Perubahan Kepemimpinan Era Wahyudi Anggoro Hadi

Acara seminar studi banding ke Tiongkok. WAHYUDI ANGGORO HADI

Untuk mengetahui perubahan gaya kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi dalam memimpin Kalurahan Panggungharjo, maka hal pertama yang saya tuliskan adalah bagaimana sejarah para pendahulunya, bagaimana peran dan prestasinya selama para pendahulunya ini memimpin Kalurahan Panggungharjo. Salah satu tonggak sejarah dikenalnya Kalurahan Panggungharjo pada level nasional sudah diawali sejak masa kepemimpinan Lurah Perempuan yang bernama Siti Sremah Sri Jazuli. Lurah Panggungharjo pada periode 1987-1989, beliau menjadi salah satu lurah teladan se-Indonesia pada masanya.

Hal ini disampaikan oleh satu staf yang sudah sejak 1991 mengabdi di Kalurahan Panggungharjo, beliau menyampaikan bahwa:

‘jangan heran ketika sampai saat ini Panggungharjo menjadi desa terbaik karena pendahulunya telah memberika dasar dan teladan yang baik’.

Faktor yang menjadikan Lurah Siti Sremah Sri Jazuli menjadi salah satu lurah teladan se-Indonesia dikarenakan pada era 80-an belum banyak kepala desa yang dijabat oleh perempuan.

Selain itu, aspek penilaian lain yang mengantarkan Kalurahan Panggungharjo menjadi Kalurahan Terbaik Nasional adalah dilihat dari segi administrasi kantor dan ketertiban wilayah.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Kunthi Hestiwiningsi tahun 2016, menyebutkan: Lurah Siti Sremah Sri Jazuli tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya dikarenakan tersandung koruspsi. Sebelumnya telah diingatkan oleh bawahannya (Sekretaris Desa) sebuah penyelewengan. Namun, beliau pada waktu itu tidak menghiraukannya. Akhirnya, Lurah Siti Sremah Sri Jazuli digantikan seorang PJ yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris desa yaitu Bapak Joko Djaelani. Pengganti Lurah Siti Sremah Sri Jazuli melanjutkan program-program yang telah dicanangkan di masa kepemimpinan sebelumnya.

Bergeser pada kepemimpinan Lurah H. Samidjo. Semasa kepemimpimpinan Lurah H. Samidjo dari 1992-2000, 2002-2012, telah meletakkan dasar pembangunan yang mengarah pada pembangunan fisik saja. Kemudian diikuti dengan pemanfaatan aset untuk disewakan (alih fungsi) ke pihak perusahaan (pembangunan gudang) dengan jangka waktu dua puluh tahun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemasukan dana untuk desa. Dan, setelah dua puluh tahun, tanah dan bangunan menjadi milik Kalurahan Panggungharjo. Dari tahun 1995-2019, ada empat gudang yang menjadi milik desa. Dari hasil gudang tersebut, ketika dimanfaatkan saat ini dapat menyuplai pendapatan desa kurang lebih 800.000.000/tahun.

Di masa kepemimpinan Lurah H. Samidjo Kalurahan Panggungharjo kemajuannya tidak terekspos di luar. Selain kondisi, saat itu kemajuan teknologi masih belum memadai. Selain itu disebabkan karena anggaran yang masuk ke desa tidak begitu besar seperti halnya yang ada saat ini. Dan ditambah pada waktu itu, secara nasional soal keuangan yang masuk kedesa belum terlembagakan dengan baik. Itulah ketika dalam pembahasan keuangan desa, Bappenas dan Kementerian Keuangan tidak sanggup memberikan data yang memadai tentang peta alokasi uang negara kepada desa, (Eko, S. 2017: iv).

Tidak hanya itu, proses perencanaan pembangunan di kalurahan Panggungharjo semasa kepemimpinan Lurah H. Samidjo lebih memberdayakan kapasitas perangkat yang ada di internal pemerintah kalurahan dan anti terhadap lembaga dari luar kalurahan seperti LSM. Model kepemimpinan seperti ini yang membuat kepemimpian antara Lurah H. Samidjo dengan Lurah Wahyudi Anggoro Hadi sangat jauh berbeda.

