Setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Eva Kusuma Sundari Mengusulkan Revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan DPR 16 September 2019 lalu, seperti yang dimuat dalam Kedaulatan Rakyat 17 September 2019. Perubahan undang-undang yang sudah berumur 45 tahun itu berlangsung singkat tanpa pro-kontra masyarakat, kontras dengan saat peraturan tersebut dibahas dan disahkan pada tahun 1974. Pengesahan revisi tentang usia minimal nikah dari 16 menjadi 19 tahun tersebut sangat melegakan semua pihak.

Perjuangan untuk menaikkan batas usia minimal nikah yang awalnya 16 tahun bagi wanita menjadi 18 tahun, dan kini 19 tahun, telah berlangsung lama. Beberapa kali gugatan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir kandas.

Permohonan terakhir dikabulkan MK bukan karena argumen soal kematangan jiwa; kesehatan organ reproduksi; potensi dan kerentanan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); status anak; dan alasan lainnya, melainkan alasan diskriminasi usia. Perbedaan usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria sebagai usia minimal untuk bisa menikah adalah perlakuan diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi.

Berbagai permasalahan sosial berkaitan dengan pernikahan anak cukup memprihatinkan. Pernikahan anak bisa berdampak pada perampasan hak-hak anak, pekerja anak, KDRT, perceraian, perdagangan anak, putus sekolah, stunting, pengangguran, kematian ibu melahirkan, gangguan kanker serviks, hingga kemiskinan kekumuhan lingkungan, serta penurunan kualitas generasi. Akibat dari pernikahan usia anak memang sangat serius, sehingga harus diatasi secara sungguh-sungguh.

Salah satu penyebabnya, bersumber pada undang-undang perkawinan yang mengizinkan pernikahan pada usia dini itu. Menyertai revisi undang-undang tersebut, berikut ini catatan penulis sebagai ‘praktisi’ pencatatan nikah di lapangan.

Pertama, dengan pemberlakuan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun dalam undang-undang perkawinan. Dengan begitu, maka selesailah silang sengketa mengenai perbedaan tentang usia anak.

Selama ini, pihak pencatat nikah berpendapat bahwa usia anak dihitung sesuai dengan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan. Jika calon pengantin berusia di bawah ketentuan tersebut, calon pengantin mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam).

Sementara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan, anak adalah mereka yang di bawah umur 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga, ada dua standar tentang usia anak. Dengan pemberlakuan usia minimal 19 tahun dalam undang-undang perkawinan terbaru, kini semua pihak sepakat tentang batas yang disebut usia anak.

Kedua, penambahan usia 19 tahun dibarengi klausul pengetatan dispensasi nikah. Dalam revisi, pengetatan izin dispensasi dimasukkan dalam salah satu pasal perubahan. Itulah sebabnya beberapa kalangan menyebut revisi undang-undang perkawinan adalah lompatan besar untuk membangun peradaban baru.

Selama ini, ditengarai bahwa kemudahan mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan adalah pintu masuk perkawinan anak. Permohonan dispensasi nikah sebelumnya bisa diajukan ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk orang tua calon pengantin, kini permohonan hanya bisa diajukan ke pengadilan. Permohonan juga harus disertai dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung. Tambahan lainnya yang selama ini tidak diatur bahwa pengadilan diharuskan mendengar pendapat kedua calon pengantin.

Ketiga, dengan perubahan batas usia minimal, perlu langkah edukasi masyarakat akan pentingnya pendewasaan usia nikah. Ketentuan batas minimal perkawinan yang ketat haruslah dibarengi sosialisasi dan edukasi intensif, mengingat peristiwa nikah dini seringkali disebabkan berbagai faktor, seperti paham keagamaan, kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi orang tua, dan lain-lain.

Edukasi akibat buruk dari nikah dini dan perlunya kedewasaan membentuk rumah tangga kokoh yang harus diupayakan. Apabila ini dapat dilaksanakan dengan baik, permohonan dispensasi nikah dengan sendirinya akan berkurang. Jika tidak, maka angka permohonan dispensasi nikah akan terus naik.

Upaya membangun keluarga yang kokoh berkualitas, selain menaikkan usia minimal, setidaknya ada dua hal perlu dilakukan. Pertama, pembekalan calon pengantin tentang membangun keluarga kokoh dan harmonis. Jika perlu, setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti pembekalan sebelum melangsungkan perkawinan.

Kedua, penguatan sumber daya manusia dan revitalisasi lembaga yang berkecimpung dalam pelayanan perkawinan dan pemberdayaan keluarga. KUA, Puskesmas, Penyuluh KB, dan lainnya, harus terus diberdayakan karena di pundak merekalah benih dan sendi keluarga Indonesia dibangun. Fondasi kualitas keluarga harus sudah dibangun pada masa awal pembentukan keluarga.