Pola Relasi Pemerintah Kalurahan dalam Konteks Pemerintahan Panggungharjo

Pola relasi lurah dengan pamong desa, dan anggota BPD. WAHYUDI ANGGORO HADI

Relasi Pamong Kalurahan Panggungharjo dengan Lurah Panggungharjo

Selama saya melakukan kegiatan magang di Kalurahan Panggungharjo, ada banyak hal menarik yang penulis temukan selama itu. Hal ini terkhusus pengamatan saya terhadap relasi antara lurah dan perangkat. Pertama, dalam diskusi dengan salah satu aparatur desa (Dukuh) menyampaikan bahwa: ‘para perangkat menjaga jarak kepada Lurah’. Jaga jarak yang dimaksud tidak berkonotasi negatif, tetapi lebih kepada bentuk penghormatan aparatur desa terhadap tanggungjawab yang diemban.

Apabila bawahan sangat dekat pada atasan, maka akan memunculkan dampak buruk yang persoalannya ada pada pelayanan (tugas dan tanggungjawab) yang diberikan kepada warga desa. Kedua, Perangkat Kalurahan Panggungharjo terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Dan, apabila dalam sebuah pekerjaan ada yang susah, maka langkah pertama yang dilakukan adalah tidak langsung didiskusikan dengan lurah, melainkan saling menanyakan kepada (antar) para perangkat. Kecuali jika ada hal-hal yang memang sulit untuk ditemukan solusinya baru konsultasi kepada lurah. Dan, lurah lebih banyak menerima laporan pekerjaan dari bawahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan yang bawahan kerjakan untuk diketahui oleh pimpinan (lurah).

Lurah Panggungharjo tidak menghabiskan banyak waktu untuk melaksanakan perintah pejabat atasan. Bahkan perintah pejabat atasan pernah ia tentang ketika menciptakan sebuah sistem pengunci (insentif) kultur birokrasi yang baik di Kalurahan Panggungharjo.

Ketika saya berdiskusi tentang pembangunan balai budaya dengan salah seorang pamong desa, ia menuturkan bahwa lurah tidak berposisi sebagai mandor proyek dalam setiap sasaran pembangunan di Kalurahan Panggungharjo. Hal ini pun saya pahami sendiri ketika berulang kali mendampingi perangkat meninjau progres beberapa pembangunan yang dilaksanakan di Panggungharjo. Keberadaan Lurah lebih kepada pengawasan terhadap proses perencanaan dan realisasi di lapangan —yang laporan tersebut didapatkan dari bawahan yang bertugas membidangi proses pembangunan tersebut—.

Artinya, lurah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap perangkat akan tugas dan tanggung jawabnya yang telah diatur dan ditetapkan sebelumnya (tata kerja yang jelas). Ketiga, Pembagian tugas yang jelas. ‘Lurahnya sini, Bu Carik. Kalau lurah keluar, Saya dispos ke Bu Carik’. Ungkapan ini disampaikan oleh Wahyudi kepada carik. Hal utama yang menjadi masalah dalam birokrasi, apabila tidak ada sistem kerja yang jelas.

Di awal kepemimpinan Wahyudi, selain mereformasi birokrasi, membangun sistem kerja yang jelas pun ikut ditata dengan baik, kemudian di perdeskan sebagai sistem pengunci. Kapasitas carik dalam sebuah pemerintahan desa menjadi sebuah kunci keberhasilan kemandirian sebuah desa. Tidak mungkin semua hal remeh-temeh diurus oleh lurah. Di Kalurahan Panggungharjo, carik hadir sebagai kekuatan penopang dalam pemerintahan.

Kapasitas carik panggungharjo yang mumpuni, mampu mengorganisir seluruh perangkat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan dalam perdes. Membangun kekompakkan antar para perangkat menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh seorang carik. Itulah mengapa Lurah Panggungharjo punya keleluasan dalam mendapatkan pemikiran (inovasi) dari berbagai tempat sebagai hasil dari diskusi, interaksi dan relasi dengan banyak kalangan, termasuk dengan masyarakat yang setiap saat datang menyampaikan keluhannya.

Sikap yang dimunculkan oleh Wahyudi adalah sebuah implementasi dari kemampuan jaringan yang mensyaratkan relasi terhadap banyak pihak. Karena sejatinya dalam permasalahan sosial yang ada di Kalurahan Panggungharjo, semua aktor baik negara, pemerintah, swasta, maupun masyarakat mempunyai kewajiban dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Dan kehadiran seorang pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghubungkan (connecting) semua perihal kepentingan.