Kepemimpinan di masa Lurah Wahyudi Anggoro Hadi malah kebalikan dari cara yang dilakukan oleh Lurah H. Samidjo semasa menjabat. Kelebihan Lurah H. Samidjo semasa beliau memimpin adalah mampu mencari sumber-sumber keuangan untuk masyarakatnya, boleh dikatakan atmnya Panggungharjo. Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga dalam wawancara yang dilakukan oleh Kunthi Hestiwiningsi sebagai berikut:

‘Karena satu kelebihan Pak Mantan itu kan bisa menjadi atm-nya Panggungharjo. Ketika ada sesuatu, kebetulan kan semua tanah pelungguh nyaris digarap Bapak. Digarap terus buat nanam tebu, sehingga urusan financial itu nyaris larinya ke Pak Samidjo. Seperti yang saya bilang tadi, Pak Mantan itu atm-nya Panggungharjo. Nanti itung-itungannya dibelakang, minimal wis iso melu ngrampungi masalah. Sehingga beliau itu sudah mengakar kuat disini, kayak jamane Pak Harto gitu’. (Wawancara 30 Agustus 2016).

Dengan hadirnya sistem seperti yang dituturkan oleh salah satu warga di atas, menimbulkan kerentanan dengan kemunculan patron-klien yang merusak hakekat berdesa. Yang awalnya desa melakukan kerja-kerja kesemestaan, namun beralih ke sistem patron-klien yang memunculkan masalah-masalah baru seperti lambannya dalam pelayanan administrasi.

Munculnya Wahyudi Anggoro Hadi

Wahyudi Anggoro Hadi adalah seorang lulusan farmasi UGM yang berhasil memegang (meraih) rekor indeks prestasi kumulatif (IPK) terendah yang pernah diluluskan oleh UGM, lulus dengan IPK 2,04. Kecintaannya pada almamaternya membuat beliau lulus dengan waktu tempuh dua puluh dua semester/sebelas tahun menyelesaikan Strata I. Kalau ditimbang-timbang, waktu ini setara dengan waktu memperolah gelar dari Strata I sampai Strata III bagi mahasiswa angka kredit yang teksbook.

Namun, dalam setiap pendidikan formal, lama tempuh bukan sesuatu hal paling fundamental yang menjadi ukuran keberhasilan. Ini soal pengetahuan -ilmu amaliah, amal yang ilmiah ala Soekarno-. Dan, Wahyudi telah membuktikan pengetahuannya ketika menjabat sebagai pemerintah di Kalurahan Panggungharjo. Keberhasilan kepemimpinanya, beliau mendapatkan apresiasi (penghargaan) dari almamaternya sebagi alumnus berprestasi kategori pelestarian kebudayaan.

Bekal Wahyudi untuk mengantarkannya pada posisi Lurah Panggungharjo didasari pada 3 hal: Pertama, karakter personalia. Memenangkan kontestasi politik, Wahyudi tidak memiliki rekam jejak atau catatan buruk di mata masyarakat. Kedua, punya visi yang jelas dan terukur. Dari segi visi Wahyudi memikirkan dan mengusahakan bagaimana caranya agar visi yang akan ia perjuangkan ketika terpilih mampu memberikan gambaran dan membangun imajinasi bersama warga.

Visi yang dibawa oleh Wahyudi dipentas kontestasi dapat diabstraksikan menjadi sebuah mimpi-mimpi dalam imajinasi warga desa. Hal yang perlu dipahami bahwa imajinasi warga desa rata-rata (sangat) pendek, maka perlu pendekatan yang baik dalam memaparkan sebuah visi dan misi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang selama ini warga menganggap sebuah masalah. Misalnya, urusan lansia, jaminan urusan pendidikan anak, perlindungan yang layak kepada masyarakat yang rentang secara ekonomi, dan membangun kemandirian dari sisi perekonomian desa.

Jika sebelumnya, imajinasi warga berhenti pada: jalannya mulus, ngajukan proposal disetujui, dan tidak ada imajinasi-imajinasi lain bagaimana menjadikan desa sebagai ruang hidup yang layak, patut dan bermartabat bagi semua warga. Ketiga, di samping visi maupun karakter personal, ada strategi yang tidak kalah penting (strategi pemenangan). Jika dianalogikan, semisal lawan menggunakan uang sebesar 300.000.000 dalam memenangkan kontestasi, maka yang Wahyudi lakukan adalah angka tersebut dijadikan sebagai patokan dalam membangun modal sosial (sikap dan tindakan) bersama warga.

Hitung-hitungannya, uang patokan tersebut menjadi acuan dalam melakukan perlawanan terhadap politik uang. Dan caranya adalah membangun modal sosial melalui interaksi, diskusi, ataupun memperbanyak orang yang ikut bersama-sama memikul beban untuk perubahan.

