Selain Menolak Politik Uang, Wahyudi Menolak ASN

Penilaian Desa Antikorupsi oleh KPK. FB WAHYUDI ANGGORO HADI

Selain menolak politik uang, Wahyudi menolak banyak hal untuk mereformasi birokarasi pemerintah desa di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses yang telah ia tempuh diawal kepemimpinannya (2012) pun, dilakukan oleh Wahyudi ketika ia mencalonkan diri di periode kedua (2018-2024).

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Topik Hidayatulloh (2020) menyimpulkan bahwa: siasat dan legitimasi politik yang dilakukan oleh Wahyudi untuk memenangkan PILKADES adalah dengan cara politik pemerintahan dengan merebut kekuasaan tanpa politik uang dan menggunakan otoritasnya untuk memaksakan perubahan. Wahyudi menggunakan paradigma baru, menawarkan untuk melakukan beban kerja setara dengan jumlah yang dibayarkan oleh kandidat.

Ini adalah kapasitas politik yang dimiliki oleh seorang Wahyudi dalam mengembalikan ‘trust’ warga. Wahyudi berulangkali berucap: Pemimpin yang buruk itu merepresentasikan pemilihnya, karena logika demokrasi itu mengandaikan, dalam menentukan pemimpin, ditentukan melalui suara terbanyak. Jika, pemilih memilih pemimpin yang buruk maka pemilihnya juga lebih buruk dari pemimpinnya, dan begitu sebaliknya.

Kadang masyarakat tidak adil, di satu sisi sudah terima uang tetapi di sisi lain, masih bermimpi ingin mengharapkan pemimpin yang baik. Dalam konteks politik kita harus melakukan pendidikan politik secara baik kepada masyarakat, yang tidak hanya mendorong masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang tinggi, berwirausaha, menabung maupun berinvestasi. Kapasitas Politik itu adalah kemampuan kepala desa mengarahkan kebijakannya.

Dalam proses politik yang baik maka akan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat desa pada pemerintah desa.

Wahyudi Menentang simbol-simbol Negara (ASN)

Wahyudi adalah sejatinya masyarakat yang paling anti terhadap negara. Sejak kecil sudah terbiasa melepaskan atribut negara dalam kehidupannya. Mulai dari menginjak-injak raport ketika SMA, sampai hari ini tidak pernah bayar pajak, tidak memiliki SIM, dan untuk KTP sekalipun, ia memiliki karena dipaksa dengan keadaan (menikah dan persyaratan mencalonkan diri menjadi lurah). Termasuk Ijazah beliau SMA diambil sekitar 4 tahun yang lalu, dan itupun diambil oleh keluarganya. Sikap inilah yang merupakan bagian dari perlawanan Wahyudi terhadap negara.

Ia melihat bahwa sepanjang hidup keluarganya maupun masyarakat sekitar, tidak diurusin dan diperhatikan oleh negara.

Berkaca dari latar belakang tersebut maka bisa diasumsikan bahwa, Wahyudi menentang kehadiran ASN dalam lingkup desa adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap simbol-simbol negara. Di Kalurahan Panggungharjo memiliki satu orang ASN yang sudah ada sejak sebelum Wahyudi menjabat sebagai Lurah Panggungharjo. Keberadaan ASN di Kalurahan Panggungharjo sangat ditentang oleh Wahyudi diawal masa kepemimpinanya. Keberadaan Sekretaris Desa (Carik) adalah sudut pandang administrasi publik dalam memandang pemerintah.

Hal yang selalu dikhawatirkan ketika pamong desa (carik) menjadi PNS, yaitu: Pertama, pamong desa menjadi kepanjangan tangan birokrasi pemerintah yang kemungkinan akan bertindak sebagai alat kontrol efektif kepada masyarakat desa, sehingga mengurangi ruang publik desa. Kedua, orientasi pamong desa akan cenderung kepada pemerintah ketimbang melayani dan mengabdi pada kepentingan warga, (Triputro & Supardal, 2005:339).

