Berkat Transparansi, Panggungharjo Jadi Desa Antikorupsi

Briefing Program Desa Antikorupsi. IG/KALURAHAN PANGGUNGHARJO

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi kabar yang menggembirakan bagi semua pihak, terutama penggerak desa. Dengan adanya undang-undang tersebut desa tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pembangunan.

Selain itu, selama ini desa sering terisolasi dari pembangunan. Pembangunan infrastruktur skala besar, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terkonsentrasi di perkotaan. Padahal, pembangunan negara ini tidak terlepas dari pembangunan lebih dari 80.000 desa di Indonesia.

Tujuan utama dari adanya UU Desa adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, salah satu syarat dalam pembangunan desa adalah transparansi dan partisipasi masyarakat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap keseluruhan pembangunan desa.

Perubahan konsep pembangunan perdesaan merupakan bagian utama pembangunan. Hal itu bermakna bahwa kemampuan pengelolaan keuangan desa perlu ditingkatkan. Sebagai entitas pembangunan, desa harus meningkatkan kualitas proyek dan outputnya melalui audit sehingga berbagai paradigma baru akan muncul seiring dengan peningkatan kapasitas desa. Sayangnya, kenyataan tidak membuktikan hal ini.

Masyarakat sering bertanya-tanya, mengapa anggaran desa dimusnahkan? Penyebabnya adalah korupsi yang merejalela di kalangan kepala desa. Beberapa hal yang memicu tindakan tak terpuji ini, yakni mahalnya biaya pemenangan pemilihan kepala desa, campur tangan pejabat di atas kepala desa, pengelolaan anggaran yang tertutup, hingga minimnya partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan desa dan implementasi.

Korupsi di tingkat desa dapat terjadi melalui salah satu modus tersebut atau kombinasi dari modus-modus tersebut. Pada akhirnya, hak dan kepentingan warga desa kembali dilukai. Mereka tidak dapat merasakan dampak pembangunan yang semestinya.

Semakin meningkatnya kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran desa, tentunya membuat kita khawatir, kita pun perlu mengetahui hal yang melatarbelakangi tindakan tak terpuji itu.

Terjadinya korupsi Karena beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, lemahnya badan pengawas (instansi); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan mengawasi, memeriksa, dan mengaudit pengelolaan anggaran tingkat desa.

Kedua, masyarakat kurang berpartisipasi dalam mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana Desa dialokasikan untuk melaksanakan rencana desa, namun masyarakatnya tidak banyak ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Dana Desa.

Ketiga, pengelolaan keuangan daerah yang kurang terbuka karena dominasi pemimpin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sistem ini memberi celah kepala desa untuk memainkan kekuasaan ‘mutlak’ dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan tingkat desa. Bahkan, badan-badan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terkesan berdiri di sisi yang berkuasa, yakni cenderung mendukung kepentingan kepala desa.

Tahun ke tahun, isu korupsi di tingkat desa menjadi semakin kompleks. Memberantas ‘penyakit’ yang melukai hak-hak setiap orang ini perlu kerjasama dengan masyarakat. Solusi penyelesaian kasus korupsi harus disesuaikan dengan kebutuhan desa karena tidak ada obat yang efektif, yang dapat memberantas semua kasus korupsi tanpa terkecuali.

Terkait dengan hal tersebut, keterbukaan kepada publik dan kemampuan publik terhubung dengan rencana tersebut, merupakan kunci utama pemberantasan korupsi, khususnya di tingkat desa.

Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan hingga ke tingkat desa. Namun, penelitian yang sudah KPK lakukan, mereka menyimpulkan bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut, melalui pengelolaan keuangan dengan pendekatan masyarakat.

Kalurahan Panggungharjo terpilih sebagai desa antikorupsi pertama di Indonesia. Kemudian, menjadi desa percontohan atas prestasinya itu. Desa antikorupsi bukanlah aplikasi atau pembentukan sistem baru, tetapi upaya untuk membangun implementasi dan sinergi dalam rencana pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa tanpa korupsi. Desa antikorupsi harus memperhatikan pelaksanaannya dan mendukung transformasi korupsi menjadi budaya antikorupsi.

Mengapa Kalurahan Panggungharjo menjadi desa percontohan? Sebab, Kalurahan Panggungharjo sangat transparan dalam mengelola keuangan untuk pemanfaatan sumber daya. Kalurahan Panggungharjo juga melaksanakan kegiatan bimbingan teknis perencanaan desa antikorupsi dengan tema ‘Membangun Pemerintahan dan Masyarakat yang Jujur ​​untuk Mewujudkan Desa Antikorupsi’.

Apakah pengelolaan sumber daya menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi? Bagi saya, iya. Pengelolaan sumber daya desa membutuhkan dana pengadaan proyek. Tentu saja proyek ini dapat menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di tingkat desa.

Tidak adanya keterbukaan terkait dana pengadaan proyek akan menjadi ‘api’ bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan sejak dini, yaitu mewujudkan kepemimpinan desa yang transparan dan bertanggung jawab, peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, serta mengoptimalkan Sistem Informasi Desa (SID).

Desa diposisikan secara strategis sebagai pintu gerbang antara pemerintah di atas tingkat desa dan penduduk desa dalam pembangunan desa. Salah satu peran pemerintah desa, yakni sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat desa untuk menyalurkan dan mengelola Dana Desa.

Pemerintah desa menjadi peserta yang memainkan peran utama dalam pengelolaan dana tingkat desa. Pemerintah desa yang mampu mengelola Dana Desa dengan optimal dan transparan desa dapat dikatakan telah berhasil dalam mengimplementasikan desa antikorupsi. Sebagai contoh, Kalurahan Panggungharjo yang sudah mewujudkan pembangunan desa dan keterbukaan mengelola keuangan melalui sistem informasi desa yang dapat diakses oleh semua warganya.

Untuk membangun desa antikorupsi maka perlu adanya rencana desa antikorupsi yang akan meminimalkan terjadinya korupsi dalam pengelolaan Dana Desa, serta diperlukan data desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan data berbasis SDGs, rencana pembangunan yang dibahas ketika Musyawarah Desa (Musdes) tidak lagi berdasarkan keinginan kelompok tertentu, tetapi berdasarkan data dan fakta kebutuhan masyarakat desa setempat. Data desa berdasarkan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, akan menjadi kunci pelaksanaan pembangunan desa yang transparan dan bertanggung jawab.

Add Comment