Reformasi Birokrasi yang Dilakukan Wahyudi Anggoro Hadi

Salah satu buku hasil Kongres Kebudayaan Desa yang berjudul Reformasi Birokrasi. SANGGAR INOVASI DESA

Mengapa ada desa yang makmur ‘maju’ dan mengapa ada desa yang miskin ‘kurang maju’? Pertanyaan ini hampir sama dengan kisah yang termuat dalam buku yang berjudul Mengapa Negara Gagal yang ditulis oleh Daron Acemoglu & James A. Robinson. Dalam buku itu diceritakan: Mengapa Korea Utara miskin dan Korea selatan melejit. Itu bukan soal budaya dan bukan soal geografis. Selain itu, ada juga kisah tentang Suku Nogales di Arizona. Arizona itu di Amerika serikat dan Sanora di Meksiko di garis perbatasan. Sukunya sama, nenek moyangnya sama, warna kulitnya sama tetapi, di utara makmur dan di selatan miskin.

Hal demikian terjadi bukan karena budaya dan geografisnya. Jawabannya terletak pada watak, karakter dan institusi. Institusi yang ekstraktif akan menciptakan kemiskinan, kemelaratan. Dan institusi yang inklusif akan menciptakan kemajuan dan kemakmuran.

Cerita di atas saya mencoba mengaitkan di desa-desa yang ada di Kabupaten Bantul. Mengapa ada ketimpangan antara Kalurahan Panggungharjo dengan Kalurahan di sekitar Panggungharjo, khususnya dalam kemajuan berdesa. Padahal sumber daya yang ada sama-sama tidak jauh berbeda. Tidak hanya itu, suku, letak geografis, budaya pun sama. Apakah hal demikian terjadi karena watak, karakter dan institusi yang ada di desa? atau terletak pada perencanaan yang tidak menghadirkan konsep tujuan yang jelas seperti halnya dalam buku Tania Murray Li menghadirkan kemakmuran akan tetapi, dengan sengaja tidak menyentuh akar paling dasar dari persoalan ketimpangan akses sehingga niat baik mendatangkan kesengsaraan yang berkepanjangan. Istilah lain yang kerap diungkapkan oleh Sutoro Eko “membawa niat baik ditempuh dengan cara keliru membuahkan hasil yang gagal dan dampak yang buruk”. Dalam problem sebetulnya ada pada institusi (pola relasi kelembagaan).

Kesuksesan Kalurahan Panggungharjo di bawah kepemimpinan Wahyudi didasari pada penataan kelembagaan (reformasi birokrasi) yang target perubahannya ada pada struktur politik dan institusi pemerintahan. Reformasi birokrasi yang paling substansi adalah merubah pola relasi —relasi negara dengan warga, relasi pemerintah dengan rakyat—.

Dari awal kepemimpinan Wahyudi tidak ada kesepakatan yang dibuat di internal pemerintah desa. Tetapi perubahan itu perlahan-lahan terwujud karena didorong oleh perubahan pola relasi yang kemudian memaksa tata kelembagaan. Jadi, seluruh perangkat dipaksa harus menyesuaikan tata kelembagaan desa yang baru. Kalau relasinya relasi administratif, tentu kelembagaannya seperti sebelumnya (birokrasi lama). Penyesuaian tata kelembagaan menjadi tahapan reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo.

Penyesuaian tata kelembagaan desa sering terhambat karena STOKnya sudah matang. Tidak mungkin nambah kasi, nambah kaur. Karena STOKnya sudah rigid. Strateginya adalah memberdayakan lembaga desa. Karena untuk mengampu pelayanan barang dan jasa tidak mungkin membebankan kepada perangkat kalurahan. Perangkat Kalurahan tidak terbiasa mengurus pendidikan, mengurus sampah, mengurus pemberdayaan ekonomi, Sehingga dipaksa untuk menyesuaikan tata kelembagaan desa.

Kemudian mengapa lembaga desa di panggungharjo banyak?, karena mengampu sebagian besar pelayanan barang dan jasa publik. Perluasan dimensi pelayanan publik memaknai bahwa pelayanan publik itu tidak hanya sekedar administrasi, tetapi pelayanan barang dan jasa. Ketika barang dan jasa menjadi kebutuhan publik maka sifatnya wajib untuk memberikan pelayanan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki kewenangan asli dan kewenangan lokal berskala desa. Jika dirinci ada 120 kewenangan.

