Wahyudi Menentang Perlakuan Negara Terhadap Desa

Begitu dekatnya Wahyudi dengan warga desanya ketika berada di Kampoeng Mataraman. WAHYUDI ANGGORO HADI

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sikap Negara dalam membangun Desa tidak menghabiskan ‘menghilangkan Desa seperti di Eropa’ tetapi tidak juga memperkuat. Tetapi Negara lebih memilih ngambang yang memanfaatkan, menghisap, menindas, merusak akhirnya desa mengalami penyakit. Hal inilah yang membuat desa tersebut tidak bisa menjadi basis penghidupan dan kehidupan.

Dulu, desa selalu dianggap sebagai tempat kumuh, gelap, tidak ada kehidupan, sehingga banyak masyarakat yang transmigrasi untuk mengembangkan kehidupannya ke kota. Para elit selalu memberikan wacana bahwa orang desa tidak bisa mengelola uang yang cukup besar karena SDM yang terbatas. Tetapi, dilain sisi, para elit terus menjalankan serangan fajarnya untuk menghisap SDA yang ada.

Munculnya Undang-Undang Desa membawa kabar baik bagi seluruh desa dipelosok negeri.

Hal yang paling fundamental yang menyebabkan kebahagiaan bagi seluruh desa terhadap lahirnya Undang-Undang Desa, karena kajian filosofis dan kajian sosiologis yang merupakan nilai-nilai yang sudah sejak dulu ada dalam desa, dimasukkan (dilembagakan) ke dalam Undang-Undang tersebut. Tetapi budaya menghisap, menindas yang sudah terlalu lama bersarang dalam tubuh elit, tetap terbawa juga diera UU desa saat ini.

Namun, hadirnya di bawah Undang-Undang Desa, konsep penindasan sedikit berbeda label, yaitu: Membangun sambil merusak, memperkuat sambil melemahkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan yang mengintervensi desa dalam berkembang. Dengan aturan yang telah dibuat, inilah payung mereka dalam mengatur desa (Teknokratis dan Otokratis).

Dilain sisi punya inisiatif membangun desa, tetapi maksud itu dibungkus dengan kepentingan yang sama halnya dengan ilustrasi: Seekor kera yang menggendong ikan dengan maksud menolongnya, dengan belas kasihan kera mengelus-elus ikan tersebut sampai akhirnya mati. Meskipun demikian, tidak menjadi penghambat bagi Kalurahan Panggungharjo di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi dalam mencetak sejarah desa yang ia pimpin sebagai desa mandiri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan sebuah Keberpihakan terhadap desa. Keberpihakan tersebut menjadi prasyarat yang dicukupkan untuk menegaskan kembali bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang kelahirannya mendahului negara. Artinya sebelum negara lahir, desa telah duluan ada dengan konsep pemerintahannya governing community. Kemudian, adanya dana desa, menjadi daya ungkit yang dapat digunakan sebagai prasyarat dalam membangun kemandirian setiap desa.

Dengan kewenangan yang direkognisi, baik kewenangan asli maupun kewenangan berskala lokal desa, maka dana desa adalah sebagai instrumen dalam mewujudkan/menjalankan kedua kewenangan tersebut.

Ketika Wahyudi menjabat Lurah Panggungharjo (tahun 2012), hal yang ia temui adalah ketidakpercayaan warga negara terhadap negara. Keresahan Wahyudi terhadap negara membuatnya melepaskan semua atribut negara, hingga terkadang mempertanyakan kedudukan negara: “Kapan sih, kita menjadi warga negara yang diurusin oleh negara?”. Perlakuan negara terhadap desa (desa masa lalu dan masa lalu desa) menjadikan semangat utama bagi Wahyudi untuk melakukan eksperimen menghadirkan negara ke dalam desa melalui jalur struktural.

Wahyudi Mulai Membelah Batu (Menghadapi Tatanan Birokrasi Lama)

Teori (konsep) Fengshui dalam tulisan Rhenald Kasali di buku yang bertitel: Ahok di Mata Mereka, menyebutkan: Janganlah memilih duduk membelakangi kaca, anda perlu pertahanan yang kokoh. Di belakang anda harus ada tembok yang kuat. Ketika Wahyudi terpilih sebagai Lurah Panggungharjo dan membuat banyak terobosan, sudah tentu ada beberapa pihak (perangkat) yang melakukan perlawanan. Perlawanan yang penulis maksud adalah tidak mau mengikuti perubahan.

Tidak gampang mereformasi birokrasi lama yang sudah sejak berpuluh-puluh tahun karena tidak pernah diurus oleh negara. Apalagi jika para perangkat kebanyakan yang sepuh. Misalnya, perangkat desa banyak yang sepuh, diperintah tidak enak, diajak berlari juga tidak enak dan pak wahyudi berani melakukan (terobosan baru) hal itu. Pemimpin sebelumnya tidak berani menata hal tersebut di atas. Karena ada prinsip orang Jawa ewuh-pekewuh, gak enak hati, dan lain-lain. Misalnya dia kepala desa muda, perangkat desanya lebih tua, jadi dia menempatkan penghormatan secara kultur itu dikedepankan daripada profesionalisme.

Dan Wahyudi dengan otoritas dan kapasitasnya sebagai pemimpin mampu melampauhi hal itu. Di awal menjabat tahun 2012, jika dilihat dari segi umur, Wahyudi sebagai Lurah Panggungharjo yang baru merupakan salah satu yang termuda baik di internal perangkat Kalurahan maupun di internal BPKal. Sikap perangkat kalurahan yang masih terfragmentasi dengan kepemimpinan H. Samidjo menciptakan dampak buruk pada arah kebijakan desa.