Sepenggal kisah yang pernah penulis alami selama melaksanakan praktikum di sebuah desa di Jawa Tengah yang menjadi penguatan argumentasi penentangan yang dilakukan oleh Wahyudi. Suatu ketika mahasiswa praktikum menyelenggarakan sarasehan. Pada hari dan jam yang sama ada kegiatan di kabupaten perihal kampanye seorang calon petahana. Carik yang berstatus ASN ngobrol serius dengan penulis meskipun hanya sebentar.

Ia menyampaikan: “Nanti saya ijin sebentar ya, tidak dapat mengikuti sarasehan, karena ada kegiatan kampanye di kabupaten. Dan apabila ada carik yang berstatus ASN tidak datang maka dianggap sebagai penentang dan tidak pro terhadap calon petahana, dan dampaknya pasti akan dipindahtugaskan”.

Hal yang sama dikhawatirkan oleh Wahyudi. Misi melayani warga tentu (pasti) akan berbenturan dengan kepentingan supra desa. Pada saat itu, pergolakan antara carik dan lurah menjadi catatan pribadi masing-masing yang baik untuk dikenang. Wahyudi pada waktu itu sangat menentang ketika megikuti rapat bersama antara seluruh carik dan lurah se-Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul. Penentangan itu dilakukan di depan seluruh para hadirin yang ada, termasuk di depan Carik Panggungharjo yang hadir pada pertemuan tersebut.

Penentangan ini jika tidak disikapi dengan baik pasti akan membawa problem baru dalam internal pemerintahan. Problem bisa saja terletak pada menurunnya semangat kerja carik sebagai tonggak utama dalam birokrasi pemerintahan dan akan berdampak pada harmonisasi (relasi) anatara lurah dan carik yang berdampak pada proses pembangunan dan perubahan (pembaharuan). Namun, yang perlu digarisbawahi dalam dinamika ini adalah hal yang terjadi bukan sebuah konflik.

Hal yang menarik dari kepribadian orang Jawa yang perlu peneliti angkat dalam tulisan ini adalah soal sikap legowo, ewo-pekewoh dan rasa hormat pada atasan meskipun atasannya (lurah) sangat jauh dibawah umurnya (carik). Ada satu ungkapan dengan sikap merendah yang dilontarkan oleh carik kepada lurah ketika peneliti diskusi (penelitian tetapi serasa bukan penelitian): “bagi saya, tidak apa-apa jika dipindahkan ataupun tidak dipindahkan, Pak. Tapi persoalannya, apakah Bapak nyaman bekerja dengan saya?”.

Ungkapan ini sebuah khas yang menyatu dalam diri setiap orang Jawa dalam menghadapi persoalan yang menyangkut pergolakan batin.

Kembali pada hasil pertemuan antara seluruh carik dan lurah se-Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul terkait menanyakan posisi carik, di sana disimpulkan bahwa, bagi yang ingin menetap di Kalurahan harus segera membuat surat permohonan. Dalam dinamika yang terjadi antara lurah dan carik di Kalurahan Panggungharjo, Wahyudi mendorong carik untuk segera membuat surat tersebut agar carik tidak dipindahtugaskan. Hal inipun tidak hanya sekali dua kali dilontarkan, namun berkali-kali.

Sikap dan tindakan Wahyudi ini sebagai bentuk kepedulian (among) dan memberikan semangat kembali dan menciptakan keharmonisan untuk sama-sama mengabdi dan melayani warga. Di Kalurahan lain, ada yang tidak ditentang oleh lurahnya, akan tetapi, karena terlambat menyerahkan surat permohonan, maka carik terpaksa dipindahtugaskan di kecamatan.

Setelah selesai kisah romantisme tersebut antara lurah dan carik Panggungharjo, relasi antara keduanya kembali harmonis. Bahkan Wahyudi pernah berucap kepada carik dalam kontek pembagian tugas: “Bu carik yang jadi Lurah di dalam, saya yang jadi lurah di luar”. Ungkapan ini mendorong adanya semangat kerja yang saling memberikan kuasa untuk mengatur, baik di internal perangkat kalurahan maupun di luar internal.

