Pembangunan Kelautan dan Perikanan Lewat Ekonomi Biru

Blue Economy. PARANGTRITIS GEOMARITIME SCIENCE PARK

Ekonomi biru (blue economy), tampaknya menjadi trend pembangunan kelautan dan perikanan di banyak negara. Jika mengacu pada Bank Dunia (World Bank), blue economy adalah pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut.

Konsep ini memadukan kepentingan ekonomi dan lingkungan, sehingga sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable) yang ramah lingkungan.

Bagi negara maritim dan kepulauan seperti Indonesia, sudah seharusnya konsep blue economy ini diadaptasi. Konsep ini, bisa menjawab beberapa permasalahan di sektor kelautan dan perikanan yang terjadi selama ini.

Seperti, masih banyak limbah yang dibuang padahal sebenarnya limbah tersebut masih dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai. Ada juga produk ikan yang terbuang karena penanganan (fish handling) yang kurang baik, isu lingkungan yang rusak, dan masih banyak permasalahan lainnya.

Konsep ekonomi biru (blue economy) dan ekonomi hijau (green economy) sama-sama menggabungkan strategi untuk mengatasi mitigasi dan adaptasi iklim. Bedanya, ekonomi hijau lebih menekankan pengurangan emisi CO2 sebagai dampak dari proses industrialisasi, sedangkan ekonomi biru lebih fokus pada ketiadaan limbah (zero waste).

Sebagai contoh ekonomi biru, misalnya pada proses pengolahan rumput laut dan ikan pari, semua tahapan yang menghasilkan limbah harus didaur ulang sehingga menjadi produk sampingan yang bernilai ekonomi. Tidak ada limbah yang tersisa, dan para pelaku usaha mendapatkan multi-keuntungan dari berbagai produk yang dihasilkan.

Dengan penerapan blue economy, setidaknya ada empat sasaran yang dapat dibidik yakni lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penyehatan lingkungan.

Beberapa program di sektor kelautan dan perikanan yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, antara lain perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, hutan mangrove (coastal forestry), dan non-conventional resources.

Konsep ini diharapkan dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan terintegrasi dari berbagai program. Seperti, perikanan tangkap dapat terwujudnya hemat bahan bakar minyak bagi armada penangkapan ikan. Perikanan budi daya dapat mewujudkan hemat pakan ikan. Pengolahan ikan dapat mewujudkan pemanfaatan limbah unit pengolahan ikan dan pengembangan pulau-pulau kecil menjadi pulau yang bisa menghasilkan energi sendiri maupun wisata bahari yang pro-rakyat.

Apabila konsep ekonomi biru dilaksanakan, perlu dilakukan secara masif serta didampingi dengan manajemen berkelanjutan dan pelestarian aset agar lebih berhasil. Pengembangan ekonomi ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan berbagai fungsi layanan terhadap kehidupan manusia, termasuk menjamin keamanan pangan, adaptasi perubahan iklim, dan efektivitas penanganan atas isu-isu kelautan.

Agar hal ini dapat terwujud, dibutuhkan komitmen, konsistensi, inovasi, dan kreativitas dalam menciptakan sistem produksi dari hulu sampai hilir secara terintegrasi. Perlu pula sinergi dalam pemanfaatan teknologi dan diversifikasi produk. Harapannya, dapat tercipta lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah pada hasil produksi (value added).

Kebijakan ekonomi biru, berkaitan dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (pro-growth), pengurangan kemiskinan (pro-poor), peningkatan lapangan kerja (pro-job), kelestarian lingkungan (pro-environment), dan ketahanan pangan. Laut merupakan sumber kehidupan yang dapat digunakan untuk menopang pembangunan ekonomi biru.

Ada lima indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan ekonomi biru, yakni peningkatan produktivitas pada berbagai kegiatan yang berkembang; peningkatan nilai tambah pada berbagai tingkatan rantai pasok dan rantai nilai; terbentuknya harga input dan output yang kompetitif dengan memperhitungkan jasa dan kualitas sumber daya; meningkatkan pendapatan masyarakat dan distribusi pendapatan; dan sejauh mana dapat diterima secara ekologi dan sosial (social and ecological resilience).

Untuk dapat merealisasikan blue economy diperlukan kerja sama yang baik dan terintegrasi mulai dari tingkat lokal, regional, sampai nasional (multi-stage stakeholder partnership).

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi biru, bertujuan untuk mengefisiensi pemanfaatan sumber daya alam dengan menghasilkan banyak produk turunan dan produk lain terkait, kepedulian sosial (social inclusiveness), dan sistem produksi tanpa menyisakan limbah (zero waste). Dengan ekonomi biru, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dari masalah penyediaan lapangan kerja, ketahanan pangan, melindungi lingkungan dari kerusakan, sekaligus memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat yang terlibat.