Rendahnya kapasitas perangkat kalurahan di awal kepemimpinan Wahyudi membuat lambatnya proses perubahan pada tingkat Kalurahan Panggungharjo. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Kunthi Hestiwiningsi memaparkan bahwa: Konflik yang terjadi antara perangkat desa dengan kepala desa adalah corak kepemimpinan Wahyudi yang berbeda dari pemimpin sebelumnya, sedangkan perangkat desa tidak bisa serta merta mengikuti arah kebijakan yang baru.

Perangkat desa yang telah lama berada di “zona nyaman” kemudian dituntut untuk melakukan pelayanan yang lebih ke masyarakat. Reformasi birokrasi di desa, kemudian mendapat tanggapan yang pro dan kontra dalam internal Pemerintah Kalurahan Panggungharjo sendiri. Hal ini disampaikan oleh Carik Panggungharjo pada kutipan wawancara berikut :

‘Ya kalau pertama-tama dilema juga ya. Karena yang lain pasti pada bilang, ini yang lain jalan Pak Lurah sudah lari. Kita biasanya santai, tapi kan sekarang berbeda, kalau nggak ngikutin ya pasti ketinggal. Bisa-bisa nggak dapat kerjaan apa-apa. Konflik bener Mbak waktu itu’. (Wawancara 8 September 2016).

Diawal Wahyudi menjadi Lurah Panggungharjo, ia menghadapi tantangan yang luar biasa berat karena mengubah dan menata ulang birokrasi lama yang telah usang karena lama tidak diurusin oleh negara. Dapat dibayangkan bahwa dalam internal Pemerintah Kalurahan Panggungharjo pada waktu itu telah terpola dan terkotak-kotakan. Perangkat Kalurahan yang dekat dengan lurah dianggap menjadi tangan kanan lurah yang baru.

Apalagi kontrol kekuasaan pemimpin terdahulu masih terasa kental dalam internal perangkat kalurahan. Hubungan patron-klien antara lurah terdahulu (suasananya) masih dirasakan pada awal masa kepemimpinan Wahyudi. Kemudian Kunthi Hestiwiningsi menjelaskan bahwa salah satu ciri kepemimpinan Wahyudi ditunjukkan dengan sikap diam terhadap perangkat kalurahan yang tidak mau mengikuti arah kebijakannya.

Sikap diam yang terjadi dipertontonkan pada dua arah, baik dari Lurah ke perangkat dari perangkat kepada lurah. Perihal komunikasi ini yang berjalan secara larut kemudian mengganggu suasana kondusif dalam internal pemerintah kalurahan. Wahyudi yang masih berusia muda dianggap belum mampu mengayomi perangkat desa yang secara usianya sudah jauh lebih tua darinya (sepuh). Perilaku Wahyudi yang ‘blak-blakan’ dan apa adanya, sering menyinggung perangkat kalurahan yang kemudian menjadi salah satu sumber penyebab konflik.

Ungkapan tajam yang disampaikan oleh Wahyudi kepada perangkatnya yang menyinggung (diungkapkan dalam penelitian Kunthi Hestiwingsih) yang dituturkan perangkat kalurahan seperti dalam kutipan berikut :

Ada statement yang kadang nggak enak juga, tapi itu sebagai shock terapi aja buat teman-teman. “Sampean itu nek sudah nggak mau jadi pamong ya ndak apa-apa, dibelakang sudah banyak yang mengantri”. Ya ada yang sakit hati Mbak. Tapi kata-kata beliau itu juga dipertimbangkan. Sudah umur tua begini nek mau keluar ya mau kerja apa’. (Wawancara 30 Agustus 2016).

Ungkapan tersebut di atas merupakan sikap membelah batu dari seorang Wahyudi. Sebab setiap batu yang dihantam akan berserakan ke mana-mana dan menyisakan serpihan-serpihannya tajam. Kadang hal ini dapat digunakan oleh si penerima kata-kata dari seorang Wahyudi untuk dijadikan sebagai alat dalam memukul balik. Namun, perlahan-lahan, Wahyudi mampu mensiasati hal tersebut. Cara berpikir wahyudi menaklukan tatanan (birokrasi lama) membutuhkan waktu tiga tahun untuk memasuki masa new normal dalam birokrasi.

Langkah pertama dimulai dalam penataan di internal. Terus mendorong dan memberikan edukasi bagaimana para perangkat kalurahan tidak hanya memandang desa sebagai urusan administrasi kependudukan, tetapi harus ada legacy yang ciptakan dan ditinggalkan. Dalam mewujudkan perubahan, di awal (gagasan) perubahan didengungkan, sudah pasti akan muncul beragam tantangan dan penolakan sebagai reaksi atas gagasan tersebut.

Akan tetapi, pengalaman beliau dalam memimpin seperti disampaikan dalam buku yang ia tulis dengan bertitel Jangan Tinggalkan Desa bahwa semakin kuat gagasan perubahan didorong, semakin keras pula tantangan yang akan dihadapi sampai kemudian mencapai puncaknya. Setelah momen tersebut telah sampai pada puncaknya maka, bobot tantangan akan berkurang dengan semestinya.

Referensi :

Hestiwiningsih, K. (2017). Kepemimpinan Transformasional Di Tingkat Desa “Studi Gaya Kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi Sebagai Kepala Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul”. Skripsi: Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.