Wahyudi, hadir di Pemerintahan Kalurahan Panggungharjo sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap kalurahan tempat ia lahir dan dibesarkan. Kehadirannya sebagai orang nomor satu di Kalurahan Panggungharjo sejak tahun 2012, sering mengklaim bahwa sedang melakukan eksperimentasi, mendorong transformasi atau perubahan sosial (rekayasa sosial). Akan tetapi, pendekatanya lewat jalur kekuasaan.

Sebelum menjadi lurah, mendorong perubahan di Kalurahan Panggungharjo dilakukan dengan pendekatan kultural diluar jalur kekuasaan. Mencalonkan diri Sebagai Lurah Panggungharjo di tahun 2012, mendorong perubahan sosial melalui jalur struktural, melalui kewenangan, melalui pemerintah. Kesimpulannya, ternyata, jalur struktural jauh lebih cepat ketimbang jalur kultural. Dengan adanya kewenangan, otoritas untuk mengatur, maka pemimpin punya legitimasi dan otoritas untuk memaksa orang untuk berubah. Jika dibandingkan dengan proses kultural, maka prosesnya jauh lebih lama dan dampaknya tidak begitu luas.

Pengalaman yang pernah ia tempuh melalui jalur kultural seperti halnya pemberdayaan masyarakat di Dusun Pandes, yang pada tahun 1980 Dusun Pandes disebut Kampung Dolanan Pandes. Dalam setiap ide yang dilontarkan Wahyudi Anggoro Hadi, warga merasa tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Hal inilah yang kemudian memunculkan keprihatinan Wahyudi dalam mendongrak perubahan. Dan benar adanya, apa yang telah diungkapkan Wahyudi, akan memakan banyak waktu untuk menumbuhkan kesadaran kolektif (menggapai perubahan) jika ditempuh melalui pendekatan kultural. Dan, hal ini telah berlangsung 8 tahun (1999-2007).

 

Wahyudi Menentang Praktik Politik Uang

Kemunculan Wahyudi dalam pemerintahan desa adalah sebuah lompatan sejarah yang tidak diduga oleh masyarakat dan supra desa. Dalam proses pemilihan kepala desa, Wahyudi tampil sebagai masyarakat biasa sekaligus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, terutama politik uang dalam setiap proses pemilihan pemimpin. Carut marut politik di desa pada masa orde baru hingga hari ini adalah hasil dari bingkai politik yang dibangun penguasa nasional untuk mengkooptasi desa dan disisi lain menggambarkan kegagalan lokal untuk membangun kemandirian sosial politik.

Di sini, negara menjadi bersifat omnipoten (maha kuasa) dan omnipresent (hadir dimana-mana) sehingga memberikan pengaruh yang kuat bagi masyarakat, termasuk masyarakat desa. Pengendalian politik oleh negara ini dilakukan melalui lembaga-lembaga formal, termasuk pemerintah desa. Sehingga, banyak terjadi kooptasi lembaga desa seperti birokratisasi prosedur desa dan kemandegan partisipasi masyarakat yang seharusnya bisa disalurkan melalui pemerintah desa. Akibatnya, merajalela korupsi, kolusi dan nepotisme oleh elit desa, dan birokratisasi desa membabi-buta mengontrol warganya (Dwipayana 2003:68).

Menata ulang carut marut proses politik di kalangan masyarakat, maka langkah awal dimulai dari pendidikan politik kepada masyarakat (edukasi). Kapasitas politik itu sangat tergantung dari proses politik, jika pemilihan kepala desa berangkat dari politik yang sehat maka akan menghasilkan kapasitas politik yang sehat, dan begitu sebaliknya. Bagaimana kapasitas politik ini bisa sehat?, hal ini bisa ditempuh dengan cara : dalam setiap pemilihan, setiap desa harus mampu melakukan perlawanan terhadap politik uang dalam memenangkan kursi kekuasaan. Ketika yang terpilih berawal dari politik yang sehat maka relatif punya kapasitas politik yang baik serta mempunyai prasyarat dalam membangun kapasitas politik yang baik dalam pemerintahannya. Tetapi, ketika kekuatan uang yang digunakan dalam memenangkan kursi jabatan, masyarakat tidak perlu berharap pemerintah yang dipilih membawa perubahan bagi kehidupannya. Syukur-syukur kalau punya pemikiran membangun, tetapi realita yang banyak terjadi lebih banyak (pemimpin terpilih) mengusahakan bagaimana mengembalikan utang.

Referensi :

Eko, S. (2017) Desa baru Negara Lama. Yogyakarta: Pasca Sarjana STPMD ― APMD.

Hestiwiningsih, K. (2017). Kepemimpinan Transformasional Di Tingkat Desa “Studi Gaya Kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi Sebagai Kepala Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul”. Skripsi: Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.