Urgensi dan Tantangan Sertifikasi Pranikah

Buku Nikah. KEMENTRIAN AGAMA

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menggagas, mulai tahun 2020 setiap calon pengantin (catin) harus memiliki sertifikat pra-nikah sebelum melangsungkan pernikahan. Sertifikat itu menjadi syarat sehingga mereka yang belum memilikinya tidak boleh melaksanakan pernikahan. Untuk mendapatkan sertifikat pra-nikah ini, catin harus lulus pendidikan selama tiga bulan.

Sebagai orang yang terlibat layanan perkawinan dan pembinaan calon pengantin, kabar tersebut sungguh menggembirakan. Bagaimana tidak, setiap orang menikah berharap pernikahannya langgeng dalam kebahagiaan dan kesuksesan, terhindar dari kegagalan. Namun pada kenyataannya, kebanyakan pasangan pengantin lalai mempersiapkan bagaimana membangun, mengelola, dan menghadapi badai petaka yang mengancam rumah tangga.

Sehubungan dengan gagasan tersebut, semua pihak dan masyarakat perlu mendapat informasi yang utuh perihal sertifikasi ini. Mengapa dilakukan? Untuk apa? Bagaimana pelaksanaannya? Tentu, agar program dengan maksud baik ini didukung semua pihak serta masyarakat bersangkutan aturan dapat mempersiapkan diri.

Urgensi Pendidikan Pranikah

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, telah mencanangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas. Intinya adalah membangun kualitas manusia Indonesia unggul. SDM unggul itu tidak hanya diupayakan melalui pendidikan sekolah, tetapi juga harus dimulai dari keluarga. Kualitas keluarga yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula.

Keluarga yang melahirkan generasi unggul adalah keluarga dari pasangan suami istri yang mengerti akan tanggung jawab masa depan. Keluarga yang mampu membangun relasi harmonis serta kondusif bagi tumbuh kembang anak. Keluarga yang sehat jasmani dan rohani serta sosial dan terhindar dari aneka penyakit hingga kekurangan gizi yang bisa mengakibatkan stunting.

Inilah urgensi sertifikasi pra-nikah. Calon suami istri perlu dibekali kemampuan untuk membangun keluarga yang baik. Mereka dibekali pengetahuan, konsep praktis sebagai persiapan membina rumah tangga. Meminjam kata Menteri Agama Fachrul Razi, melalui sertifikasi setiap pasangan calon suami istri, diharapkan memiliki kelayakan menikah. Sebab, menikah bukan hanya sebagai saluran naluri seksual belaka melainkan juga muara lahirnya generasi secara berkelanjutan.

Bimbingan KUA

Kementerian Agama, sejak lama telah memberikan pembekalan calon pengantin. Meskipun tidak menggunakan istilah sertifikasi, intinya adalah membekali calon pasangan pengantin sebelum akad nikah. Kegiatan pembekalan ini memiliki beberapa nama seperti Kursus Calon Pengantin (Suscatin), pembekalan catin, kursus pra-nikah, konsultasi nikah atau bimbingan perkawinan.

Pembekalan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan peserta calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA. Materi pembekalan sekitar membangun keluarga sakinah dan manajemen keluarga. Materi juga disampaikan dalam bentuk ceramah menjelang akad nikah.

Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Agama memperkenalkan Bimbingan Perkawinan (Binwin) model baru. Program Binwin ini dirancang lebih terkonsep. Desain bimbingan dibuat sesuai metode pembelajaran orang dewasa.

Selain materi pokok membangun pondasi keluarga sakinah, materi lain adalah kesehatan reproduksi, manajemen konflik keluarga, dan ekonomi keluarga. Hal substansial dari Binwin ini adalah konsep pembekalan ketahanan keluarga berbasis kesetaraan gender dengan fasilitator bersertifikat. Konon, secara nasional baru tujuh persen saja dari dua juta pasangan menikah dalam setahun yang dijangkau Binwin ini.

Kendala dan Tantangan

Ada sejumlah kendala dalam Binwin. Pertama, dua hari durasi waktu bimbingan tidak sepenuhnya bisa dihadiri calon pengantin karena alasan tidak dapat izin dari perusahaan tempat bekerja. Kedua, peserta tidak memandang penting pembekalan, sehingga enggan hadir dengan alasan yang dibuat-buat. Ketiga, tidak ada kewajiban yang memaksa, karena toh akad nikah tetap bisa dilaksanakan. Keempat, keharusan 20 pasang setiap kelas bimbingan seringkali sulit dalam waktu yang relatif berdekatan.

Agar pembekalan seperti yang digagas Menko PMK di atas efektif, perlu dicari solusi permasalahan penyelenggaraan kegiatan Binwin, antara lain regulasi yang mengatur pemberian izin perusahaan bagi karyawan yang menikah; penyadaran pentingnya pembekalan bagi calon pengantin melalui sosialisasi; keharusan yang membutuhkan kecakapan berkeluarga; serta keleluasaan dalam penyelenggaraan.

Menjawab kemungkinan sertifikasi akan mempersulit pernikahan, perlu dilakukan kajian mendalam. Benar bahwa program ini sangat mendesak, tetapi perlu kajian berbagai aspek termasuk durasi yang ideal dan aplikatif. Begitu juga soal biaya yang tentu tidak kecil, apakah ditanggung oleh negara atau swadaya. Jika dibiayai oleh negara, tentu rawan dikorupsi dan jika swadaya pasti memberatkan masyarakat. Termasuk perlukah penyelenggaraan bimbingan melibatkan masyarakat.

Akhirnya, kita berharap sertifikasi pra-nikah tidak menimbulkan masalah baru, yaitu meningkatnya praktik nikah siri dengan segala akibat buruk turunannya. Bagaimanapun, pembekalan pasangan pengantin penting untuk ketahanan keluarga, yaitu keluarga yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai kemaslahatan, dan mampu melahirkan generasi yang sehat berkualitas di masa depan.

One thought on “Urgensi dan Tantangan Sertifikasi Pranikah

Comments are closed.