Perubahan Institusi Pemerintah Desa

Pemaparan Wahyudi Anggoro Hadi tentang Matrikulasi Riset Aksi. JUNAEDI

Menurut saya institusional change adalah perubahan institusi/kelembagaan yang lebih menitikberatkan pada pola relasi institusi baik pada institusi pemerintah maupun institusi swasta.

Pasca tahun 2010, setelah terjadi pergantian kekuasaan melalui pilkada langsung, tampaknya merupaka arus balik reformasi. Dari semua kampiun-kampiun perubahan yang diprakarsai oleh kepala daerah nampaknya kepala-kepala daerah yang inovatif akhirnya terkena tuduhan korupsi dan berurusan dengan penjara. Kemudian yang membuat kesehatan gratis menderita kebangkrutan dana.

Pergantian kekuasaan melalui pilkada langsung 2010 juga membuahkan perubahan konstelasi politik dan kebijakan baru. Para penguasa baru berupaya membangun legacy baru, seraya melakukan perombakan terhadap warisan reformasi penguasa lama. Jimbaran misalnya menghadirkan contoh yang terkemuka. Kebijakan kesehatan gratis dan birokrasi yag efisien karya Bupati I Gede Winasa, dihentikan dan dirombak kembali oleh Bupati baru, I Putu Artha, sejak awal 2011. Di Kebumen, engagement yang baik antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010), dihentikan oleh bupati baru yang memenangkan pilkada 2010.

Jika narasi di atas ditarik dalam ruang lingkup desa, tentu perubahan tidak selalu bertahan lama karena didominasi oleh kekuatan kepemimpinan. Banyak studi berangkat dari pertanyaan: mengapa sejumlah daerah mampu mengukir cerita sukses dalam reformasi daerah? Dan mengapa reformasi daerah mengalami kerentanan dan tidak berlanjut? Ini tentu pertanyaan yang sedikit menantang untuk diuraikan.

Reformasi Birokrasi

Reformasi dipahami secara mendasar sebagai bentuk perbaikan atau perubahan demikian juga dengan revolusi, transformasi dan inovasi. Inovasi sebenarnya merupakan konsep yang biasa digunakan oleh dunia bisnis, yang yang kemudian diadaptasi oleh organisasi publik. Inovasi adalah bentuk terobosan atau kreasi baru dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan strategi untuk memperbaiki kinerja organisasi maupun produk dan layanan. Dengan demikian inovasi merupakan penerapan pendekatan teknokratis yang profesional nonpolitis. Revolusi sering dipahami sebagai perubahan total dan cepat. Revolusi sosial, demikian Theda Skocpol (1979, 1994) dalam buku daerah Inklusif, adalah perubahan yang cepat dan mendasar dalam masyarakat dan struktur kelas suatu negara; dan revolusi tersebut dibarengi bahkan menyebabkan terjadinya pemberontakan kelas bawah, (Sutoro, 2013:62).

Menurut Sutoro dalam bukunya Daerah Inklusif, bahwa ada empat bentuk perubahan yakni inovasi, transformasi, revolusi dan reformasi. Inovasi kekuatan perubahannya ada pada ilmu pengetahuan, teknologi dan strategi. Prosesnya dilakukan setiap saat ketika terjadi krisis kinerja. Targetnya perbaikan kinerja pemerintahan dalam pemberian layanan. Sementara transformasi kekuatan perubahannya terletak pada politik dan ilmu pengetahuan Prosesnya berlangsung lama dan berkelanjutan. Targetnya perubahan tatanan sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Sedangkan revolusi titik kekuatan perubahannya pada gerakan kelas bawah. Prosesnya berlangsung cepat, akumulasi dari krisis dan menguatnya gerakan. Dan yang terakhir reformasi lebih menitikberatkan perubahannya pada politik dan birokrasi. Prosesnya sesuai dengan pergulatan politik dalam jangka pendek. Target yang ingin diraih adalah perubahan struktur politik dan institusi pemerintahan.

