Optimalisasi Dana Desa, Menuai Kemandirian

Hasil Olahan Limbah Minyak Goreng dari BUMDes Panggung Lestari. MEDIA PANGGUNGHARJO

Hakikat pembangunan adalah upaya mencapai kemandirian masyarakat. Pembangunan bisa dimulai dari pinggiran, termasuk desa. Sebab, desa memiliki posisi strategi sebagai pilar pembangunan nasional. Konsep dari pinggiran, sejalan dengan yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Sesuai dengan konsep tersebut, maka daerah dan desa perlu menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan nasional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi penanda dimulainya babak baru dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.

UU Desa memberi izin untuk mengatur sendiri pembangunan yang dilakukan pada wilayah desa. Selama ini, pembangunan di desa masih kurang efektif dan masih memiliki kelemahan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berkualitas dan ketiadaan dana yang mencukupi, menjadi masalah yang dihadapi untuk melaksanakan pembangunan tingkat desa. Desa banyak bertumpu pada progam-progam pembangunan dari pemerintah pusat, karena tidak memiliki kemandirian yang cukup untuk mengurus dan melakukan pembangunan yang dibutuhkan.

Hal itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa yang terkesan lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota. Untuk menghindari hal tersebut maka dibutuhkan dua pendekatan.

Pertama, kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang telah disusun.

Keluarnya UU Desa harus dijadikan titik awal perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan tidak dari pusat saja, tetapi desa harus diberi kepercayaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Sebab, seorang ibu tak mungkin menggendong anaknya terus-menerus agar bisa berjalan.

Pembangunan desa didorong ke arah kemandirian dan berkelanjutan. Setiap desa mempunyai peluang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa dan kebijakan pemerintah pusat, serta daerah, harus selaras dengan arah pembangunan.

Alokasi Dana Desa berfungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas. Keberadaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang telah dianggarkan bersumber dari APBN untuk diberikan kepada seluruh desa di penjuru Nusantara.

Pada 2019, Dana Desa meningkat menjadi 70 triliun rupiah. Setiap desa mendapatkan formula 77% untuk dibagi merata ke seluruh desa. Sebesar 20% dialokasikan untuk tambahan kepada desa dengan kriteria berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, dan luas wilayah. Sementara itu, desa yang tertinggal akan mendapat tambahan alokasi 3%.

Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Salah satu upaya pemberdayaan desa, yakni membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa.

BUMDes didirikan atas inisiatif masyarakat dan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan segala potensi dan kebutuhan. Keberhasilan memanfaatkan Dana Desa sudah dicapai oleh BUMDes Panggung Lestari yang berada di Kalurahan Panggungharjo.

Desa ini menjadi percontohan tingkat nasional. BUMDes Panggung Lestari telah mengantarkan Kalurahan Panggungharjo dalam meraih predikat Desa dan Kalurahan Terbaik 2014 tingkat Nasional.

BUMDes Panggung Lestari lahir dari rasa prihatin masyarakat terhadap persoalan sampah yang setiap hari, semakin bertambah. Fakta menunjukkan bahwa seiring bertambahnya jumlah penduduk desa, maka semakin bertambah pula sampah yang dihasilkan. Sementara itu, lahan-lahan pembuangan sampah yang ada di Kalurahan Panggungharjo terbatas, akibatnya banyak bermunculan pembuangan sampah yang liar.

Tumpukan sampah yang dibiarkan tanpa pengelolaan yang tepat, akan menimbulkan berbagai problem kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama masyarakat berinisiatif untuk mengelola sampah desa.

Pemerintah desa bertekad dapat mengelola sampah agar kualitas kehidupan terjaga baik demi masa depan generasi berikutnya. Harapan yang timbul dari keresahan itu akhirnya mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS).

BUMDes Panggung Lestari menjalankan usahanya berdasarkan Anggaran Desa dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disusun dalam musyawarah desa. Seluruh pengelola BUMDes harus mematuhi AD/ART, karena hal itu menjadi dasar berjalannya semua kegiatan di desa.

Menurut saya, peran BUMDes Panggung Lestari dalam proses pemberdayaan masyarakat, berada di tahap penyadaran potensi. Hal itu terlihat dari sosialisasi terkait masalah sampah yang terus dilakukan.

Pihak KUPAS tak pernah absen dalam menghimbau warga Panggungharjo agar lebih peduli terhadap sampah. Mereka juga turut memberi pengetahuan tentang manfaat sampah. Kerja keras itu berbuah manis, karena telah membuka pikiran sebagian warga dan kehadirannya dapat diterima dengan baik.

Pada proses meningkatkan kapasitas, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo telah berperan memberikan pendampingan kepada warga berupa pelatihan dan bimbingan terkait unit-unit usaha yang dirintis BUMDes Panggung Lestari.

Selain menyelenggarakan beberapa pelatihan, BUMDes Panggung Lestari juga melakukan kerja sama dengan instansi dan perusahaan, antara lain Dinas sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), PT. Xaviera Global Synergy Jakarta, PT. Syncore Indonesia, dan beberapa perguruan tinggi.

Wajar bagi seorang pemula apabila kesulitan dalam memahami suatu hal yang baru. Perasaan itu turut menemani perjalanan BUMDes Panggung Lestari di awal berdirinya. Namun, jika selalu merasa tidak bisa tanpa dibarengi dengan belajar, tentunya tidak akan berkembang. Oleh karena itu, BUMDes Panggung Lestari melakukan studi banding ke sejumlah tempat untuk menimba ilmu terkait manajemen usaha ataupun service quality.

Dengan adanya BUMDes Panggung Lestari, kapasitas sosial masyarakat berkembang. Mereka pun membuka partisipasi dengan menempatkan warga sebagai pelaku ekonomi desa. Setelah kapasitas mereka meningkat, pemberdayaan masuk ke tahap perlindungan.

BUMDes Panggung Lestari membuka peluang untuk warga desa dalam pemanfaatan limbah minyak goreng menjadi bahan bakar alternatif pengganti solar. Hasil pengolahan minyak tersebut dijual ke PT Tirta Invest Tama.

Selain itu, BUMDes Panggung Lestari juga memproduksi minyak nyamplung (tamanu oil). Bahan baku didapat melalui jaringan kerja sama dengan petani di sepanjang pantai utara Jawa.

BUMDes Panggungharjo menggandeng perusahaan inkubator asal Singapura, untuk berpartisipasi menciptakan ekosistem yang tepat, dalam upaya mengembangkan minyak goreng bekas dan minyak nyamplung.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BUMDes Panggung Lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan. Jika dipandang dari aspek ekonomi, hal itu memberi keuntungan dengan meningkatnya pendapatan. Lapangan kerja jadi terbuka dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.