Peran Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo

Formasi lengkap BamusKal Panggungharjo. FB KALURAHAN PANGGUNGHARJO

BamusKal Panggungharjo dalam Konteks Kebijakan Publik

Regulasi desa (perdes) adalah sebuah bentuk konkrit kebijakan publik di tingkat desa. Perdes adalah sebuah perangkat hukum untuk memerintah maupun mengelola barang-barang publik. Sebagai bentuk kebijakan publik, regulasi desa adalah bentuk aturan main yang mempunyai banyak fungsi: sebagai pembatas apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pemdes maupun masyarakat, menegaskan pola-pola hubungan antar lembaga di desa, mengatur pengelolaan barang-barang publik desa, memastikan aturan main kompetisi politik; memberikan perlindungan terhadap lingkungan, menegaskan sumber-sumber penerimaan desa, memastikan penyelesaian masalah dan penanganan konflik, dan lain-lain. Pada prinsipnya regulasi desa dibuat untuk menciptakan keseimbangan relasi sosial-politik dan pengelolaan barang barang publik, (Sutoro, 2004:318).

Dilihat dari segi konteks, setiap perdes yang diterbitkan oleh Kalurahan Panggungharjo memuat kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dari tahun 2012 hingga 2021 Kalurahan Panggungharjo telah memuat puluhan perdes —selain perdes rutin tentang pengesahan RPJMDes, APBDes, RKPDes, LPPDes, LKPJ— yang mengatur tentang: Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa, pungutan desa, penyewaan tanah kas desa, pembentukan badan usaha milik desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, kerjasama, rumah pengolahan sampah, tempat pengolahan limbah keluarga, peruntukan tanah untuk pembangunan rumah dan ruko, organisasi dan tata kerja pemerintah desa, penambahan modal badan usaha, pemberian tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa, penyelenggaraan rumah kost atau rumah sewa, tata cara pengisian, pengangkatan dan pemberhentian staf honorer desa, pendirian badan hukum perseroan, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan berskala desa, kedudukan keuangan, pemberian tunjangan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Dari segi konten, perdes-perdes yang diterbitkan oleh Kalurahan Panggungharjo telah memenuhi syarat sebagai regulasi desa yang baik dan berbasis pada masyarakat mulai dari memberi ruang bagi pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat, akses terhadap barang-barang publik dan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa melalui lembaga-lembaga yang ada di Kalurahan Panggungharjo. hadirnya regulasi desa, mendorong peningkatan PADes Panggungharjo yang bersumber dari penyewaan tanah kas desa dengan pemasukan mencapai 800.000.0000/per tahun.

Dari hasil wawancara penulis kepada salah seorang anggota BPD, mengatakan bahwa:

‘Proses peraturan desa diawali dengan kita mengadakan rapat dengan masyarakat, kemudian masukan dicatat. Kemudian rapat intern antar BPD. Sebelum itu ada bahan yang telah dipersiapkan oleh rekan-rekan BPD yang setiap anggota BPD disuruh untuk mempelajari. Apa yang kurang, apa yang lebih nanti disampaikan di rapat. Dalam rapat intern dibuat notulensi rapat, kemudian kita sampaikan ke desa. Desa kemudian melaksanakan rapat mengundang seluruh pamong, kasi, kaur. Namanya rapat pleno, rapat terakhir dengan BPD, memutuskan konsideran perdes’.

Proses pembuatan perdes di Kalurahan Panggungharjo menggunakan model kebijakan oligarkis yang hanya dirumuskan oleh pemerintah desa dan BPD. Meskipun demikian, BPD dan pemerintah desa tidak menutup diri terhadap kritik dan saran. Dan ini yang menyebabkan ada banyak perdes perubahan yang diterbitkan oleh Kalurahan Panggungharjo (artikulasi).

Dalam rapat antara BamusKal dan pemerintah kalurahan, perbedaan pendapat sudah menjadi hal lumrah dalam menemukan sesuatu hasil yang sesuai. Dan, kapasitas seorang Wahyudi dalam mengarahkan kebijakannya untuk kepentingan warga Panggungharjo, membuat suasana rapat tidak terlalu banyak perdebatan, karena Wahyudi menomorsatukan kepentingan masyarakat dalam merumuskan kebijakannya. Seperti halnya disampaikan oleh salah satu anggota BamusKal :

‘Perbedaan pendapat antara BPD dan pemerintah desa, jarang e mas. BPD dan pemerintah desa sudah sinergi. Yah, gimana baiknya Pak Lurah saja, kita sepakat. Kita kan sudah tahu latar belakangnya Pak Lurah. Pak Lurah kan masyarakat nomor satu, jadi kita gak bisa nolak. Perubahan APBDes bantuan langsung dari dana desa pun, kita cuman acc, ya untuk masyarakat. Masa untuk masyarakat kita nolak?. Kita Cuma tanda tangan acc, ya sudah. Kalau dari segi kebocoran anggaran juga tidak ada’.

BamusKal Panggungharjo Dalam Konteks Pengawasan

Kapasitas BamusKal dan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo yang telah mumpuni, dan disertai dengan visi misi yang besar dari Wahyudi yang terus menomorsatukan masyarakat, membuat pengawasan terhadap pembangunan, anggaran tidak begitu dilematis atau dramatis. Semuanya berjalan sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah desa (terutama kepala desa), tetapi dikelola bersama oleh pemerintah desa beserta unsur-unsur lainnya, baik BamusKal maupun masyarakat.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas maka kekuasaan yang ada di desa dapat dibagi ke samping dengan BamusKal dan juga berbagi peran ke bawah dengan masyarakat. Dengan bantuan teknologi, akses masyarakat terhadap informasi publik tidak ada batasnya. Demikian ungkapan salah seorang perangkat:

“Mas, di sini tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya bisa dilihat, ditanyakan dan diakses. Kecuali harta kekayaan pemerintah desa.

