Ilmu dan Bakti Kuberikan, Adil dan Makmur Kuperjuangkan

Gus Abe, Ketua PB PMII. NAHDLATUL ULAMA

Mahasiswa tidak bisa lepas dari pergumulan akademik-keilmuan dan pergerakan. Hal ini, sejalan dengan cita-cita luhur the founding fathers itu sendiri yang tertuang dalam lirik mars Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yaitu ‘ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan’.

Sebuah pergerakan mahasiswa harus dinamis untuk mengusung wacana keislaman khas Indonesia. Sehingga corak keislaman Indonesia tergantung di pundak kader-kader PMII. Jika ini bisa dilakukan maka sepuluh tahun ke depan kader-kader PMII dapat mewarnai percaturan politik Indonesia yang membanggakan.

Masalahnya, bagaimana pendidikan dan pengkaderan itu mampu mengantarkan mereka ke kancah politik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa? Sebab, bagaimanapun praktik-praktik yang dialami di kampus saat mereka menjadi aktivis, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), dan beberapa jabatan fungsionaris lainnya akan terus terbawa sampai mereka menjadi tokoh dalam masyarakat. Pengkaderan dan pembelajaran politik di kampus menjadi sangat menentukan perilaku politik mereka ke depan.

Kampus atau perguruan tinggi, dengan demikian menjadi miniatur Indonesia. Jika dalam praktik mengelola organisasi kampus saja sudah berani melanggar ketentuan organisasi, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), akan berbahaya jika terjun di masyarakat. Contohnya, ketika menangani kepanitiaan organisasi di kampus, namun tidak mampu mempertanggungjawabkan laporannya.

Reorientasi gerakan mahasiswa sudah saatnya berubah, dari paradigma lama menuju paradigma baru yang mencerahkan. Pengkaderan menjadi sangat penting untuk menyiapkan para pemimpin bangsa ke depan. Perubahan paradigma pengkaderan, dari paradigma normatif menuju paradigma transformatif sudah sepatutnya dilakukan. Artinya, pengkaderan mampu mengubah perilaku dan mengantarkan mereka dari berpikir sektarianisme menjadi pluralisme. Ini tentu memerlukan pengkajian kurikulum pengkaderan yang ada selama ini.

Idealnya, pengkajian ini dilakukan setiap tahun seiring dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang. PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan seharusnya memformulasikan arah keislaman dan keindonesiaannya. Ini penting, dari aspek keislaman, misalnya wajah keislaman PMII bukanlah berwajah transnasional, tetapi bertumpu pada konsep nation-state. Corak pemikiran keislamannya bukanlah skripturalis-fundamentalis atau radikal, melainkan inklusif dan plural.

Dengan demikian, PMII mesti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah bentuk negara yang final. Doktrin tawasuth atau moderat, tawazun atau netral, dan tasamuh atau toleran mesti menjadi paradigma berpikir dalam berorganisasi. Dengan begitu, PMII tidak menjadi gerakan ekstrem, baik ekstrem kiri maupun eksrem kanan. Pola-pola berpikir seperti ini harus menjadi perhatian dari masa ke masa, sebagai bentuk dari melestarikan perjuangan the founding fathers negeri ini.

Selain itu, PMII juga mesti mencari rumusan baru tentang wawasan Islam keindonesiaan yang mampu memelihara khazanah dan budaya bangsa dan merumuskan paradigma baru yang lebih baik. Hal ini penting, sebab tuntutan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan dulu dan sekarang. Pandangan-pandangan para pendahulu kita, seperti Muhammad Hasyim Asy’ari, Ahmad Shiddiq, dan Gus Dur tentang wawasan kebangsaan menjadi penting untuk diaktualisasikan kembali melalui kajian-kajian rutin di kampus, Latihan Kader Dasar, Latihan Kader Menengah, dan Latihan Kader Lanjut.

Sementara itu, gerakan-gerakan sosial-politik untuk menyampaikan aspirasi dan kritik konstruktif terhadap sistem pemerintahan mesti dilakukan secara efektif dan inovatif. PMII juga perlu melakukan kajian-kajian mendalam mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta turut andil untuk mengontrol jalannya pemerintahan sesuai fungsi yang melekat pada mahasiswa itu sendiri. Selain itu, isu-isu fundamental, seperti HAM, demokratisasi, keadilan, dan pengentasan kemiskinan juga harus menjadi bagian dari kajian intensif di kampus-kampus.

Peran PMII akan terlihat penting dan bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika keislaman dan keindonesiaan bisa digarap dengan baik. Pilihan nama sebagai ‘pergerakan’ bukan ‘himpunan’ atau ‘ikatan’ tentu memiliki alasan tersendiri. Dengan nama tersebut, mahasiswa diharapkan dapat berkiprah dan berperan aktif dalam menegakkan kebenaran di negeri ini.