Lurah Panggungharjo tidak pernah membatasi diri terhadap pamong desanya. Selama saya menjadi pamong sementara (magang) di Kalurahan Panggungharjo, saya memperhatikan komunikasi antara para pamong desa dengan lurah, termasuk pergaulan dalam menjalankan tugas. Lurah yang kadang ngobrol santai dengan pamongnya di mushola setiap jam istirahat, bercanda, bergurau dan banyak hal lain yang tujuannya terus membangkitkan semangat para pamong dalam memberikan pelayanan kepada warga desa yang kurang lebih 28.000 jiwa. Relasi yang dibangun oleh lurah terhadap pamong adalah kekeluargaan dan semangat gotong-royong. Apabila dalam keluarga ada rasa harmonis maka apapun tujuan yang ingin dicapai, pasti akan tercapai.

Relasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Dengan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dalam wilayah DIY dinamakan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) sering menjadi momok bagi lurah/kepala desa dan pamong desanya. Ketidakpahaman terhadap tugas dan fungsinya, terkadang BPD menjalankan tugas melebihi fungsinya, yakni bertindak sebagai inspektorat, hakim, intelijen dan jaksa. Dari hal tersebut, di beberapa daerah BPD diplesetkan kepanjangannya. Di Bantul BPD diplesetkan menjadi Badan Pemborosan Desa; dan, di Kalimantan Timur BPD disebut sebagai Badan Provokasi Desa. Mengapa terjadi demikian? Karena kedua pihak belum memahami secara utuh tugas dan fungsinya sebagai substansi dari Undang-Undang maupun peraturan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Panggungharjo terdiri dari sembilan orang. Pemilihan dilakukan tidak lama setelah pemilihan Lurah Panggungharjo. Dengan jumlah padukuhan yang banyak (14 Pedukuhan), maka pemilihan BPKal dilakukan secara per dapil, menyesuaikan dengan jumlah penduduk. Ada yang satu dapil terdiri dari satu padukuhan, dua padukuhan satu dapil dan ada yang gabungan tiga padukuhan satu dapil. Delapan orang (laki-laki) mendaftar dan dipilih berdasarkan dapil (keterwakilan wilayah), sedangkan satu orang (keterwakilan perempuan) mendaftar dan dipilih di Kalurahan Panggungharjo.

Keterwakilan BPKal Panggungharjo Periode 2018-2024 terdiri dari Ari Suryanto, mewakili Padukuhan Dongkelan, Agus Ahmad Basuki mewakili Padukuhan Krapyak Kulon, Bambang Prihandana, mewakili Padukuhan Krapyak Wetan, Bambang Amintoro mewakili Padukuhan Pelemsewu dan Kweni, Astuti Handayani mewakili kaum perempuan, Muhammad Agung Widodo mewakili Padukuhan Glondong dan Pandes, Agus Subagya mewakili Padukuhan Glugo, Totok Ismantoro mewakili Padukuhan Sawit dan Jaranan, dan Triyanto, mewakili Padukuhan Garon, Cabeyan, Ngireng-ireng dan Geneng.

Pemilihan BPKal di setiap dapil dipilih oleh para tokoh-tokoh masyarakat, begitu juga dengan keterwakilan perempuan yang dipilih di kalurahan. Dilihat dari latar belakang pendidikan, tujuh orang lulusan Strata I dan dua orang lulusan SLTA.

Dilihat dari segi kapasitas, BPKal Panggungharjo sudah sangat mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari hasil wawancara dengan salah seorang anggota BPKal, menyampaikan bahwa dalam segi menjalankan tugas, BPKal yang baru terpilih belajar banyak dari rekan yang sudah sejak 2012 menjabat BPKal. Selain itu, dilihat dari segi pengetahuan, anggota BPKal ada yang sering menjadi pembicara (trainer) dalam kegiatan-kegiatan di luar, ada yang purnawirawan TNI, ada yang menjadi pengacara, dan ada yang berprofesi sebagai kepala unit BRI. Pengalaman para BPKal dalam berbagai bidang menjadi penunjang kapasitas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

Untuk menjaga keharmonisan dalam menjalankan tugas dan fungsi, BPKal Panggungharjo telah membuat sebuah aturan yang menjadi kontrak sosial antara pemerintah dan BPKal yang dilembagakan melalui Peraturan BPD Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Panggungharjo. Dan, untuk mempermudah proses administrasi dalam menjalankan tugas yang ada hubungannya dengan pemerintah Kalurahan, BPKal memiliki satu tenaga staf administrasi yang juga sebagai staf honorer di Pemerintah Kalurahan Panggungharjo.

