Kalurahan Panggungharjo Tolak Politik Uang

Deklarasi Desa Anti Politik Uang (APU). KALURAHAN PANGGUNGHARJO

Money politic atau politik uang merupakan sebuah bentuk pemberian atau janji seorang politisi dengan cara menyuap rakyat agar menjalankan haknya dalam pemilihan, seperti memilih pasangan tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Menurut hukum di negara kita, politik uang jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam kampanye dan tindakan yang mencoreng kontestasi politik yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Maksud dari ‘langsung’, yakni pemberian suara oleh pemilih dilakukan secara langsung, tanpa perantara atau perwakilan. ‘Umum’ artinya masyarakat yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Arti ‘bebas’ adalah pemilih tidak diberatkan oleh paksaan atau suap berupa uang maupun barang saat memberikan suara.

‘Rahasia’ berarti pemilih menjamin kerahasiaannya dalam memilih dan memberikan suara, tanpa diketahui orang lain. ‘Jujur’ dalam pemilu artinya pemilu dilaksanakan secara benar dan tidak menyimpang dari peraturan KPU Pusat. ‘Adil’ maksudnya semua pemilih diperlakukan sama tanpa dibedakan dan dirugikan.

Politik uang dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, pelanggaran tersebut kerap dilakukan oleh kader, simpatisan, hingga calon atau pengurus partai politik. Pada praktiknya, politik uang dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan, dengan memberikan uang dengan berbagai kisaran, mulai dari Rp100.000 lebih bergantung berbagai hal.

Selain itu, praktik suap juga dapat dilakukan dalam bentuk barang, seperti barang sembako, yakni beras, minyak, gula atau kebutuhan pokok lainnya. Tujuan penyuapan tersebut adalah untuk menarik simpati masyarakat agar memberikan suaranya kepada orang atau politisi yang bersangkutan.

Politik uang telah lama melekat di segala aspek kehidupan, terutama pada aspek tata negara dan pemerintahan. Hingga saat ini, politik uang masih ditemukan di beberapa daerah saat menjelang pemilihan, dari tingkat kepala desa hingga kepala pemerintahan atau presiden.

Pelanggaran tersebut menyebabkan turunnya tingkat demokrasi suatu negara, karena mendorong lahirnya tindakan korupsi untuk mengembalikan uang yang telah dipakai selama masa kampanye, sehingga menghasilkan pemimpin berkualitas rendah, melecehkan institusi, dan berkurangnya rasa kepedulian terhadap sesama serta cinta tanah air.

Beberapa pakar politik berpendapat bahwa, “Jika kemiskinan dan kesenjangan semakin besar maka politik uang tidak akan dapat diberantas.”

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), persentase penduduk miskin pada bulan September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin pada Maret 2020, dan meningkat 0,97 persen poin pada September 2019.

Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang pada Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang pada September 2019. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, naik menjadi 13,20 persen pada September 2020.

Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin pada September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020).

Garis Kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp458.947 per kapita setiap bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp339.004 (73,87 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar Rp 119.943 (26,13 persen). Pada September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.216.714 setiap rumah tangga miskin per bulan.

Masyarakat yang memiliki taraf ekonomi rendah, lebih memprioritaskan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder, sedangkan kebutuhan primer menuntut untuk segera terpenuhi untuk keberlanjutan hidupnya.

Kebutuhan primer menyangkut tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Jadi selama tiga hal tersebut belum terpenuhi maka selalu ada kemungkinan politik uang terus berjalan. Namun, selain kemiskinan politik uang juga bisa terjadi karena tiga faktor lain.

Pertama, politik uang terjadi karena calon tersebut tidak memiliki program kerja yang menunjang serta pengalaman politik yang matang. Bahkan, tidak jarang seorang calon belum memiliki pengalaman politik sama sekali, tetapi hanya memiliki keinginan yang besar untuk memenangkan pemilihan. Sisi lain, partai politik tidak dapat membantu banyak selain diikutsertakan dalam pencalonan.

