Formulasi Perencanaan Pembangunan Melalui Forum Kecamatan Inklusi

Bimtek Penumbuhan Kecamatan Inklusi. KEMANTREN MERGANGSAN

Kota Yogyakarta merupakan salah satu model pengembangan kota inklusi. Satu di antara lima kelompok rentan yang diupayakan terpenuhi kebutuhan pembangunannya adalah penyandang disabilitas. Selama ini upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dianggap paling lemah tertanganinya sehingga dalam mewujudkan kota inklusi lebih difokuskan pada pemenuhan hak bagi kelompok tersebut.

Pada tingkat kota, upaya ini dikoordinasikan oleh Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Komite tersebut memiliki tugas untuk memberi masukan kebijakan bagi pemerintah kota, baik dalam level regulasi maupun teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Komitmen dan perhatian di tingkat kota mungkin tidak bisa menjangkau ke skala wilayah terkecil dalam hal pemenuhan hak. Oleh karenanya, dibentuk dan dideklarasikanlah forum kecamatan inklusi. Sesuai namanya, forum ini merupakan wadah koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan terkait isu-isu inklusi.

Potensi peran dari forum-forum kecamatan inklusi tersebut di antaranya terkait dengan proses perencanaan pembangunan. Dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas, program kegiatan pembangunan yang mendukung perlu dikawal sejak dari proses perencanaannya.

Selama ini usulan pembangunan yang berorientasi pemenuhan hak penyandang disabilitas belum terkelola secara maksimal. Forum Kecamatan Inklusi memiliki peran strategis untuk ikut mengarahkan perencanaan pembangunan agar lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Secara resmi, Pemerintah Kota memiliki saluran penjaringan usulan rencana pembangunan, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Musrenbang diselenggarakan dalam berbagai tingkat wilayah, mulai dari kelurahan, kemantren, kota, provinsi, hingga nasional.

Usulan-usulan masyarakat secara praktis, akan lebih banyak masuk pada level pelaksanaan di tingkat kelurahan. Hal ini dikarenakan pada tingkatan ini, masyarakat secara luas diundang untuk berpartisipasi dalam pembahasan usulan kegiatan pembangunan. Bahkan, dalam Musrenbang Kelurahan tersebut, masyarakatlah yang menjadi penentu suatu usulan akan disetujui menjadi rencana kegiatan atau ditunda.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, wilayah kelurahan tidaklah terlalu luas, namun kepadatan penduduk sangat tinggi. Dengan rata-rata kepadatan 13.000 jiwa per kilometer persegi, maka suatu wilayah kelurahan yang memiliki luas satu kilometer persegi dihuni sekitar 13.000 penduduk. Tentu tidak semua penduduk akan bisa dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Jika forum Musrenbang tersebut diselenggarakan di suatu pendopo kelurahan, dengan kapasitas maksimal 70 orang, tentu hanya perwakilan dari penduduk yang bisa terlibat secara langsung. Perwakilan tersebut diambil dari sub wilayah kelurahan atau RT, RW, dan kampung, serta perwakilan berbagai golongan masyarakat.

Lima kelompok rentan pun didorong untuk terlibat dan diwakili, termasuk kelompok miskin dan difabel. Namun demikian, sering kali dua kelompok yang disebutkan ini tidak memiliki wakil yang hadir. Jika ada, belum tentu suara dan usulan pembangunan mereka didengarkan.

Banyak faktor yang menyebabkan usulan-usulan pembangunan terkait kelompok rentan kurang bisa terakomodasi. Satu di antaranya dan yang paling utama adalah karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan skala prioritas di mana nantinya hanya sebagian yang bisa diakomodasi.

Penentuan skala prioritas dipengaruhi tingkat urgensi suatu usulan untuk dilaksanakan dan seberapa matang konsep usulan tersebut. Artinya, semakin usulan tidak detail tentang alasan kenapa penting dan tanpa rumusan rencana pelaksanaan yang mendetail, semakin kecil kesempatan usulan tersebut menjadi prioritas.

Implikasinya adalah bahwa jika usulan pembangunan ingin menjadi prioritas, perlu adanya upaya merumuskan usulan pembangunan sebelum acara Musrenbang dilaksanakan. By design, Musrenbang Kelurahan di Kota Yogyakarta mensyaratkan adanya sesi pra-Musrenbang yang diharapkan sampai di tingkat sub wilayah terkecil, yaitu RT.

Idealnya, setiap RT perlu menyelenggarakan pertemuan dengan warga untuk mematangkan usulan pembangunan yang nanti akan dibawa ke tingkat RW dan seterusnya ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang akan di jelaskan dalam acara Musrenbang Kelurahan.

Upaya tersebut juga berlaku bagi organisasi lain di tingkat kelurahan. Namun dalam praktiknya, tidak semua melaksanakan prosesi tersebut sehingga sebagian usulan yang dibahas di Musrenbang Kelurahan masih mentah dan kurang mendetail.

Kurang terakomodasinya usulan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, khususnya difabel, bisa dipahami dari perspektif tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya sesi khusus untuk mempersiapkan usulan pembangunan sebelum Musrenbang dilaksanakan. Lembaga Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), yang bergerak dalam isu-isu pemenuhan hak penyandang disabilitas telah berupaya merintis forum semacam itu, yaitu yang diberi nama Musrenbang Tematik. Pilot project dilaksanakan di tingkat kemantren selama beberapa kali di beberapa kemantren pada tahun 2017.

Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas merumuskan usulan-usulan pembangunan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Setelah beberapa usulan terumuskan, perwakilan mereka bisa membawa usulan tersebut ke forum Musrenbang Kelurahan melalui LPMK atau Musrenbang Kecamatan melalui camat, atau bahkan langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tergantung jenis dan ruang lingkup usulan pembangunan.

Upaya yang telah dimulai di beberapa kemantren tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut. Forum Kecamatan Inklusi, merupakan wadah yang tepat untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Keterlibatan berbagai stakeholder dalam keanggotaan forum merupakan keunggulan tersendiri. Keterlibatan tokoh lokal masyarakat, misalkan ketua RW, pengurus kampung, atau pengurus LPMK bisa ikut mendorong dimasukkannya usulan pembangunan hasil pembahasan Musrenbang tematik ke dalam prioritas pembangunan. Keterlibatan para tokoh masyarakat tersebut sebenarnya sangatlah penting untuk lebih memahami dan aware terhadap isu pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini dengan sendirinya akan ikut mengondisikan mereka dalam proses pengambilan keputusan skala prioritas pembangunan.

Jika upaya-upaya tersebut terus dilakukan di setiap kemantren di tiap tahun, maka secara berangsur, perwujudan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusif akan terwujud. Selagi Pemerintah Kota melalui berbagai OPD mengupayakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat kota, masyarakat melalui Forum Kecamatan Inklusi ikut mewujudkan inklusivitas bahkan sampai pada cakupan terkecil.

Add Comment