Sekilas Perjanjian Pranikah

Raffi dan Nagita, Salah Satu Pasangan yang Membuat Perjanjian Pranikah. IG/raffinagita1717

Selama kurang lebih dua puluh tiga tahun menjadi penghulu, belum pernah selama itu mencatat adanya pasangan suami istri membuat perjanjian pranikah di KUA. Padahal, perjanjian ini dapat dilakukan dan telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam situasi tertentu, perjanjian pranikah ini sangat penting untuk memperjelas mengenai harta, hak, dan kewajiban pasangan suami istri, sehingga untuk menghindari pemanfaatan harta benda milik pasangan secara tidak tepat bahkan merugikan pasangan nikah.

Perjanjian pranikah atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan calon pasangan suami istri, salah satunya untuk memisahkan harta mereka ketika telah menikah.

Berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama sehingga nantinya jika salah satu dari pasangan suami istri ingin menjual atau mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya.

Perjanjian Pranikah Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia

Secara hukum, perjanjian pranikah telah diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 UU Perkawinan yang mengatakan, perjanjian tersebut dibuat secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perjanjian pranikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab VII Perjanjian Perkawinan Pasal 45 hingga Pasal 52. Dalam KHI, perjanjian perkawinan dibagi dua, yaitu taklik talak atau talak suami yang jatuhnya digantungkan pada hal yang sudah disepakati dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pembuatan perjanjian pranikah harus dibuat dalam bentuk akta autentik, artinya perjanjian harus dibuat oleh notaris. Selayaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian pranikah harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHP.

Akta autentik tersebut juga perlu didaftarkan kepada lembaga pencatatan perkawinan, yakni Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) agar perjanjian pranikah berlaku bagi pihak ketiga yang berkaitan, misalnya kreditur. Berikut adalah beberapa hal penting yang harus dicantumkan dalam perjanjian pranikah.

Pemisahan Harta dan Hutang

Dalam perjanjian pranikah, calon pasangan suami istri dapat mengatur kepemilikan dan pemisahan harta untuk menghindari penggabungan harta yang diperoleh masing-masing suami istri selama pernikahan berlangsung. Berdasarkan Pasal 119 KUHP, pada hakikatnya harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali terdapat perjanjian pranikah antara suami dan istri. Jadi, dalam perjanjian pranikah, calon pasangan suami istri boleh menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan oleh masing-masing suami atau istri adalah milik dari suami atau istri yang memperoleh harta tersebut.

Hal ini penting, terutama jika Anda menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) dan ingin membeli tanah di Indonesia maka tanah tersebut tidak dapat dimiliki oleh Anda sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) karena tanah tersebut akan menjadi harta bersama. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa WNA tidak dapat memiliki tanah di Indonesia, sedangkan WNI dapat memiliki tanah dengan status hak milik karena sudah adanya pemisahan harta bersama dengan WNA.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa WNA hanya boleh memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) yang diperuntukkan bagi apartemen atau rumah susun (rusun) sebagai tempat tinggal selama melakukan pekerjaannya di Indonesia. HGB itu berlaku dalam durasi 20-30 tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

Tidak hanya itu, dengan adanya pemisahan harta, calon pasangan suami istri juga dapat mengatur pemisahan hutang. Sehingga, suami dan istri yang tidak berhutang tidak akan turut menanggung hutang secara bersama-sama atau tanggung renteng, melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing.

Setelah Perceraian

Perjanjian pranikah juga bisa mengatur mengenai konsekuensi apabila suami istri bercerai, terutama apabila suami istri telah memiliki anak. Hal yang umumnya sering dipermasalahkan adalah mengenai hak asuh anak, di mana masing-masing suami maupun istri merasa berhak untuk mendapatkan hak asuh atas anak.

Hal ini dapat dicantumkan secara khusus dalam perjanjian pranikah. Misalnya, calon pasangan suami istri bisa mengatur jika terjadi perceraian akibat perselingkuhan maka pihak yang berhak untuk mengasuh anak adalah pihak yang tidak melakukan perselingkuhan tersebut.