Kedua, terkait hukum. Lemahnya regulasi soal politik uang juga menjadi alasan lain tidak adanya perasaan jera dari pelaku dan penerima. Tidak semua yang terlibat politik uang mendapat sanksi dan jerat hukum. Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi, hanya pemberi yang menerima sanksi. Sementara, penerima tidak mendapatkan sanksi

Ketiga, terdapat kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yaitu tidak pantas jika menolak pemberian terutama dari pihak yang sudah dikenal, juga berusaha yang terbaik untuk membalas pemberian tersebut. Kultur yang sangat kuat ini dapat dimanfaatkan oleh calon tersebut untuk mendapatkan dukungan dengan menyasar tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh lain.

Terdapat dua solusi menurut jangka waktu yang dapat digunakan sebagai solusi, yakni solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek, di antaranya pengawasan dan konsistensi.

Pengawasan diperlukan dengan pelaksanaan yang baik dan berimbang terhadap semua calon pemimpin, baik oleh Bawaslu atau masyarakat. Sebab, partisipasi aktif oleh masyarakat dalam mengawasi kecurangan serta politik uang dalam pemilu akan menjadikan pemimpin terbaik yang dipilih. Selain itu, pengawasan antar-peserta dari berbagai partai dapat menjadikan hal berbeda, karena partai politik cenderung memiliki kader yang loyal dan berani dalam melaporkan tindak kecurangan partai lainnya.

Pada poin konsistensi, pernah dilakukan survei terkait perizinan pemberian bantuan pada pemilu dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasilnya, lebih dari 70 persen responden setuju terkait larangan menerima bantuan uang atau barang dalam pemilihan. Sekitar 17 persen mengizinkan untuk menerima bantuan, sisanya menjawab tidak tahu. Artinya, secara normatif masyarakat paham bahwa politik uang tidak diizinkan dan mendorong munculnya pemimpin yang tidak kompeten.

Namun, pada survei selanjutnya terkait ketersediaan menerima bantuan uang atau barang dari salah satu calon, sebanyak 60 persen lebih menjawab tidak bersedia menerima, sedangkan 34 persen lebih bersedia menerima, dan sisanya tidak bersedia menjawab. Jika kita bandingkan data tersebut, terjadi inkonsistensi antara pemahaman dan praktik dalam politik uang pada masyarakat. Jadi, besar kemungkinan bahwa politik uang akan diterima karena masyarakat mudah berkompromi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengawasan politik uang sampai TPS tutup dan tidak membiarkan masyarakat berkompromi dengan terus mempertahankan konsistensi yang ada.

Sementara itu, pada solusi jangka panjang terdapat budaya dan pendidikan. Terkait budaya, kita dapat memilih budaya yang akan dipertahankan dan tidak. Seperti budaya masyarakat untuk tidak menolak pemberian dari orang lain yang sebaiknya tidak dipertahankan, karena budaya tersebut sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin berbuat curang.

Masyarakat harus membiasakan untuk tidak menjanjikan dan memaksakan membalas pemberian dari calon (oknum tersebut) yang memang tidak layak diberikan dukungan. Jadi, masyarakat harus menyadari bahwa memilih adalah perilaku dari hati dan kepercayaan untuk membantu pembangunan bangsa, bukan perilaku dari budaya saling membantu. Sebab, memilih merupakan persoalan di masa depan.

Sebenarnya dampak buruk politik uang sudah disadari masyarakat, namun kondisi ekonomi yang rendah dan kurangnya pemahaman sejak dini menjadikan politik uang sangat sulit diberantas. Isu politik tidak hanya menjadi bayangan dalam kontestasi politik dan peningkatan jabatan, melainkan sudah menjadi bagian dari keseharian kita semenjak mengenyam pendidikan. Jadi, pencegahan dan penataan harus dimulai dari sekolah.

Mulai dari Sekolah Dasar (SD), siswa harus disadarkan akan bahaya suap, korupsi, dan tindakan penyelewengan lainnya yang menggunakan uang atau barang secara berkepanjangan. Harapannya, akan muncul kesadaran dan ketakutan di hati serta pikiran bahwa hal tersebut yang membawa dampak buruk dan harus diberantas bersama.

Semua sekolah dari tingkat dasar hingga bangku kuliah harus terus menyadarkan akan bahayanya suap dan politik uang. Instansi sekolah pun tidak boleh terlibat dalam politik uang sekecil apapun dan senantiasa terus memerangi politik uang secara aktif, baik dalam bentuk lomba, kegiatan, maupun diskusi-diskusi.

