Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Ilustrasi perjanjian. JDIH PROVINSI KEPRI

Sebelum dikenalkan istilah perjanjian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka istilah perjanjian secara umum telah lama dikenalkan oleh masyarakat.

Wijorno menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal yang mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Sementara itu, Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Selanjutnya, Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikat dirinya terhadap kedua belah pihak. Selain dari perjanjian, dikenal juga dengan istilah perikatan.

Namun, kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak merumuskan apa itu suatu perikatan. Oleh karena itu, doktrin berusaha merumuskan apa yang dimaksud perikatan, yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut (suatu prestasi) dari pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Berdasar pada definisi tersebut, dapat diketahui Pasal 1233 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu perikatan ada yang lahir karena perjanjian dan ada yang lahir karena undang-undang.

Suatu prestasi dalam suatu perikatan menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa tiga macam. Pertama, kewajiban untuk memberikan sesuatu. Kedua, kewajiban berbuat sesuatu. Ketiga, kewajiban tidak berbuat sesuatu dalam sistem hukum perjanjian. Maka dianut sistem terbuka, artinya para pihak mempunyai kebebasan sebesar-besarnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja.

Dapat kita lihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, pada intinya menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat.

Pertama, mereka (antarpihak) sepakat untuk mengikat diri. Kedua, kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat suatu sebab (causa) yang halal.

Mengenai perjanjian, KUH Perdata merupakan asas-asas dan ketentuan umum yang berlaku untuk semua perjanjian secara umum. Selain itu, suatu undang-undang khusus dapat mengatur secara spesifik ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur secara khusus apa yang dimaksud dalam perjanjian.

Dalam undang-undang, menurut Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih dari pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lainnya dengan nama apa pun, baik secara tertulis atau tidak tertulis.

Dengan adanya perjanjian yang dirumuskan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa perjanjian dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Keduanya diakui atau digunakan sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha.

Umumnya, perjanjian tidak tertulis dianggap tidak begitu kuat sebagai alat bukti di pengadilan, karena hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini lebih menekankan dan menganggap bukti tertulis lebih autentik sebagai alat bukti yang kuat.

Pengakuan dan masuknya perjanjian tertulis sebagai alat bukti adanya kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hukum persaingan usaha sangat tepat, sesuai dengan rezim hukum persaingan usaha yang berlaku di berbagai negara.

Para pelaku usaha tidak akan begitu ceroboh untuk memformalkan kesepakatan di antara mereka dalam bentuk tertulis karena memudahkan kesalahan mereka. Oleh sebab itu, perjanjian tertulis di antara pelaku usaha yang bersekongkol atau bertentangan dan hukum persaingan usaha jarang ditemukan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian, yaitu. Pertama, mengenai oligopoli. Kedua, mengenai penetapan harga, seperti diskriminasi harga (Pasal 6), jual rugi (Pasal 7), dan pengaturan harga jual kembali (Pasal 8). Ketiga, pembagian wilayah (Pasal 9). Keempat, pemboikotan (Pasal 10). Kelima, kartel (Pasal 11). Keenam, trust (Pasal 12). Ketujuh, oligopsoni (Pasal 13). Kedelapan, integrasi vertikal (Pasal 14). Kesembilan, mengenai perjanjian tertutup, seperti exclusive distribution agreement (Pasal 15 Ayat 1), tying agreement (Pasal 15 Ayat 2), dan vertical agreement on discount (Pasal 15 Ayat 3). Kesepuluh, perjanjian dengan pihak luar negeri.