Reformasi birokrasi jelas merupakan bentuk reformasi politik, tetapi reformasi politik pada umumnya membidik isu-isu demokratisasi (kepartaian, representasi, pemilihan umum, partisipasi, legitimasi, kebebasan, dan lain-lain), yang terkadang abai dengan isu governability (kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan). Dalam pembangunan demokrasi elektoral, negeri ini termasuk sukses. Akan tetapi pemerintah yang dihasilkan dari demokrasi elektoral ini lemah dalam menjalankan governability. Salah satu penyebab lemahnya governability adalah tajamnya fragmentasi politik yang sulit dikelola oleh pemimpin politik.

Banyak daerah menjadikan manajemen publik sebagai pilihan utama (dari politik sebagai panglima menjadi manajemen sebagai panglima). Namun yang perlu diperhatikan bahwa manajemen sebagai panglima tidak datang tiba-tiba dan berjalan di ruang yang hampa politik. Dengan demikian politik dan manajemen keduanya dibutuhkan dalam reformasi pemerintahan agar bekerjanya governability. Politik berkaitan dengan legitimasi, dan manajemen berkaitan dengan kinerja. Demokrasi membutuhkan legitimasi dan legitimasi membutuhkan kinerja, karena itu demokrasi membutuhkan kinerja (Larry Diamond, 2003) inilah yang disebut governability (Sutoro, 2013:66).

Governability

Governability adalah kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan (Sutoro, 2013:65). Governabilitas bicara 2 (dua) hal yaitu: otoritas dan kapasitas. Jika masuk dalam ranah governabilitas pendekatannya lebih kepada struktural bukan tidak pada ranah agen. Selama ini studi-studi ilmu sosial, politik, pemerintahan, berbicara soal perubahan pada kerangka agen, yaitu pemimpin (pemimpin yang kuat, visioner, mendorong perubahan). Dalam governabilitas ada unsur kepemimpinan, kapasitas, otoritas kemudian unsur inilah yang dilembagakan. Kelembagaan itu membutuhkan interaksi. Misalnya bagaimana interaksi (hubungan) kepala desa, masyarakat, BPD, perangkat desa yang kemudian dilembagakan. Kemudian pemberian insentif kepada perangkat desa yang berprestasi, inovatif. Sehingga hal itulah yang bisa melembagakan perubahan yang berkelanjutan. Tidak bergantung pada elit saja, tetapi ada dua hal yang perlu diperhatikan :

Pertama, adalah Otoritas

Otoritas (authority) dapat diartikan sebagai kapasitas atasan, berdasarkan jabatan formal, untuk membuat keputusan yang mempengaruhi perilaku bawahan. Banyak orang memahami bahwa otoritas adalah sebuah bentuk kekuasaan seseorang atas diri orang lain. Pada waktu seseorang memiliki otoritas, misalnya di dalam lingkup pekerjaan tertentu, maka kekuasaan menjadi mutlak miliknya. Baik itu kekuasaan untuk mengatur, mengontrol atau memutuskan sesuatu.

Jika otoritas dipegang atau dimiliki oleh seseorang yang motivasinya tidak baik, maka otoritas tersebut tidak berfaedah untuk membangun sebuah sistem malah meruntuhkannya. Otoritas juga di tangan orang yang tidak tepat, akan dapat disalahgunakan untuk menjajah orang lain, mencari keuntungan sendiri dan menghasilkan perlakuan atau tindakan semena-mena. Betapa baiknya otoritas untuk tujuan yang baik dan betapa buruknya otoritas untuk tujuan yang menyimpang. Otoritas haruslah berada di tangan orang yang tepat, yang mampu menggunakannya secara bertanggung jawab.

Otoritas yang baik dan benar yaitu, jika segala sesuatu berjalan dengan baik, di dalam sebuah sistem pemerintahan, pekerjaan atau bahkan lingkup pelayanan. Otoritas bermanfaat untuk membuat semua berada di dalam lingkup kerja yang dinamis. Semua orang tunduk dan taat serta tidak bisa bersikap semau-maunya sendiri. Aturan ditegakkan dan menjadi acuan bersama. Pemimpin yang mengendalikan situasi, menggunakan otoritas dengan bertanggung-jawab dan tidak menempatkan diri sebagai alat kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Otoritas digunakan untuk membuat semua sistem bekerja dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan bersama. Dalam konteks ini juga berlaku seorang pemimpin diikuti karena otoritas yang dimilikinya dan bahkan karena pengaruh yang dimilikinya.