Meskipun praktik politik uang masih sering ditemukan, terdapat desa yang sudah menerapkan desa Anti-Politik Uang (APU). Kalurahan Panggungharjo merupakan salah satu pionir desa antipolitik uang di Indonesia yang terletak di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.

Pada bulan Maret tahun 2019, Kalurahan Panggungharjo bersama desa-desa lainnya, seperti Kalurahan Sriharjo, Sitimulyo, Tirtohargo, Pleret, Wirokerten, Sitimulyo, dan Temuwuh bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul untuk mendeklarasikan sebagai desa APU.

Awalnya, Bawaslu DIY menargetkan terdapat satu desa sebagai pilot project atau desa percontohan pada setiap kabupaten dan kota. Namun, karena mendapat respon positif dari berbagai desa di DIY, saat ini terdapat 30 desa yang mendeklarasikan diri sebagai desa APU dengan rincian terdapat sepuluh desa APU di Kabupaten Bantul, dua desa APU di Kabupaten Sleman, 18 desa APU di kabupaten Gunungkidul, dan dua desa APU di Kulonprogo.

Pernyataan tegas Wahyudi Anggoro Hadi, selaku Lurah Kalurahan Panggungharjo ketika diwawancarai oleh tim media Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID) Panggungharjo menyebutkan, “Secara tegas kami menolak politik uang di wilayah kami, apabila terdapat warga yang melakukan politik uang maka akan kami laporkan kepada pihak Bawaslu ataupun pihak yang berwajib.”

Pernyataan tersebut menjadi landasan kuat bahwa pemerintah Kalurahan Panggungharjo telah secara sadar menolak adanya politik uang dalam tatanan pemerintahan. Tentunya, diharapkan pula masyarakat bersikap berani untuk melaporkan dan menjadi saksi apabila menemui kecurangan, politik uang, suap, dan tindakan penyelewengan lain dalam proses demokrasi ataupun selama berjalannya pemerintahan.

Semakin besar kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang, semakin besar kemajuan desa terjadi. Sebab, jika calon pemimpin melakukan praktik politik uang maka kemungkinan besar akan melakukan korupsi pada waktu yang akan datang. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan uang yang digunakan selama kampanye.

Menjadi desa APU tentu merupakan tantangan berat karena harus menyediakan sistem keuangan yang transparan agar masyarakat dapat mengawasi langsung peredaran dana desa, terlebih dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu menekankan pembangunan dari desa.

Dengan adanya Dana Desa yang berjumlah sangat fantastis dan dimanfaatkan dengan baik, maka kemajuan desa adalah sebuah keniscayaan. Selain transparansi program kerja yang mendukung APU, Kalurahan Panggungharjo juga terus secara aktif mencari solusi dengan beberapa cara.

Pertama, pelaksanaan sosialisasi secara berkala dan terus-menerus tentang bahaya dan dampak negatif politik uang, agar selalu tumbuh kesadaran dan menimbulkan budaya baru antikorupsi.

Kedua, pengadaan kelompok-kelompok usaha masyarakat. Tingkat ekonomi yang rendah serta pendapatan yang kecil tentu akan selalu menimbulkan upaya munculnya politik uang. Oleh sebab itu, perlu diadakan kelompok masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, membentuk agen-agen antipolitik uang. Tim atau kelompok tertentu harus dibentuk agar pengawasan terus dilakukan tidak hanya melalui Bawaslu dan masyarakat, tetapi tim juga bertugas mengaudit dan menjaga kredibilitas, sehingga jika ditemukan gejala politik uang dapat dengan sigap dan cepat mencegah dan mencari solusi terbaik.

Sudah dua kali pemilihan kepala desa dan Bawaslu Kabupaten Bantul tidak menemukan adanya politik uang dalam pemilihan. Artinya, desa APU Panggungharjo mampu mempertahankan kredibilitas dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemimpin yang dipilih memang pilihan terbaik. Terbukti dengan berbagai prestasi yang diterima oleh Kalurahan Panggungharjo karena diawali dengan pemilihan tanpa politik uang.