Tiga Kata Kunci, Adaptasi, Inovasi, dan Kolaborasi

Adaptasi, Inovasi dan Kolaborasi. FB SANGGAR INOVASI DESA

Sebelum Wahyudi menjabat menjadi Lurah Panggungharjo, dari aspek pembangunan lebih bertumpu pada pembangunan fisik, seperti: Kantor Desa, Balai Desa, Gedung Olah raga dan beberapa jalan yang ada di Kalurahan Panggungharjo. Dan, setelah Wahyudi menjabat, ia mulai melakukan adaptasi perubahan mulai dari merubah pola relasi, penyesuaian tata kelembagaan dan reformasi birokrasi. Pemikiran Wahyudi tentang desa adalah sebagai masa depan dunia.

Hal itu dibuktikan dengan tiga komoditas strategis yang dimiliki oleh desa dalam menentukan kemana masa depan dunia akan berjalan dan mungkin kedepan akan sangat mahal harganya. Komoditas tersebut, antara lain: air bersih, udara bersih dan pangan sehat. Di dalam dunia yang terus mengembangkan prasangka dan narasi kecurigaan dan sikap pesimis, Panggungharjo telah membuktikan kemampuan desa dalam mengembalikan kedaulatan dan kemandirian.

Undang-Undang Desa lahir tidak hanya sekedar dana desa. Tetapi yang jauh lebih substantif dan bermakna adalah upaya untuk mengembalikan kedaulatan dan kemandirian desa dengan adanya pengakuan dan penghormatan (rekognisi) dengan disepuh asas subsidiaritas (hak desa atas keuangan negara). Dengan hadirnya Undang-Undang Desa, kalurahan Panggungharjo memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus baik pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, maupun pembinaan kemasyarakatan desa dalam skala lokal desa.

Seiring berjalannya waktu, Kalurahan Panggungharjo —melalui solidaritas, kolaborasi, gotong-royong yang menjadi value yang dipegang teguh— menepis anggapan sinis dan pesimis dengan keberhasilan yang banyak mendapat penghargaan, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kalurahan Panggungharjo dikenal dengan berbagai predikat yang menjadi inspirasi bagi desa-desa seluruh pelosok negeri..

Strategi Kalurahan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Situasi yang terjadi di tahun 2020 dengan dihadapi dengan memanfaatkan perangkat sistem yang sudah lama dibangun, seperti: sistem pengelolaan data, sistem management risiko, dan lain sebagainya. Dengan sistem yang baru, warga desa dituntut untuk beradaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 dengan partisipasi aktifnya untuk menyampaikan kondisi mereka dengan parameter yang telah disediakan oleh desa.

Dengan bantuan sistem yang baru menuntut untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan stakeholder yang dimiliki desa, maka selanjutnya dapat mengidentifikasi terkait sebaran Covid-19 maka mereka dapat menemukan tiga hal dampak adanya Covid19, yaitu: dampak sosial, dampak klinis dan dampak ekonomi. Dengan data, maka dilakukan kategorisasi resiko, antara lain: risiko tinggi, sedang dan rendah serta identifikasi warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi dengan tingkat kerentanan yang sangat rentan, rentang, cukup rentan dan tidak rentan.

Strategi ini dilakukan untuk mencegah dampak sosial yang merubah pranata-pranata sosial yang sudah sejak lama hidup di tengah-tengah masyarakat akibat dari disparitas atau kesenjangan kesadaran (abai dan panik). Melalui analisis maka dilakukan kategori resiko. Semangat gotong-royong dengan memberdayakan sumber daya yang ada di desa, mulai dari anak-anak muda, masyarakat desa, perangkat desa maupun gugus tugas.

Pengurangan dampak ekonomi dan klinis di Kalurahan Panggungharjo dilakukan dengan cara memoderasi tingkat kesenjangan atau persepsi yang berbeda antara yang sangat abai dan sangat panik. Sehingga, langkah ini menumbuhkan kesadaran kolektif, bahwa situasi krisis yang harus dihadapi secara bersama-sama. Langkah selanjutnya adalah mendorong warga desa membangun pranata sosial yang baru melalui tata cara yang dibuat berbasis lokal, seperti: menerima tamu, melaksanakan kegiatan ibadah, kegiatan sosial dan sebagainya.

Dalam setiap situasi krisis yang dialami, prinsip Wahyudi adalah menghindari adanya konflik yang menimbulkan perpecahan. Karena perpecahan hanya akan melahirkan kelemahan, yang pada akhirnya akan menjadikan kedaulatan dan kemandirian ditunggangi oleh kepentingan segelintir orang yang ingin memanfaatkan kekuatan dan situasi.

Pertanyaan kritis sebagai mahasiswa: Ketika seluruh desa mendapatkan hak yang sama, wewenang yang sama, tetapi mengapa masih ada ketimpangan antara desa satu dengan desa yang lain?. Inilah akibat dari sikap negara yang terlalu mengintervensi desa dalam membangun, terus memanfaatkan, menghisap, menindas, merusak sumber daya desa. Ketidakmampuan negara mengarahkan desa yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 tahun 2014, dimanfaatkan oleh elit dan ilmuwan yang berpengetahuan kolonial menuding kesalahannya terletak pada desa dan menghadirkan solusi teknokratik yang kontradiksi pada akhirnya mempersempit wewenang desa.