40 kewenangan hanya bisa dikerjakan oleh perangkat desa sedangkan 80 kewenangan lainnya dibagi rata dengan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan, dan itulah yang dilakukan oleh Kalurahan Panggungharjo. Hadirnya orang-orang dalam kelembagaan desa yang dibentuk oleh Kalurahan Panggungharjo adalah sebagai upaya memasukkan orang-orang baru, orang-orang pemikir-pejuang, pejuang-pemikir, orang-orang progresif yang mendongkrak perubahan dan menopang perjalanan kemajuan Kalurahan Panggungharjo. Hingga sampai saat ini, Kalurahan Panggungharjo memiliki 11 lembaga desa dalam rangka membuka ruang dan mendorong pelembagaan partisipasi sekaligus menciptakan rasa memiliki bagi warga desa terhadap desanya sendiri.

Selama kepemimpinan Wahyudi, ia menuturkan bahwa merubah kultur birokrasi itu waktunya butuh tiga tahun. Satu tahun awalnya masih satu atau dua orang kemudian sisanya dipaksa untuk berubah. Pemaksaannya itu menerapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Kemudian tahun 2015 ada perdes yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan bagi perangkat desa berupa tunjangan kinerja. Satu-satunya perdes yang kita lengkapi dengan kajian akademik, karena itu mendeskresi Permendagri 115.

Di Permendagri 115 tidak ada nomenklatur tunjangan kinerja. Di APBDKal Panggungharjo, pun ikut ditambahkan (ikut mendeskripsikan permendagri). Hal ini dasarnya ada pada permendagri 20 tahun 2018 pengelolaan keuangan desa. Kemudian hal ini diletakkan dalam proses transformasi, mendorong adanya regulasi. Pertanyaan sederhana, mengapa kultur birokrasi desa sangat susah untuk dirubah? biasanya kultur birokrasi desa selalu terbiasa pada sikap korup, lamban, bias kepentingan elit dan tidak transparan. Keberadaan itu semua yang perlu digarisbawahi adalah tidak semata-mata salahnya perangkat desa. Ada dua persoalan mendasar mengapa hal itu terjadi. Pertama, sejak UU 5 tahun 1979 desa tidak pernah diurus oleh negara. Kedua, ada proses negaranisasi, proses liberalisasi melalui PNPM. Ketika munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka, cara pandang negara terhadap desa itu berubah. Ada asas rekognisi dan subsidiaritas. Bisa diklarifikasi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 perangkat desa itu berapa tahun sekali diberikan pelatihan oleh kabupaten, hampir tidak pernah. Akibat dari puluhan tahun desa tidak pernah diurus oleh negara, jadi wajar kultur birokrasinya rusak.

Selain itu, kultur birokrasi desa rusak karena dalam pemerintah desa, tidak dikenal yang namanya jenjang karier dan tidak ada insentif (tunjangan kinerja). Misalnya, penulis masuk sebagai perangkat desa dan menduduki posisi kepala seksi. Tentu sampai nanti berlumut pun, tetap akan jadi kepala seksi. Kinerja meningkat, tetapi memasuki masa pensiun tidak ada uang pensiun. Inilah yang perangkat desa malas untuk memperbaiki kinerjanya karena tidak ada motif yang menjadi jaminanya di hari tua.

Perubahan relasi, penyesuaian tata kelembagaan, dan kultur birokrasi ketika telah tertata, maka dibuat sistem pengunci dengan pengkajian berbasis kinerja. Yang berkinerja baik berhak atas pendapatan yang baik, dan begitu sebaliknya. Selain itu, didukung dengan penataan susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan (pembagian kerja yang jelas) yang hal ini telah diatur dalam Peraturan Desa Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2020 (perubahan).

Wajah Baru Perencanaan Wahyudi (Strategi Dalam Mendongkrak Perubahan)

Direktur Lembaga Strategi Nasional (Syarief Aryfa’id) pernah berucap kepada penulis: ‘memajukan desa itu sederhana. Tidak perlu otak-atik itu APBDesmu. Kamu manfaatkan APBDesmu untuk menyusun betul pemetaan desamu. Bangun relasi, apa yang bisa dijual di desamu, sehingga orang tertarik. Prinsip sociopreneur’.

Kemajuan suatu desa ditentukan dari bagaimana pemerintah desa bersama masyarakatnya bergotong royong dalam menyusun perencanaan melalui potensi yang ada di desa (inklusif).