Otoritas (authority) adalah hal yang berbeda dengan pengaruh (influence). Otoritas memang dapat melahirkan pengaruh. Tetapi ketaatan yang timbul dari pengaruh semacam itu adalah sementara. Pengaruh semacam itu muncul akibat otoritas yang ada di dalam diri seseorang. Saat tidak lagi memilikinya, maka otomatis dirinya tidak lagi berpengaruh pada orang lain.

Kedua, adalah Kapasitas

Dalam tulisan Wahyudi di buku Jangan Tinggalkan Desa menyampaikan Dalam menciptakan perubahan setidaknya kemampuan seorang pemimpin menggunakan kewenangan politiknya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Kemampuan dalam mengelola kewenangan politik tersebut sangat tergantung dari kapasitas politik yang dimilikinya.”

Mengelola desa dengan baik dapat membawa ke arah kemandirian yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Ukuran kemandirian sebuah desa adalah kemampuan desa dalam mengelola kewenangan dan aset yang dimiliki oleh desa menjadi basis kehidupan dan penghidupan. Kedua hal tersebut semuanya sudah diberikan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Menjalankan wewenang serta mengelola aset menjadi salah satu kekuatan dalam merubah wajah desa kearah kemandirian.

Kemampuan desa dalam mengelola kewenangan dan aset tersebut tergantung pada tiga aspek berikut antara lain, pertama, kapasitas sosial (sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Kedua, kapasitas politik dan kepemimpinan (sumber daya yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa). Ketiga, kapasitas proses dan birokrasi (sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa).

Dari ketika aspek ini kuncinya adalah ada pada kapasitas sosial yang dimiliki oleh warga desa. Mengapa hal ini yang menjadi kuncinya? karena yang menjalankan pemerintahan di desa tersebut hanya kurang dari 40 orang dibanding dengan warga desa yang jumlahnya ribuan atau puluhan ribu di setiap desa. Jadi, pemerintah desa dibandingkan dengan warga desa, pemerintah desa tidak ada apa-apanya tetapi besarnya kapasitas sosial yang dimiliki oleh warga desa itu tidak serta merta bisa kita dorong menjadi modal sosial sebagaimana yang kita pahami bahwa partisipasi tersebut mengisyaratkan kepercayaan.

Ketika kita analisis, warga Indonesia itu kurang apa sebetulnya, semua sudah dimiliki baik dalam segi kekayaan, kepintaran, kuantitas, semuanya sudah dimilik, tetapi potensi yang sudah dimiliki ini terkadang kita gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan permasalahan kecil yang selalu kita hadapi setiap hari. Kenapa hal ini bisa terjadi, problemnya adalah tras “kepercayaan yang dimiliki oleh warga Negara kepada Negara sangat kecil. Dua aspek yang telah dibahas dari atas “Kapasitas Politik dan Kepemimpinan (Sumber daya yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa) dan kapasitas proses dan birokrasi (sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa)”, ketika dijalankan dengan baik maka mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat desa pada pemerintah desa.

Kapasitas Politik itu adalah kemampuan kepala desa mengarahkan kebijakannya. Kapasitas politik itu sangat tergantung dari proses politik, jika pemilihan kepala desa berangkat dari politik yang sehat maka akan menghasilkan kapasitas politik yang sehat dan begitu sebaliknya. Bagaimana kapasitas politik ini bisa sehat yaitu dengan cara dalam setiap pemilihan yang dijalankan oleh setiap desa harus mampu melakukan perlawanan terhadap politik uang dalam memenangkan kursi kekuasaan.

Sehingga ketika yang terpilih berawal dari politik yang sehat maka relatif punya kapasitas politik yang baik serta mempunyai prasyarat dalam membangun kapasitas politik yang baik dalam pemerintahannya. tetapi ketika kekuatan uang yang digunakan dalam memenangkan kursi jabatan kita jangan berharap pemerintah yang kita pilih membawa perubahan bagi kehidupan kita, syukur-syukur kalau punya pemikiran membangun, tetapi realita yang kita lihat bagaimana mengembalikan utang.

Referensi :

Eko, S (2013). Daerah Inklusif. Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan. Yogyakarta: IRE.