Panggungharjo Menepis Sikap Pesimis Elite dan Stigma Negatif Warga

Balai Desa Kalurahan Panggungharjo. JAMILLUDIN

Nama saya Verlin Takdir Setiaman Waruwu. Moto hidup saya, ‘saya hadir dan dipilih, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Melayani dengan mendidik, mendidik dan melayani’. Berawal dari adanya beberapa stigma negatif oleh warga desa dan sikap pesimis yang terus dilayangkan oleh para elit terhadap desa maka saya memantapkan diri untuk menulis cerita narasi perubahan Kalurahan Panggungharjo di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi. Stigma negatif tentang aparat pemerintah desa yang dipotret oleh warga desa adalah lamban, penuh birokrasi yang berliku-liku, korup dan bias kepentingan politik.

Dan sikap pesimis yang terus dilayangkan oleh para elit terhadap desa membuat desa semakin terpotret desa ke-ndeso-annya, tradisional, primitif dan sulit untuk maju, mandiri dan berkembang. Tetapi stigma negatif warga desa dan sikap pesimis yang dilayangkan oleh para elit dijawab oleh Pemerintah Desa/Kalurahan Panggungharjo melalui salah satu figur revolusioner, visioner, muda, energik, kreatif dan percaya diri yang tinggi, yang bernama Wahyudi Anggoro Hadi.

Menurut buku yang saya baca, bahwa perjalanan pengaturan desa yang dimulai sejak Orde Baru, yang menciptakan pembangunan desa secara paralel dan hirarkis dengan pemerintahan desa. Pengaturan Desa selama dua dekade — 1970-an hingga awal 1990-an— mengandung tiga hal penting. Pertama, kombinasi paralel antara modernisasi pemerintah desa dan pembangunan desa dibingkai Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Kedua, modernisasi desa untuk membawa perubahan desa dari desa swadaya, desa swakarsa dan desa swasembada. Ketiga, inpres bantuan desa sebagai stimulan atas swadaya lokal untuk membiayai pemerintah desa dan pembangunan desa.

Lompatan lain pengaturan desa tampak pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang lebih liberal, mempunyai spirit otonomi dan demokrasi desa. Secara normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan desa tidak lagi di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desa.

Implikasinya, desa berhak membuat regulasi desa untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa sejauh belum diatur oleh kabupaten. Meskipun menciptakan lompatan yang luar biasa, tetapi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap memiliki sejumlah keterbatasan, terutama jika dilihat dari sisi desentralisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membuat kabur (tidak jelas) posisi desa, karena mencampuradukkan antara prinsip self-governing community (otonomi asli) dan local-self government (desentralisasi) tanpa batas batas perbedaan yang jelas.

Meskipun ada banyak kelemahan, namun, sejak 2000 Undang-Undang memunculkan semangat dan gerakan baru otonomi desa. Di banyak daerah muncul asosiasi desa yang melakukan advokasi terhadap kebijakan kabupaten, menuntut alokasi dana desa dan menolak kebijakan yang merugikan desa yang secara bersamaan memperjuangkan otonomi hingga berujung pada perjuangan melahirkan Undang-Undang Desa.

Hal inilah yang memberikan ilham bagian perimbangan keuangan menjadi sumber penerimaan desa dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang diterjemahkan secara eksplisit sebagai ADD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 beserta turunannya kian melemahkan demokrasi desa, tetapi memberikan inovasi pada sisi perencanaan dan sumber keuangan desa berupa ADD. Isu inipun ditangkap oleh para pegiat desa untuk menggerakkan otonomi desa, sambil memberikan advokasi pada RUU Desa dengan harapan agar RUU desa melembagakan ―satu desa satu rencana dan satu anggaran yang dimulai sejak tahun 2007, (Sutoro, 2017:70).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hadir dengan gegap gempita, menyajikan sederet solusi baru untuk negeri. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mempunyai spirit demokrasi sosial ditunjukkan dengan keberadaan desa sebagai representasi negara yang hadir mengatur dan melayani masyarakat. Semangat gotong-royong dan kebersamaan menjadi elemen penting dalam demokrasi sosial.

Demokrasi politik direpresentasikan dengan kepemimpinan kepala desa yang memiliki legitimasi dan mengakar, pemerintah desa yang akuntabel dan responsif, penyelenggaraan desa yang transparan, control politik BPD kepada pemerintah desa, inklusi dan deliberasi melalui musyawarah desa, partisipasi masyarakat, serta kewargaan yang aktif. Demokrasi ekonomi ditunjukkan dengan kehadiran desa dalam mengkonsolidasi asset ekonomi, kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi, distribusi ekonomi kepada masyarakat, serta akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa, (Sutoro, 2017:71).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan banyak pengakuan. Dilihat dari sisi hukum, hendak memperjelas kedudukan desa dalam tata negara republik Indonesia, sekaligus memastikan kesatuan masyarakat adat menjadi entitas legal atau subyek hukum dalam kerangka desa adat. Dari sisi politik, Undang-undang Desa menampilkan solusi baru yang menata kembali relasi negara dengan desa maupun antara desa dengan rakyat. Relasi struktural sangat penting bagi desa sebab, selama empat dekade, desa hanya ditempatkan sebagai organ administrasi-korporatis yang dikontrol secara hirarkhis dan ketat oleh supra desa yang membuat desa lemah dan tidak berdaulat secara politik.