Tapi, perlu diingat bahwa hak asuh atas anak diatur lebih lanjut dalam KHI dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait perlindungan anak. Sehingga, pengaturan tentang hak asuh atas anak tetap tidak boleh melanggar ketentuan tersebut.

Selain hak asuh atas anak, perjanjian pranikah juga dapat mengatur pihak yang akan menanggung biaya hidup anak dan biaya pendidikan anak setelah perceraian terjadi. Pada Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, tercantum seorang ayah wajib menafkahi dan membiayai kebutuhan anak meskipun telah terjadi perceraian. Tetapi, perjanjian pranikah dapat diatur secara khusus mengenai pembagian tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan anak agar kebutuhan anak tetap terpenuhi.

Syarat bagi Istri atau Suami

Dalam bagian ini, calon pasangan suami istri dapat menuliskan syarat-syarat khusus mengenai hal yang diizinkan maupun dilarang untuk dilakukan oleh masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya, calon pasangan suami istri bebas mengajukan syarat apapun selama keduanya sepakat dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Misalnya, Anda dapat mengatur mengenai syarat bagi istri yang bekerja untuk tetap memberikan batasan minimum waktu yang harus diluangkan untuk kepentingan keluarga.

Aspek Penting Pembuatan Perjanjian Pranikah

Walaupun pembuatannya tidak diharuskan, perjanjian pranikah dianjurkan untuk dibuat agar kedua belah pihak terlindungi. Meski tujuannya untuk melindungi berbagai pihak dari tuntutan yang mungkin muncul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri atau terjadi perpisahan akibat kematian, beberapa orang masih menganggap ini sebagai hal yang tabu untuk dilakukan.

Hal ini berpotensi menyebabkan pertentangan dari berbagai pihak, terutama keluarga. Agar perjanjian pranikah dapat disepakati dengan baik oleh calon pasangan suami istri dan juga keluarga masing-masing, berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar perjanjian pranikah dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

Keterbukaan

Perjanjian pranikah tidak hanya memerlukan kesepakatan calon pasangan suami istri, melainkan juga perlu dibicarakan secara terbuka dengan keluarga masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak ada anggota keluarga yang salah paham karena keberadaan perjanjian pranikah identik dengan unsur ketidakpercayaan dan perceraian.

Selain itu, pembuatan perjanjian pranikah membantu melatih diri untuk bersikap terbuka mengenai kondisi finansial saat ini. Misalnya, jika seseorang berprofesi sebagai pengusaha maka besar kemungkinan orang tersebut memiliki hutang sebelum maupun setelah menikah, sehingga penting untuk disampaikan bahwa pembuatan perjanjian pranikah ini dilakukan untuk menghindari adanya pencampuran tanggung jawab atas hutang di kemudian hari.

Kerelaan

Setelah masing-masing pihak terbuka mengenai harta yang dimiliki. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kesediaan suami istri untuk membuat dan menyepakati perjanjian pranikah sebelum melakukan tahap persiapan pernikahan. Tidak boleh ada unsur keterpaksaan antara calon pasangan suami istri dalam pembuatan perjanjian pranikah. Adanya unsur keterpaksaan dapat membuat perjanjian tersebut dibatalkan.

Pendaftaran Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 berbunyi, ‘Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.’

Artinya, perjanjian pranikah dapat mengikat atau berlaku juga bagi pihak ketiga, apabila perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian ini harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian tersebut, agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh calon pasangan suami istri. Jika tidak didaftarkan maka perjanjian pranikah hanya mengikat pihak yang membuatnya, yakni calon pasangan suami istri yang bersangkutan.

Demikian beberapa hal yang umum diatur dalam suatu perjanjian pranikah. Sudah saatnya menghindari pemahaman bahwa perjanjian pranikah merupakan hal yang tabu, karena perjanjian ini dapat melindungi kepentingan berbagai pihak, bukan hanya istri ataupun suami, melainkan juga anak dan pihak ketiga di luar pernikahan.

Add Comment