Dampaknya, desa sulit mencapai kemandiriannya karena terlalu banyak digerakkan oleh political movement “Perangkat aturan dari negara” (permendes mendagri, permenkeu berubah) yang memastikan agar jalur Negara dalam membangun desa tetap jalan. Hingga harus melibatkan berbagai lembaga negara baik KPK, BPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam pengawasan dana desa.

Desa sebagai masa depan dunia yang sudah lama hadir sebelum negara terbentuk, harusnya desa sebagai sosial movement “sebagai sebuah gerakan sosial”. Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 rohnya adalah gerakan sosial dan base nya adalah komunitas sosial. Aspeknya adalah pemerintah desa sebagai Local Community dan Local Governance.

Sehingga, ketika amanat undang-undang ini dijalankan sesuai hakikatnya, maka disitu sesungguhnya esensi dari rekognisi: masyarakatlah yang berpemerintahan, masyarakatlah ber bumdes dan masyarakatlah yang mengembangkan ekonomi bukan lagi permendagri, Permendes, permenkeu yang mengendalikan dan mengatur, tetapi itu adalah sebagai tool bukan sebagai instruksi. Tetapi realita yang kita lihat, turunnya undang-undang desa diikuti juga turunnya instruksi dari atas yang mengarahkan dan mengatur pembangunan dalam berdesa.

Di satu sisi Undang-undang berbicara soal rekognisi, disisi lain permen berbicara lain dari rekognisi.

Model Kepemimpinan dan Kepemerintahan Kalurahan Panggungharjo

Pemerintahan di Indonesia telah lama tidak menumbuhkan kultur leadership yang transformatif, melainkan budaya priyayi, perhambaan, klientelisme, birokratis dan headship. Inilah warisan kolonial yang terus dipelihara oleh pemerintah di Indonesia. Sejauh ini, arus demokratisasi desa menghadirkan banyak kepala desa yang kepemimpinannya bercorak inovatif-progresif, salah satunya Kepala Desa Panggungharjo atau di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akrab dengan sebutan Lurah.

Pemerintahan Kalurahan Panggungharjo melampaui budaya kepemimpinan priyayi, perhambaan, klientelisme, birokratis dan bergeser dari corak kepemimpinan regresif dan kepemimpinan konservatif-involutif ke kepemimpinan inovatif-progresif. Ekspresi kepemimpinan Wahyudi yang inovatif-progresif membuatnya mendapat pujian banyak dari warga desanya. Pertemuan antara narasi besar dan visi besar yang digagasnya dan disandarkan pada hajat hidup orang banyak menggeser rutinitas yang rutin ke rutinitas yang bermakna dalam berpemerintahan, bernegara di Kalurahan Panggungharjo.

Bergerak menjadi maju dan bermartabat atau istilah Sutoro Eko: membuka reformasi, meraih reputasi di kalurahan Panggungharjo, tidak akan berjalan tanpa didukung kapasitas birokrasi yang mempersyaratkan keteladanan dan kepercayaan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Wahyudi menomorsatukan pelayanan kepada rakyat baik administrasi maupun pelayanan atas barang dan jasa publik. Dalam pemerintahan Wahyudi menciptakan sebuah lingkungan yang harmonis (kekeluargaan, gotong royong), yang menjadikan perangkat desa memiliki tujuan yang bermakna.

Tujuan yang bermakna itulah —tujuan terkait nilai-nilai dalam kehidupan mereka— yang membuat para perangkat benar-benar rela memberikan pikiran dan tenaga mereka untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik. Wahyudi yang tegas dalam prinsip mengurangi ketidakpastian proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan desa, termasuk anggaran desa. Dengan berbagi kekuasaan kesamping dan berbagi peran kebawah, maka mampu meraih kepercayaan warga yang mempersyaratkan keteladanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepemimpinan yang bertransformasi menjadi pemerintah dengan corak inovatif-progresif, menghadirkan otoritas dan kapasitas pemerintah Kalurahan Panggungharjo, baik dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, membagi wewenang, mengorganisir masyarakat untuk menjalankan fungsi pemerintah, memberikan pelayanan yang tidak hanya sekedar pelayanan administrasi, menasionalkan aset dan mengubah masalah seperti sampah menjadi peluang pendapatan, serta perubahan-perubahan lainnya yang menyuguhkan banyak narasi optimis terhadap perubahan desa di pelosok negeri.

Perubahan harus menyeluruh, seperti antarogan yang saling bekerja sama dalam sebuah tubuh yang utuh. Dengan niat dan tujuan yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Niat dan tujuan yang baik adalah dasar dalam merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan, (Tjahaja, 2019).

Ada tiga kata kunci terkait narasi perubahan Kalurahan Panggungharjo di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi yakni pola relasi, tata kelembagaan dan kultur birokrasi. Dari tiga kata kunci tersebut setelah diperas lagi menjadi tiga kata kunci lagi yaitu adaptasi, inovasi dan kolaborasi.

Referensi :

Purnama, T. (2019). Kebijakan Ahok. Jakarta: Kompas Gramedia