Dalam merumuskan ini harus disertai dengan tipologi yang ada di desa. Data potensi yang dimiliki oleh desa menjadi dasar dalam merumuskan program tematik yang menghadirkan outcome sebagai daya ungkit kemajuan desa. Program tematik yang akan lahir dari hasil kajian dan analisis melalui berbagai isu, baik itu isu pembangunan nasional, isu pembangunan provinsi, isu pembangunan Kabupaten dan isu potensi desa menjadi fokus dan locus yang dihadirkan dalam musyawarah. Apa tujuannya? Agar ada proses ekspos, proses sosialisasi dan proses pewartaan terhadap potensi desa yang melahirkan persamaan persepsi seluruh masyarakat desa.

Sehingga, dalam setiap musyawarah pokok pembicaraan tidak lagi curhatan masyarakat yang dililit dengan berbagai masalah. Inilah nalar pemberdayaan. Pemberdayaan menghadirkan pengetahuan, pemberkuasaan, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Ketika konsep pemberdayaan ini dihadirkan dalam berdesa maka esensi dari rekognisi akan tercapai. Dan outputnya adalah masyarakatlah yang berpemerintahan, masyarakat yang ber Bumdes dan masyarakat yang mengembangkan ekonominya.

Bukan lagi permendagri, permendes, permenkeu yang mengendalikan dan mengatur, tetapi itu adalah sebagai tools bukan sebagai instruksi. Narasi di atas menyerupai proses perencanaan yang dilakukan oleh Wahyudi dalam membangun Kalurahan Panggungharjo. Tahun 2018, penulis pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kalurahan Panggungharjo dalam menyusun Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2018-2024. Proses yang dilaksanakan merupakan hal unik dalam perencanaan yang kemungkinan tidak banyak desa-desa lain lakukan.

Proses perencanaan yang dilakukan, dilaksanakan melalui Workshop dan FGD (Forum Group Discussion) setiap hari senin dan hari kamis untuk membahas 10 (sepuluh) isu strategis, antara lain: keamanan dan ketertiban, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tata ruang dan infrastruktur lingkungan pemukiman, agama dan kebudayaan, dan reformasi birokrasi.

Dalam pelaksanaan Workshop dan FGD (Forum Group Discussion), setiap tema diskusi mengundang dari berbagai pihak mulai dari akademisi, masyarakat dan organisasi perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk menyatukan persepsi antara masyarakat dan pemerintah serta menemukan banyak potensi yang dimiliki oleh desa dan menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. Keberadaan OPD dalam setiap diskusi menjadi faktor penting dalam menarik program-program yang telah dibuat oleh kabupaten melalui dinas-dinas masuk kedalam ranah desa.

Karena jika tidak maka desa susah mengakses anggaran, dan dinas pun sebaliknya. Contohnya, desa ingin mengakses dana kebudayaan ataupun pariwisata, tetapi tidak dapat diakses karena status desa yang belum menjadi desa kebudayaan maupun desa pariwisata. Kita harus akui bahwa imajinasi masyarakat desa memang begitu sempit, apalagi dalam perencanaan pembangunan. Hal ini digambarkan oleh Wahyudi dalam channel YouTube Mojokdotco.

Misalnya pada tahun 2017, ketika melakukan musdus untuk menggali gagasan terkait rencana pembangunan, pemerintah desa tidak lagi menerima usulan infrastruktur. Respon masyarakat seolah-olah pada bingung mau usulkan apa? Itulah gunanya ada pemerintah yang memberikan gambaran (pancingan) terkait permasalahan yang ada di desa. Misalnya, di Kalurahan Panggungharjo sering terjadi hamil diluar pernikahan, ketelantaran lansia, keterjeratan rentenir dan hal-hal lain yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Hal-hal seperti ini dipaparkan kepada masyarakat, karena inilah hal-hal yang kadang fundamental yang bisa saja terjadi pada keluarga, pada diri sendiri, maupun tetangga. Hal yang menarik dalam proses perencanaan di Kalurahan Panggungharjo rata-rata konsumsi makanan, seperti sayur, beras, dan pengeluaran seluruh masyarakat Kalurahan Panggungharjo dipahami oleh Wahyudi. Dengan kapasitas ekstraktif yang dimiliki, data ini mampu dijadikan sebagai potensi dalam mendatangkan pendapatan.

Bagaimana caranya? Kebutuhan sehari-hari (wajib) yang diperlukan oleh masyarakat ditarik untuk dikelola dalam desa. Sehingga keuangan masyarakat berputar dalam desa.