Hal lain yang dilakukan oleh BPKal dalam merawat relasi sosial dengan pemerintah kalurahan ditempuh dengan kunjungan Ketua BPKal ke kantor kalurahan setiap minggu untuk sekedar berdialog dengan aparatur desa. Untuk menyemangati BPKal dalam menjalankan tugas dan melaksanakan fungsinya, Anggota BPD diberikan tunjangan kinerja dan disediakan anggaran biaya operasional. Dalam segi peningkatan kapasitas dilakukan setiap satu tahun sekali. Akan tetapi, dalam kondisi saat ini hal tersebut tidak dapat terealisasi.

Undang-Undang dan masyarakat berharap dengan hadirnya BPD menjadi arena baru yang lebih segar dan semarak bagi dinamika demokrasi ditingkat desa. Tetapi, secara empirik di banyak tempat, BPD justru masalah yang tidak sepele. Ada kasus KKN antara kepala desa dan BPD dan juga banyak kasus ketegangan antara BPD dengan kepala desa. Secara empirik di awal kepemimpinan Wahyudi menunjukkan ketidakharmonisan antara BPD dan Kepala Desa. Dalam rapat antara BPD dan Perangkat Desa Panggungharjo, BPD pernah menyatakan untuk walkout dikarenakan tidak adanya respon atas surat yang telah dikirimkan oleh BPD kepada kepala desa. Akan tetapi hal ini ditampik oleh kepala desa, dimana perihal dalam surat tersebut hanya disebutkan surat pernyataan hasil rapat anggota BPD, bukan permohonan klarifikasi. Dengan alasan tersebut, Wahyudi sebagai kepala desa merasa tidak perlu menanggapi surat dari BPD melalui surat balasan, (hestiwiningsih, 2017:65)

Tantangan di awal kepemimpinan cukup berat, apalagi harus menyesuaikan dengan berbagai kalangan dalam pemerintahan dan stakeholder yang menjalankan fungsi pemerintahan. Hubungan yang retak di awal kepemimpinan Wahyudi menjadi pengalaman yang dapat dijadikan alarm untuk hari berikutnya. Hasil dari proses tersebut menuai banyak apresiasi kepada Wahyudi dari kalangan BPD. Hal ini disampaikan oleh salah seorang anggota BPD dalam sebuah wawancara:

‘Pak Wahyudi itu luar biasa. Inovasinya dalam membangun panggungharjo diacungkan jempol. Dalam kepemimpinannya, Wahyudi menjunjung tinggi kejujuran dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Terkadang, dalam setiap pembahasan dalam forum kadang kami tinggal menandatangani, karena semuanya jelas untuk kepentingan masyarakat. Dan soal pengawasan, malah kami lebih memudahkan, karena semua penggunaan dan pembahasan anggaran kami ketahui’.

Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik mengajarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dimonopoli oleh pemerintah desa (terutama kepala desa), tetapi harus dikelola secara bersama oleh pemerintah desa beserta unsur-unsur yang lain, baik BPD maupun masyarakat. Pemerintah Kalurahan Panggungharjo berbagi kekuasaan ke samping dengan BPD, dan berbagi peran ke bawah dengan masyarakat.

Relasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dengan Supra Desa

Diskusi dengan salah satu pegawai di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul menyampaikan bahwa relasi Pemerintah Desa dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat ada pada perencanaan dan penganggaran. Terkait perencanaan Bidang PMD lebih kepada memeriksa apakah perencanaan yang telah dibuat sinkron dengan visi dan misi bupati. Atau istilah lain isu pembangunan kabupaten. Sedangkan dalam penganggaran memperhatikan apakah sesuai dengan prioritas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, ada pada pengawasan yang dilakukan oleh bidang PMD terhadap pemerintah desa. Pengawasan ini ada pada realisasi di lapangan antara perencanaan dan penganggaran.

Dalam membangun akuntabilitas, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo bermitra dengan supra desa dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk melakukan kaji ulang atas dokumen RPJM desa sekaligus dalam rangka pengendalian internal merupakan sebuah langkah strategis sekaligus membingungkan bagi beberapa pihak. Mengapa demikian? Karena disaat banyak institusi pemerintah menghindari bersinggungan dengan lembaga auditor, Kalurahan Panggungharjo melakukan sebaliknya.

Selain bekerjasama dengan BPKP, Kalurahan Panggungharjo pun membangun kemitraan dengan Kantor Arsip Daerah. Memperhatikan pengelolaan dokumentasi dan arsip sebagai kunci dalam upaya membangun elektabilitas maka hal ini pun ditempuh oleh Kalurahan Panggungharjo untuk membantu Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam membagun sistem arsip desa.

Referensi :

Hestiwiningsih, K. (2017). Kepemimpinan Transformasional Di Tingkat Desa “Studi Gaya Kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi Sebagai Kepala Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul”. Skripsi: Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.