Jagoriko, Memperkuat Ekonomi Lokal

Pameran Produk UMKM Sedayu di Mall Malioboro. KAPANEWON SEDAYU

Desentralisasi yang implementasinya berupa pemberian kewenangan bagi daerah dalam mengurus urusannya sendiri atau otonomi daerah, menuntut setiap daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat daerahnya masing-masing. Ini menjadi tantangan setiap daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Setiap daerah dituntut mencari bentuk pengelolaan perekonomian daerahnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam ekonomi yang semakin terbuka, ekonomi makin berorientasi pada pasar bebas yang belum tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah. Keadaan ini harus dicegah, agar kesenjangan tidak semakin melebar karena kesempatan yang muncul hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, dan golongan ekonomi yang lebih maju. Secara khusus, perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal.

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus mampu membuat prediksi tentang semua potensi sumber daya yang ada.

Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakatnya harus mampu mengeksplorasi potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Tantangan besar bagi pembangunan ekonomi lokal saat ini adalah penetrasi pasar atas nama globalisasi yang berwujud pasar bebas. Gagasan perdagangan bebas menekankan bahwa semua negara akan menjadi makmur dengan berpegang pada sistem ini. Konsep pasar persaingan sempurna juga dihadirkan untuk meyakinkan orang bahwa perdagangan bebas akan membawa kemakmuran.

Persaingan sempurna memang dirancang untuk menciptakan efisiensi dalam hal produksi atau alokasi. Namun, konsep ini hanya akan berjalan jika persyaratan dipenuhi, yaitu informasi pasar yang sempurna dan kepemilikan awal yang sama. Pada kenyataannya, kedua prasyarat ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang.

Sektor perdagangan besar dan kecil akan berhadapan secara head to head. Mereka yang memiliki modal dan sumber daya manusia terbatas memerlukan kreatifitas yang sangat tinggi agar bisa bersaing dengan usaha bermodal besar.

Pasar bebas tidak saja memberi dampak kepada arus dan distribusi barang dan jasa, tetapi juga pada pola perilaku masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa. Perubahan pola perilaku ini juga mempunyai pengaruh yang signifikan dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM yang memiliki daya saing lemah, akan tergeser karena semakin banyaknya produk sejenis yang lebih murah. Pada akhirnya, banyak UMKM yang harus menutup usahanya.

Kondisi ini juga dialami oleh UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data Badan Pusat Statistik periode tahun 2013-2015, perusahaan industri mikro mengalami kenaikan pada tahun 2013-2014. Tetapi, pada tahun 2014-2015 terjadi penurunan sekitar 28 persen atau 20.359. Sedangkan, perusahaan kecil tahun 2013-2014 mengalami penurunan sekitar 45 persen atau 5,993. Pada tahun 2014-2015 terdapat penurunan kembali sekitar 35 persen atau 2,555.

Kondisi ini harus disikapi pemerintah dengan kebijakan yang berfokus pada pengembangan UMKM. Sehingga, UMKM tidak semakin terpuruk akibat derasnya arus globalisasi. Fokus utama dalam pengembangan UMKM sangat berdampak pada permasalahan ketimpangan dan kemiskinan, juga dapat meminimalisir dominasi pasar dan investasi modal asing serta memperluas manfaat liberalisasi menciptakan pasar yang kondusif.

Untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan ekonomi, Bupati Bantul terpilih periode 2016-2021, Suharsono, memiliki visi dan misi yang dimuat dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul. RPJMD tersebut memprogramkan pengembangan UMKM lewat misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Penjabaran dari misi tersebut, salah satunya menyasar pada pengembangan UMKM dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif. Misi ini kemudian di-breakdown melalui program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kesuksesan misi ini dicapai dengan kebijakan yang tidak saja menjadi tanggung jawab satu OPD, melainkan melibatkan beberapa OPD terkait. Termasuk salah satunya adalah kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.

Berkaca dari banyak kebijakan pemerintah yang gagal dalam tahapan implementasinya. Kebijakan hanya cenderung indah dalam dalam tatanan kata-kata dan bahasa atau narasi tanpa bisa diimplementasikan secara nyata untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor penyebab kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah kesulitan menafsirkan kebijakan dalam bentuk-bentuk kegiatan operasional, baik tujuan kebijakan yang terlalu utopis, tidak sesuai dengan keadaan lapangan, ataupun karena kendala-kendala di lapangan yang membatasi alternatif tindakan.

Camat Sedayu periode 2017-2019, Fauzan Mu’arifin, melakukan inovasi dalam mendukung kebijakan tersebut dengan menggaungkan slogan ‘Jajan Tonggo Nglarisi Konco’. Slogan ini kemudian disingkat menjadi ‘Jagoriko’ agar lebih mudah diingat.

Fauzan melihat, akibat dari dimulainya perdagangan bebas yang disebut ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang dimulai sejak 1 januari 2010 dan pemberlakuan pasar bebas Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community pada 1 Januari 2016, arus perdagangan barang dan jasa, bahkan pasar tenaga kerja profesional menjadi terbuka secara lebih bebas. Indonesia sebagai salah satu bagian dari kesepakatan tersebut harus mengantisipasi dengan cepat dan tepat agar tidak hanya menjadi penonton.

Jagoriko adalah bentuk inovasi menerjemahkan program yang masih normatif pada teknis operasionalnya. Diharapkan, dengan penerjemahan ini tujuan kebijakan lebih mudah tercapai. Slogan ini merupakan suatu bentuk inovasi dalam menjalankan kebijakan agar lebih mudah diterima masyarakat.

Slogan ini sengaja menggunakan Bahasa Jawa, semata-mata agar substansi pesan bisa lebih mengena pada masyarakat Sedayu yang notabene adalah orang Jawa. Secara sederhana, slogan ini akan lebih cepat mencapai tujuannya mempengaruhi masyarakat agar lebih mencintai produk dalam negeri. Penerapannya dengan mengajak masyarakat berbelanja ke teman atau tetangga sendiri daripada berbelanja di toko modern atau minimarket yang mulai menjamur.

Slogan Jagoriko menekankan perubahan pola pikir masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Hal ini karena ada kecenderungan sebagian masyarakat yang lebih menyukai produk-produk luar dengan alasan bergaya mewah, gengsi, dan lain-lain.

Penerapan slogan Jagoriko tidak lantas mendorong masyarakat untuk anti dengan produk buatan luar negeri. Bagaimanapun, kita tidak bisa terlepas dari produk luar, yang perlu diupayakan adalah membuat keseimbangan dan kondisi yang lebih menguntungkan masyarakat lokal.

Adanya produk luar, sebenarnya juga memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi. Transfer pengetahuan ini akan memicu motivasi dan kreatifitas masyarakat untuk membuat produk yang lebih unggul. Juga sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri.

Oleh karena itu, slogan ini tidak cukup sekedar disosialisasikan, tapi harus diaplikasikan ke semua masyarakat agar dapat segera dilaksanakan. Dengan begitu, UMKM bisa bangkit dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah daerah.

Add Comment