Keterbukaan akses informasi di Kalurahan Panggungharjo, membuat kesulitan bagi siapa saja untuk melakukan penyelewengan. Istilah lain pemerintah desa menjadi hakim atas diri mereka sendiri dalam menjalankan tugas sesuai fungsinya, saling mengawasi dan mengingatkan. Ketika sistem yang telah ditata dengan baik (kebersamaan untuk kemajuan bersama) bergeser kembali ke tatanan, secara otomatis akan mendatangkan perbedaan pendapat antara pemerintah desa dengan BPD.

Sebagai contoh dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Kunthi Hestiwiningsih tentang perbedaan pendapat antara BPD dan kepala desa. Perbedaan pendapat terjadi ketika kepala desa mengadakan kegiatan outbound dengan menggunakan APBDes. Hal ini diungkapkan Sukirman selaku Ketua BPD Desa Panggungharjo seperti dalam kutipan wawancara berikut :

‘Kalau sudah keluar dari garis ya kita tegur, kita jelaskan. Suatu ketika pernah membuat kegiatan outbond yang memakan biaya dari desa. Saya tanya kenapa membuat kenapa kegiatan yang tiba-tiba. Sebenarnya kan kegiatan desa sudah ditetapkan sesuai dengan APBDes-nya, terkecuali untuk hal-hal yang darurat seperti untuk konsumsi saat pemberian BLSM lalu’. (Wawancara 5 September 2016)

Dengan kapasitas masyarakat dan BPD yang telah mumpuni, maka kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah desa berjalan dengan baik. Artinya, kehadiran BPD dan masyarakat dengan dasar transparansi publik, menghadirkan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena jika tidak, maka kepala desa gampang dalam melakukan penyelewengan.

Pengawasan BPD terhadap pembangunan pun berjalan dengan baik. Dalam setiap pembangunan yang dilakukan BamusKal selalu mengutus perwakilannya sebagai pengawas terhadap pembangunan tersebut. Misalnya, dalam pembangunan balai budaya, hasil dari dana istimewa, BamusKal mengutus dua orang dari anggotanya menjadi pengawas. Dan secara tidak formal Ketua BamusKal sering berkunjung sambil silaturahmi ke kantor pemerintah kalurahan untuk menanyakan progres dan kendala-kendala yang dihadapi.

BamusKal Panggungharjo dalam Jaring Aspirasi Masyarakat

Proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD tentu sangat bervariasi. Menurut Sutoro Eko, ada empat tipologi proses penyerapan aspirasi masyarakat berdasarkan kategori level: personal dan institusional; dan sifat informal dan formal, yaitu: Pertama, personal-informal; Kedua, personal-formal; Ketiga, institusional-informal; Keempat, institusional-formal. Keempat metode ini dapat ditempuh oleh BPD dalam penyerapan aspirasi sesuai dengan tradisinya. Keempat tipologi tersebut tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi, jika dipandang dari sudut partisipasi aktif, maka metode institusional-formal mempunyai kekuatan paling besar ketimbang metode lainnya, (Sutoro, 2004:324).

Tipologi jaring aspirasi bersifat informal dan formal, serta dilakukan oleh personal BamusKal maupun Institusional BamusKal. Secara informal yang dilakukan oleh personal dilakukan ketika ngobrol bareng dengan warga desa dalam forum tidak resmi seperti melayat orang meninggal, menghadiri pesta resepsi pernikahan warga desa, kegiatan rutin siskamling, ketemu di angkringan atau di warung kopi dan lain-lain. Seorang warga menyampaikan kepentingan dan keluhannya pada anggota BamusKal.

Sedangkan kegiatan informal yang dilakukan oleh BamusKal ketika mengadakan safari kunjungan, mengobrol dengan warga. BamusKal secara kolektif melakukan dialog dengan kelompok-kelompok sosial atau organisasi masyarakat. Ada kalanya anggota BamusKal menerima surat dari warga secara formal. Kemudian anggota BamusKal masuk ke forum-forum komunitas, seperti RT, PKK, Karang Taruna dan lain-lain. Ada kalanya juga BamusKal mengundang warga desa secara formal dalam forum dengar pendapat warga dengan BamusKal. Selanjutnya BamusKal mengadakan agenda formal rembuk desa atau lokakarya dengan agenda yang terencana dengan sistematis.

Di Kalurahan Panggungharjo, lebih dominan pada tipologi personal-informal dan institusional-formal. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD dilakukan melalui rembug desa yang diagendakan secara sistematis yang dilakukan setiap tiga/empat kali dalam setahun. Misalnya pada tahun 2019, penyerapan dilakukan pada bulan maret, april dan september. Selanjutnya dalam personal-informal, anggota BamusKal berbincang dengan warga dalam berbagai kesempatan serta masyarakat menyampaikan keluhannya kepada BamusKal, kemudian ditampung untuk dibahas dalam pertemuan internal BamusKal.

Dan Untuk aspirasi yang mendadak, biasanya BamusKal menyuruh untuk membuat proposal dan kemudian diteruskan dalam rapat internal BamusKal untuk dikaji

Rapat-rapat internal BamusKal biasanya sebelum pandemi dilakukan setiap sekali seminggu. Akan tetapi hal ini kadang tidak beraturan, kadang tiga kali bahkan empat kali seminggu tergantung padatnya pekerjaan dalam internal BamusKal. Keharmonisan antara BamusKal dan masyarakat dibangun atas kebersamaan dan kekeluargaan yang saling mengingatkan akan kebutuhan bersama.

Referensi :

Eko, S. (2004). Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: APMD Press