Gagasan Kolaborasi Pengelolaan Sampah Tanpa TPA

Pengelolaan Sampah di KUPAS. JAMILLUDIN

Aktivitas manusia yang memerlukan barang pasti menghasilkan sampah. Volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung pada jenis material yang dikonsumsi. Oleh karena itu, semakin banyak populasi mnusia, semakin sesak pula tempat-tempat yang menampung sampah.

Sampah-sampah yang berakhir di tempat sampah tidak akan hilang dalam sekejap tanpa masalah. Memang betul, dalam beberapa hari, tempat sampah tersebut akan kosong dan siap menampung barang yang sudah dianggap tak guna bagi sebagian orang. Namun, sampah tak serta-merta menguap begitu saja. Sebab, truk-truk akan membawanya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kegiatan menimbun sampah di TPA tanpa mengandalkan pola 3R, yakni mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan mendaur ulang sampah (recycle) hanya akan menciptakan masalah baru. Pencemaran lingkungan, ketidaknyamanan, bahkan masalahan kesehatan siap mengintai penduduk di sekitar TPA.

Untuk merealisasikan pola 3R, tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat yang turut andil dalam memproduksi sampah, juga perlu bertanggung jawab dengan cara memilah sampah mereka sebelum dibuang. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah perlu ditingkatkan karena masalah ini bukan sekadar masalah pemerintah, namun ini masalah yang harus dihadapi seluruh manusia.

Kondisi sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah mencapai puncaknya. DIY dianggap berada di titik darurat sampah karena keadaan TPA Piyungan sebagai satu-satunya TPA di DIY sudah tidak mampu menampung sampah lebih banyak lagi.

Padahal, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun 2021, setidaknya ada 58,2 persen atau 1.005,43 ton sampah per hari yang belum tertangani. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi hal yang penting dilakukan di semua tingkatan, baik masyarakat maupun pemerintahan.

Pada tingkat dasar, pengelolaan sampah harus diletakkan di pola pengaturan dan tata kelola persampahan desa. Dasar pemikiran pengelolaan sampah komunal desa bertumpu pada peraturan desa yang diatur secara bertingkat; bisa dilakukan oleh komunitas warga; harus diselesaikan di tingkat warga; serta tidak bisa diambil alih oleh pemerintah desa.

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, yaitu dengan membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang ataupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Pengertian kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan umum atau masyarakat (Suharto, 2008). Keberhasilan sistem manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah dari pemerintah dan masyarakat dapat terwujud karena adanya organisasi yang bertanggung jawab dengan struktur organisasi yang jelas (Mulasari, 2007).

Pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik sering kali mengalami kendala. Kerja sama semua pihak menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kendala bagi penyediaan layanan publik, di antaranya infrastruktur, sumber daya, dan kerangka kelembagaan pelayanan publik. Meningkatkan pelayanan publik seringkali merupakan permasalahan manajemen dibandingkan dengan masalah teknis atau masalah keuangan (Galileo, 2012).

Kondisi yang serba maju dengan segala inovasi yang menyertai, seharusnya menyentil kesadaran bahwa bertumpu sepenuhnya kepada TPA sudah tidak relevan. Menggunungnya sampah di TPA Piyungan menyerupai tumpukan masalah yang tak teratasi. Guna menahan pertambahan volume sampah di TPA Piyungan, menerbitkan sebuah inovasi kebijakan yang mendorong pengelolaan sampah adalah kebutuhan yang tidak dapat dibantah.

Tata kelola kolaborasi pengelolaan sampah berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah tawaran. Implementasi model bisnis pengelolaan sampah skala kawasan perdesaan yang meliputi beberapa desa, baik yang berada dalam satu lingkup wilayah kecamatan ataupun yang berada di wilayah kecamatan berbeda, membuka peluang terciptanya ruang-ruang kolaborasi yang melibatkan multipihak.

Dengan menggunakan analisis rantai nilai, kolaborasi multipihak sebuah bentuk jalan keluar menyelesaikan persoalan sampah tanpa menggunakan TPA sebagai langkah menuju Bantul Bersama 2025.