Di level desa, kepala desa hadir sebagai penguasa tunggal yang loyal ke atas (melayani pemerintah atasan) ketimbang sebagai pemimpin rakyat. Karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyajikan rekognisi-subsidiaritas sebagai solusi untuk menata kembali hubungan negara dengan desa, sekaligus memperkuat demokrasi sebagai solusi atas relasi desa dengan rakyat, (Sutoro, 2017:72).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, masyarakat di bawah (masyarakat dan Pemerintah Desa) merespon secara antusias. Tetapi, ada ilmuwan yang berkata lain, menganggap Undang-Undang Desa hadir mengurungkan kekuasaan kepala desa (mengejek kepala desa). Dana desa tidak dapat menyejahterakan rakyat, karena hanya dirampas oleh elit. Ini adalah sebuah pandangan sinis terhadap desa, seakan-akan urusan desa hanya tentang dana desa.

Perihal ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan, diantaranya dengan mengambil bagian dalam pemberdayaan masyarakat desa dan mengedukasi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa yang mengalir ke desa merupakan bagian dari komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap desa yang menjadi instrumen mewujudkan perubahan bagi desa dan menggeser cara pandang (negara) Jakarta membangun desa ke desa membangun Jakarta (Sahdan, 2019).

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan kewenangan yang tiada terbatas yang diberikan negara kepada desa yang menurut asas rekognisi diakui keberadaannya lebih dahulu daripada adanya NKRI. Ditambah lagi menurut asas subsidiaritas, negara mengakui kewenangan lokal yang berskala desa. Dari sinilah Desa/Kalurahan Panggungharjo memaknai sebagai tonggak sejarah untuk mengembalikan kemandirian dan kedaulatan desa.

Sikap pesimis yang terus dilayangkan oleh para elit terhadap desa tidak menjadi penghambat bagi Kalurahan Panggungharjo dalam menorehkan sejarahnya di tingkat nasional bahkan internasional. Sikap pesimis terhadap kemandirian suatu desa yang ditepis oleh Kalurahan Panggungharjo yang memunculkan pertanyaan: a). mengapa desa berubah di saat banyak orang pesimis?, b). Kekuatan apa yang mendorong perubahan Kalurahan Panggungharjo?, c). Mengapa Kalurahan Panggungharjo berubah?. Perubahan Kalurahan Panggungharjo terfokus pada capaian yang telah diraih, baik dalam bentuk prestasi maupun dalam bentuk status desa, sebagai Desa Mandiri.

Stigma negatif warga desa yang kurang percaya terhadap kinerja Pemerintah Desa yang terpotret lamban, birokrasi yang berkelit-kelit, korup dan bias kepentingan dibalik grembyang oleh Lurah Desa yang masih muda, energik, visioner, revolusioner yang bernama Wahyudi Anggoro Hadi. Sejak terpilih menjadi Lurah Desa/Kalurahan Panggungharjo menepisnya dengan tindakan positif berupa reformasi birokrasi mulai dari hal-hal kecil, seperti jam kerja. Wahyudi memberi contoh dengan berangkat ke kantor desa/kalurahan paling pagi sebelum jam 08.00 WIB, sebelum para pamong desa berangkat.

Hampir setiap hari dalam awal kepemimpinannya untuk sekedar membuka pintu kantor desa/kalurahan. Dan pulang setelah jam 16.00 WIB, setelah pamong desa pulang. Hanya untuk memastikan bahwa semua anak buahnya pulang, dan ia merasa bertanggung jawab untuk menutup kembali pintu kantor desa/kalurahan. Bahkan tidak segan-segan ia membersihkan kloset dan lantai kamar mandi pada awal kepemimpinannya.

Tahun 2015 diterbitkan Perdes Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa. Peraturan Desa ini berisikan tentang pemberian tunjangan kinerja bagi perangkat desa dan penerapan sistem reward and punishment terhadap perangkat desa. Tunjangan kinerja diberikan sebagai reward kepada perangkat desa yang secara disiplin melaksanakan tugas selama jam kerja kantor desa (jam 08.00-16.00).

Sedangkan sebagai punishment, dalam Perdes Nomor 18 Tahun 2015 disebutkan: terdapat pemotongan tunjangan kinerja bagi perangkat yang tidak disiplin dalam jam kerja. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pelaksanaan hari kerja yang berlaku bagi Aparatur Pemerintah Desa, maka akan dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan apabila.

Pertama, terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 2 persen per hari. Kedua, pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong 2 persen per hari. Ketiga, tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong 4 persen per hari. Keempat, ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 kali dalam 1 bulan dipotong 4 persen sesuai dengan jumlah kelebihan hari.

Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2015, salah satu peraturan desa yang didukung oleh naskah akademik, secara prinsip nalar berfikirnya mirip dengan model penggajian pada pegawai negeri sipil. Setiap tiga bulan sekali ada penilaian pamong desa berkinerja terbaik. Pamong desa berkinerja terbaik akan mendapatkan reward dari Pemerintah Desa. Dengan model analisis jabatan berdasarkan analisa beban kerja maka sejak diberlakukannya perdes ini sampai sekarang tidak ada pamong desa yang bolos kerja.

Referensi :

Eko, S. (2017) Desa baru Negara Lama. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD ― APMD.

Sahdan, G. (2019). Desa Kuat Negara Berdaulat.Yogyakarta: IPD.

Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2015.