Bantuan Tepat Sasaran Menuju Desa Tanpa Kemiskinan

Pogram Bapel JPS Panggungharjo Jaminan untuk Warga Miskin. PUJIANTO

Saat masih berumur 10 tahun dan baru menginjak kelas 5 SD, pernah punya pertanyaan yang hanya saya simpan di kepala. Mengapa keluarga saya tidak dapat bantuan dari pemerintah? Padahal, banyak tetangga yang dapat bantuan dari pemerintah, baik bantuan dalam bentuk sembako ataupun uang.

Saya melihat teman yang dapat bantuan sembako sering minum siru dan makan buah-buahan, seperti buah apel, anggur, dan jeruk. Seketika, saya merasa sangat iri dengannya. Sebab, dia sering makan enak gratis.

Sepulang bermain dari rumahnya, saya menangis. Minta ke ibu untuk dibelikan buah-buahan dan sirup. Akhirnya, hanya dibelikan jajanan. Pada saat itu, saya bingung, mengapa tetangga sering banget dapat bantuan? Sedangkan, keluarga saya tidak pernah dapat sama sekali.

Seiring berjalannya waktu, saya semakin bingung dengan perangkat desa yang menurut saya sangat pilih kasih. Banyak contoh, seperti ketika pendataan warga desa untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan. Menurut saya, pendataan tersebut tidak ada gunanya. Untuk apa didata, namun yang mendapatkan bantuan hanya orang-orang terdekatnya? Padahal, masih banyak yang sangat membutuhkan. Banyak warga yang belum mampu mencukupi atau membiayai kehidupan kesehariannya.

Saya pun tidak dapat memahami orang-orang yang sudah berkecukupan, namun masih mengharap uluran tangan dari pemerintah. Maksud dari cukup dalam konteks ini adalah sudah mampu menghidupi atau membiayai kehidupan kesehariannya. Menurut saya, sebutan yang pantas disematkan kepada mereka yang kelakuannya seperti itu, orang-orang serakah.

Sekarang, desa ini benar-benar miskin. Tidak hanya miskin dari segi materi, tetapi juga miskin akhlak. Sebelum memikirkan cara mengentaskan kemiskinan, lebih baik pikirkan terlebih dahulu cara untuk memperbaiki akhlak para pemimpin terlebih dahulu. Sebab, kualitas pemimpin dan jajarannya menjadi salah satu indikator maju atau tidaknya sebuah desa.

Saat ini, kemiskinan masih menjadi problem semua negara di dunia. Menghapuskan kemiskinan di dunia pada tahun 2030 menjadi agenda utama Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development, disebutkan tujuan utama pembangunan adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (end poverty in all its forms everywhere).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, karena kemiskinan bukan hanya terkait ukuran pendapatan, melainkan menyangkut dua hal; kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; menyangkut ada atau tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada atau tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dalam rangka mencapai target nol persen kemiskinan di desa pada tahun 2030, ada beberapa sasaran yang harus dicapai di desa. Salah satunya, 100 persen masyarakat desa harus memiliki kartu jaminan kesehatan. Namun, tak semua mendapat hak tersebut.

Mereka yang berkesempatan mendapat kartu jaminan kesehatan, yakni penyandang difabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; cakupan layanan kesehatan; persalinan dan imunisasi; pemakaian kontrasepsi; serta akses air minum dan sanitasi baik.

Selain itu, 40 persen penduduk berpenghasilan terendah juga mendapat pelayanan; akses dan layanan pendidikan; hunian yang layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya.

Dengan begitu, pada tahun 2030, kemiskinan di desa mencapai 0 persen. Artinya, pada tahun 2030, tidak boleh ada penduduk miskin di desa. Untuk mencapai target tersebut, tentu banyak kebijakan yang harus diambil dan dilaksanakan bersama-sama.

Dalam rangka mencapai tujuan desa tanpa kemiskinan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, saling bekerja sama meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.

Add Comment