Pola Relasi Pemerintah Kalurahan dengan Warga Desa Versi Wahyudi

Lurah Panggungharjo ikut dalam tim kubur cepat jenasah Covid-19. WAHYUDI ANGGORO HADI

Sejak Wahyudi terpilih menjadi Lurah Panggungharjo di tahun 2012 yang lalu, wajah Kalurahan Panggungharjo begitu bermartabat di mata desa-desa di seluruh pelosok negeri, bahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini, terus memboncengi Kalurahan Panggungharjo sebagai bentuk kesuksesan dari setiap program yang diterapkan oleh kementerian tersebut.

Padahal sebelum lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Kalurahan Panggungharjo telah menapaki kaki pada pintu kemajuan. Hingga sampai saat ini dari data yang penulis peroleh dari bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul, Kalurahan Panggungharjo sudah mencapai puncak kejayaan (label) bagi setiap desa yaitu: DESA MANDIRI.

Perubahan Kalurahan Panggungharjo tidak terlepas dari reformasi politik dan birokrasi yang dilakukan oleh Wahyudi sejak ia menjabat hingga menciptakan satu struktur pemerintahan yang baru dengan kultur birokrasi yang melayani kepentingan publik yang tidak hanya sekedar pelayanan administrasi. Hal yang paling utama yang menjadi faktor perubahan institusi pemerintahan Kalurahan Panggungharjo adalah menata ulang pola relasi antara masyarakat dengan pemerintah kalurahan.

Pola relasi sangat dibutuhkan dalam menghadirkan kembali negara bagi warga desa melalui pemerintah desa. Dengan pola relasi yang baik, maka transparansi publik dan sepuluh bidang pemberdayaan terus didorong sebagai bentuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kalurahan Panggungharjo.

Relasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dengan Warga Desa

Dalam buku yang ditulis oleh Wahyudi bertitel Jangan Tinggalkan Desa, beliau menuturkan bahwa prioritas pembangunan di Kalurahan Panggungharjo diawali dengan reformasi birokrasi. Wahyudi berupaya menata ulang (reinventing government) tata kelola pemerintahan dan meletakkan dasar-dasar reformasi yang dilakukan dengan cara mengubah pola relasi antara pemerintah dengan warga desa.

Jika selama ini, pola relasi antara Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dengan warga desa hanya bersifat administrasi, maka relasi yang baru adalah bersifat pelayanan (publik). Hal itu dilakukan dengan memperluas dimensi pelayanan publik yang tidak hanya pelayanan administrasi —yang kebanyakan aparat desa lakukan— tetapi, mencakup pelayanan atas barang dan jasa publik. Dalam pemikiran Wahyudi, selama barang dan jasa menjadi kebutuhan publik (seluruh warga Panggungharjo), maka wajib bagi negara (Pemerintah Kalurahan Panggungharjo) untuk memberikan pelayanan.

Kehadiran Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Misalnya: Ketika seorang anak tidak dapat sekolah karena keterbatasan biaya, seorang ibu hamil tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sampah berserakan, kehidupan lansia tidak berkecukupan, warga mengalami masalah dengan rentenir dan permasalahan sosial yang lain, maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menyelesaikannya.

Karena, persoalan yang saya tuliskan diatas merupakan hajat hidup orang banyak yang menjadi domain dari pelayanan publik. Semua hal saya jelaskan diatas, dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dengan tujuan agar relasi antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya sebatas relasi administrasi. Tetapi, melingkupi atas segala hal yang menjadi kebutuhan dan permasalahan sosial yang ada di desa. Ada banyak permasalahan yang terjadi di setiap desa.

Namun, karena semua persoalan sosial tersebut tidak pernah ditarik dalam berpemerintahan, maka warga desa merasa keberadaan negara tidak pernah merubah kehidupannya. Dan hal inilah yang menjadi problem serius dalam kehidupan berdesa. Inilah sebuah kelemahan dari negara dalam mendidik institusi yang menjadi kepanjangan tangannya dalam memberikan pelayanan terhadap warga desa.

