setiap tahun, dilakukan pertanggungjawaban publik atas jalannya pemerintah desa, di hadapan warga. Dari sinilah warga bisa mengetahui apakah kepala desanya bertanggung jawab menjalankan amanah yang telah dipercayakan. (Sutoro, 2013:376).

Masih banyak cerita-cerita sukses perubahan desa. Namun jika banyak pihak yang masih pesimis terhadap perubahan desa (tidak pernah berkaca dari desa-desa yang sudah bertransformasi) maka tidak akan pernah menemukan peta jalan perubahan desa. Perubahan desa dari narasi di atas menghadirkan otoritas dan kapasitas kepala desa. Seorang kepala desa atau sering disebut sebagai pemimpin harus mampu bertransformasi menjadi pemerintah untuk menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh rakyat dengan harapan besar sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pemerintah melalui otoritas dan kapasitas adalah protecting (melindungi), contohnya dalam hal ini pemerintah harus melindungi rakyat dari rampasan dan penindasan elite (elite capture) atau petani yang dirampas haknya oleh tengkulak.

Selain protecting, fungsi pemerintah lain adalah distributing (membagi), di mana pemerintah yang sudah mengumpulkan sumber daya, baik pajak, hibah, pendapatan bagi hasil dan lain sebagainya lalu dibagikan kepada rakyat. Pemerintah sejatinya merupakan aktor yang kuat, di mana yang memerintah haruslah pemerintah, bukan birokrat dan teknokrat serta bukan pasar. Duduk sebagai pemerintah tugasnya adalah connecting yaitu menghubungkan antara politik dengan pengetahuan, lalu menghubungkan antara politik dengan administrasi dan menghubungkan antara demokrasi dan birokrasi. Ilmu pemerintahan memiliki kapasitas untuk menyambung, merajut dan mentransformasikan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik.

Mengadvokasi perubahan untuk desa-desa di seluruh indonesia tentu tidak memakai pendekatan defisit (mengungkap masalah dan keburukan) seperti halnya yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan sosial yang pesimis terhadap desa sehingga gagal menemukan kerangka preskripsi untuk rekayasa masa depan yang lebih baik. Cara pandang apresiatif melihat dari hari ke hari semakin banyak perubahan baru yang menggembirakan dan berbagai kemenangan kecil yang membawa perubahan desa. Akan tetapi, pendekatan apresiatif bukan berarti buta atau tidak kritis terhadap berbagai paradoks yang muncul dalam desa.

Cara pandang kritis, reflektif dan apresiatif menjadi kombinasi dalam merumuskan kerangka deskripsi masa depan. Tujuannya agar cerita yang ditempatkan sebagai narasi kecil dari desa-desa yang terus optimis mendatangkan perubahan membuahkan pengetahuan yang harapannya memiliki relevansi dan inspirasi pemikiran, gerakan dan kebijakan terhadap perubahan desa. Perubahan desa yang diharapkan mampu bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Ini sebagai platform catur sakti desa yang digagas oleh Dr. Sutoro Eko Yunanto,

Bertenaga itu artinya punya ketahanan istilah jawa rukun, solidaritas, gotong-royong. Gotong royong bukan dalam pengertian memobilisasi tenaga kerja secara gratis untuk mengerjakan fasilitas publik. Sebenarnya gotong royong itu anti individualisme. Semangatnya solidaritas dan aksi kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Desa yang merumuskan visi misinya. Untuk mencapai tujuan itu, desa harus punya ketahanan. Berdaulat secara politik adalah Pemerintah itu milik rakyat. Jadi kepala desa itu harus bergaul dengan rakyat.

Visi misi itu harus diletakkan pada kedaulatan rakyat. Berdaya sekarang ekonomi tujuannya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Masyarakat adil, makmur sejahtera, sesuai cita-cita konstitusi. Bermartabat secara budaya itu macam-macam bukan hanya seni. Tetapi ada nilai, ada kearifan lokal. Budaya itu memberikan spirit nilai untuk menopang kemandirian, ketahanan, dan lain sebagainya. Visi dan misi seorang kepala desa ibarat oase bagi warga desanya yang mendambakan sebuah desa sebagai ibu bumi yang layak, patut dan bermartabat bagi semua warga desa.

Visi dan misi seorang kepala desa seolah menjadi mimpi bersama semua warga desa di bawah kepemimpinan seseorang yang memiliki kapasitas politik yang sehat untuk melakukan perubahan birokrasi pemerintahan desa yang cenderung lamban, tidak transparan, dan biasa kepentingan politik menjadi birokrasi yang cepat, transparan dan tidak bisa kepentingan politik tertentu.

Referensi :

Eko, S (2013). Daerah Inklusif. Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan. Yogyakarta: IRE.