Wahyudi Menentang Intervensi Supra Desa Terhadap Inovasi Desa

Sutoro Eko pernah berucap: siapa yang memerintah pemerintah dan siapa yang diperintah oleh pemerintah. Ungkapan ini sering muncul dalam bentuk dua wajah. Mengkritik supra desa, pun mendudukkan kembali posisi kepala desa sebagai pemerintah yang diperintah oleh rakyat bukan oleh supra desa.

Narasi di atas pernah dialami oleh Lurah Panggungharjo ketika mendorong reformasi birokrasi. Instrumen yang dipakai adalah pemberian insentif dengan landasan hasil kajian, analisis jabatan, beban kerja, penetapan kinerja, dan pengukuran kinerja. Yang kemudian data ini menjadi bagian dari lampiran perdes. Insentif itu penting. Insentif itu menjadi dorongan. Dan reformasi birokrasi Kalurahan Panggungharjo digerakkan oleh tunjangan kinerja yang diberikan.

Pada waktu itu, tahun 2015, tunjangan belum ada payung hukumnya. Dan hal yang dilakukan oleh Lurah Panggungharjo wajar saja bila mendapatkan perdebatan di tingkat kementerian dengan dalil: ada yang pro karena hal itu berguna, dan ada yang kontra karena belum ada payung hukumnya. Ketika Wahyudi mengajukan APBDes di kecamatan, APBDesnya ditolak. Dengan alasan: Tidak boleh ada tunjangan kinerja. Kemudian Wahyudi membawa hal tersebut ke kabupaten. Situasinya pun sama, ditolak. Waduh, ini kaku dan konyol. Kemudian Lurah Panggungharjo berkata kepada pihak kabupaten: “Pak, kebijakan ini berangkat dari sebuah kajian akademis yang kuat. Kalau mau menolak, buat dulu kajiannya. Gak punya dasar kog nolak.” Jawaban pihak kabupaten: Yasudah mas, tak urusi 74 desa yang lain, desamu urus sendiri. Tanggapan terhadap narasi penolakan yang semena-mena dari pihak kecamatan dan kabupaten inilah yang Pak Toro senang, tutur Wahyudi sambil tertawa pada saat penulis ngobrol santai dengannya di Kampoeng Mataraman.

Kita dapat berandai-andai, berapa banyak desa-desa di seluruh Indonesia yang mengkehendaki adanya perubahan melalui semangat komunitas lokal. Namun, kadang mundur karena sikap negara (supra desa) yang salah mengatur yang seolah-olah paham betul terhadap situasi desa. Sikap Negara seperti ini dalam membangun desa yang ngambang.

Pertanyaan sederhana, bagaimana dengan desa lain yang pemimpinnya tidak seprogresif Lurah Panggungharjo yang selalu mensiasati aturan melalui kapasitas regulasi yang dimiliki?, tentu desa lain tidak berani melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Wahyudi, dan yang paling sering terdengar adalah adanya main mata/main belakang antara pihak kecamatan/kabupaten dengan pihak desa.

Berkaca dari Wahyudi, mengapa ia berani menentang pihak supra desa? Karena Lurah Panggungharjo memiliki kerangka konsep yang kuat. Dan ini mensyaratkan kapasitas regulasi. Harus mencari celah hukum, istilah sutoro Eko ‘disiasati”. Ketika landasan filosofisnya kuat, landasan sosiologisnya kuat, maka landasan yuridisnya didiskresi. Karena tidak boleh landasan yuridis melawan landasan filosofis maupun landasan sosiologis. Kalau makna empirik secara sosiologis mengharuskan, ya, yuridisnya manut/ngalah (ngikut).

Kehadiran kajian ilmiah hanya dapat memperkuat landasan sosiologis dan filosofis. Dan proses seperti inilah yang dijalankan oleh Lurah Panggungharjo. Itulah mengapa kebijakan Wahyudi di Kalurahan Panggungharjo tentang tunjangan, ditarik menjadi kebijakan nasional oleh pemangku kepentingan.

Referensi :

Hidayatulloh, T. (2020). Calon Boneka Tentang Prosedural Pemilihan Kepala Desa Panggungharjo, (Skripsi). Yogyakarta: APMD.

Triputro, R. & Supardal. (2005). Pembaharuan Otonomi Daerah. Yogyakarta: APMD Press.