‘Puncak dari relasi sosial kita itu adalah kekeluargaan. Kekeluargaan menjadi salah satu aspek dari gotong-royong’. Ungkapan sederhana yang disampaikan oleh Wahyudi dalam sebuah podcast menggambarkan bahwa kehidupan di desa di tengah krisis yang sedang dialami saat ini mampu dilewati apabila ada gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat sebagai nilai dalam ke-Indonesia-an yang terus kita junjung tinggi. Gotong royong tidak bertujuan memobilisasi para warga untuk mendapatkan tenaga kerja gratis. Tetapi, makna dari gotong-royong tersebut adalah anti terhadap individualisme seperti kebanyakan kehidupan di kota-kota besar.

Hadirnya pemerintah desa dalam kehidupan masyarakat, maka relasi sosial antara pemerintah dan masyarakat akan tetap kokoh. Dan, masyarakat merasakan kehadiran negara dalam dirinya dan begitu sebaliknya. Sebelumnya, persoalan relasi antara pemerintah dan masyarakat serasa ada gab yang belum diretas, yang membuat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan di desa menurun. Mengapa demikian? Karena persoalan mendasar yang dialami oleh setiap masyarakat tidak pernah disentuh oleh pemerintah.

Dalam artian pemerintah berjalan untuk dirinya sendiri (kerja administrasi) dan begitu sebaliknya dengan warga desa. Melalui reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo, maka Wahyudi beserta jajarannya berhasil menciptakan kepercayaan warga terhadap pemerintah kalurahan melalui pola relasi yang dibangun dengan kehadiran pemerintah dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling mendasar —pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana—.

Relasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dengan Lembaga-Lembaga Yang Ada di Desa

Lembaga-lembaga desa yang ada di Kalurahan Panggungharjo merupakan salah satu pendongkrak kemajuan Panggungharjo dalam berbagai bidang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki kewenangan asli dan kewenangan lokal berskala desa. Jika dirinci ada 120 kewenangan. 40 kewenangan hanya bisa dikerjakan oleh aparatur desa sedangkan 80 kewenangan lainnya dibagi (habis) rata dengan lembaga-lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran kolektif serta membuka ruang dan mendorong pelembagaan partisipasi sekaligus menciptakan rasa memiliki bagi warga desa terhadap desanya sendiri. Hadirnya orang-orang dalam kelembagaan desa yang dibentuk oleh Kalurahan Panggungharjo adalah sebagai upaya memasukkan orang-orang baru, yang progresif untuk mendongrak perubahan dan menopang perjalanan Kalurahan Panggungharjo.

Membangun partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar menyerap aspirasi, memberikan informasi, sosialisasi atau konsultasi publik, atau mendengarkan suara dan memberikan penghargaan kepada masyarakat. Lebih dari itu, membangun kemitraan secara bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat sebagai subyek yang secara aktif mampu menentukan dan mengontrol proses pemerintahan (Sutoro, 2004:317).

Perluasan dimensi pelayanan publik memaknai bahwa pelayanan publik itu tidak hanya sekedar administrasi. Tetapi pelayanan barang dan jasa. Ketika barang dan jasa menjadi kebutuhan publik maka sifatnya wajib untuk memberikan pelayanan. Untuk mengampu pelayanan barang dan jasa tidak mungkin membebankan kepada perangkat desa, sehingga dipaksa untuk menyesuaikan tata kelembagaan desa. Penyesuaian tata kelembagaan desa terhambat karena STOKnya sudah matang (rigid). Tidak mungkin menambahkan kasi ataupun menambahkan kaur. Strateginya adalah memberdayakan lembaga desa. Hal inilah yang membuat lembaga desa di Kalurahan Panggungharjo begitu banyak.

Kehadiran mereka adalah mengampu sebagian besar pelayanan barang dan jasa publik. Terkait dengan pemberdayaan, sistem informasi, perlindungan sosial, pengelolaan kewilayahan melalui paguyuban ketua RT (PAKARTI), mengurus keagamaan ada Dewan Masjid Indonesia (DMI), kerjasama dengan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (Majelis Tasmi’ul Qur’an), Pengurus Anak Cabang Muhammadiyah (Pengajian Surya Candra), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan lain sebagainya.

Langkah ini adalah sebuah pemberdayaan yang dilakukan Kalurahan Panggungharjo sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah desa. Lembaga-lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa bukan berposisi pada pembinaan dari pemerintah desa melainkan pemberdayaan. Konteks pembinaan sering diasumsikan (konsep masa dulu) hubungan yang tidak setara antara pembina dengan yang dibina. Pembina lebih hebat, lebih berkuasa, dan lebih kaya daripada yang dibina.

Sedangkan pemberdayaan berangkat dari hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai, (Sutoro, 2004:200).

Kehadiran lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kalurahan Panggungharjo, konsepnya tidak seperti jaman orde baru yang kehadiran lembaga desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah atasan dalam mengontrol setiap pergerakan maupun kebijakan yang ada di setiap desa. Tetapi konsep kehadiran lembaga-lembaga di Kalurahan Panggungharjo sebagai bentuk penyesuaian tata kelembagaan dalam merubah pola relasi antara pemerintah dengan warga. Misalnya, masyarakat mengalami konflik.

Di Kalurahan Panggungharjo telah dibentuk Lembaga Mediasi Desa (LMD) yang digawangi advokat-advokat muda yang berdomisili di Panggungharjo. Tujuannya agar masyarakat yang berkonflik dapat berdamai secara kekeluargaan dan tidak menimbulkan gelombang konflik baru. Selain itu, keberadaan sistem informasi desa juga memberikan sumbangsih besar terhadap pemerintah. Dengan terlembaganya sistem informasi desa dengan baik dan penyesuaian kinerja tertata baik, maka sumber data dan sumber informasi (dari pemerintah ke masyarakat maupun dari masyarakat ke pemerintah) yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan mudah untuk dieksekusi.

Selain itu, untuk mempermudah akses informasi maka sebagian pekerja di lembaga desa menjadi staf honorer di Kalurahan panggungharjo. Misalnya Ketua Karang Taruna Cahyaning Amerta dan salah seorang staf Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID) pun menjadi staf honorer di Kalurahan Panggungharjo. Dengan ini akan lebih mempermudah informasi demi kolaborasi antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam membangun sebuah sistem kerjasama memajukan desa.

Lembaga-lembaga yang ada di Kalurahan Panggungharjo melekat dengan setiap seksi yang ada di Kalurahan.

Misalnya lembaga mediasi desa melekat dengan seksi keamanan, BUMDes melekat dengan seksi kemakmuran, Bapel-JPS melekat dengan seksi pelayanan dan lain-lain. Artinya dalam segi pembagian anggaran, setiap lembaga melekat dengan seksinya yang menaunginya. Misalnya anggaran BPJS ada di kasi pelayanan. Setiap lembaga yang ada di Kalurahan Panggungharjo azasnya adalah kalau kewenangan dilimpahkan anggaran disertakan, di banyak desa kewenangan diberikan anggarannya ditahan.

Pola relasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo yang coba dibangun oleh Wahyudi Anggoro Hadi, dengan memberikan kepercayaan kepada warga desa dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga bentukan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo sendiri sesuai dengan passion lembaga-lembaga tersebut untuk berkreativitas, berkolaborasi bersama Pemerintah Kalurahan Panggungharjo untuk membangun desanya sesuai mandat kewenangan dari Pemerintah Kalurahan dalam bentuk perencanaan program kerja lembaga desa yang tentu saja diikuti mandat anggaran dari Pemerintah Kalurahan Panggungharjo yang bersumber dari APBKal.

Referensi :

Eko, S. (2004). Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: APMD Press.

Wahyudi, A. (2018). Jangan Tinggalkan Desa. Yogyakarta: Elfira Publishing.