Panggungharjo, Contoh Desa Antikorupsi

Dari Kiri, Mendes PDTT, Wakil Ketua KPK RI, Sri Sultan Hamengkubuwono X saat menghadiri Peresmian Desa Antikorupsi. IG/PANGGUNGHARJO

Kuwu adalah sebutan yang lazim digunakan untuk kepala desa di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Namun, di beberapa tempat di Kabupaten Kuningan sudah mengunakan istilah kepala desa. Jadi, pada dasarnya kuwu sama saja dengan kepala desa. Beberapa kantor kepala desa di Kabupaten Kuningan dinamai kantor kuwu.

Mekanisme pemilihan kuwu sama dengan pemilihan kepala desa. Biasanya, pemilihan kuwu diwarnai dengan jual beli suara atau politik uang, yaitu menyuap pemilik suara agar memberikan suaranya untuk calon kuwu yang menyuap. Menurut cerita dari tetangga saya, orang yang membeli suara dengan harga paling tinggi adalah orang yang akan menjadi pemenang pemilihan kuwu.

Praktik suap pada pemilihan kepala desa atau kuwu yang terjadi di desa saya menggambarkan ketidakjujuran berbagai pihak yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Padahal, uang yang didapat pemilik suara tidak sebanding dengan kinerja dan kapasitas kuwu yang terpilih. Misalkan pemilik suara mendapat 100.000 rupiah, jika dibandingkan dengan jumlah hari masa jabatan dengan nilai nominal uang, tidak sebanding. Kalau kita kalkulasikan dari 100.000 rupiah dibagi 2.190 hari, hasilnya hanya 45 perak.

Apakah dengan 45 perak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apakah dengan 45 perak tersebut bisa membangun desa yang lebih maju dan sejahtera? Tentu tidak, karena kalau kita menjual suara dengan nilai 45 perak, sama saja menjual harga diri dengan senilai 45 perak.

Saya berharap, praktik politik uang ini segera dihentikan dan warga sadar bahwa ini bukan hal yang baik. Menjadi seorang kuwu atau pemimpin lembaga negara di tingkat apapun seharusnya memiliki nilai integritas yang tinggi. Nilai integritas apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang kuwu?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat jargon ‘Jumat Bersepeda Kaka’ untuk merumuskan kualitas apa saja yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Kepanjangan dari Jumat Bersepeda Kaka adalah jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

Kalurahan Panggungharjo Sebelum Tahun 2012

Berdasarkan cerita dari warga Kalurahan Panggungharjo, pemilihan kepala desa tahun 2003 juga diwarnai dengan politik uang. Tidak hanya pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh warga melalui sistem coblosan, rekrutmen pamong atau perangkat desa juga dilakukan dengan sistem yang sama.

Pada masa itu, warga Kalurahan Panggungharjo masih merasa praktik politik uang yang terjadi setiap pemilihan kepala desa adalah hal yang wajar. Asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan bersih yang seharusnya diterapkan pada pemilihan kepala desa tidak terpenuhi di sini. Persaingan politik uang juga membuat suasana pemilihan kepala desa tegang. Ketimbang beradu gagasan dan program kerja untuk memajukan desa, calon-calon kepala desa malah berlomba-lomba memberikan uang dalam nominal besar kepada warga.

Pada H-1 pemilihan kepala desa, suasana semakin mencekam dengan ketegangan antar-pendukung calon kepala desa. Tepat saat hari H, menjelang subuh, para pendukung calon kepala desa mulai melancarkan ‘serangan fajar’ kepada warga. Mereka menyebarkan amplop-amplop berisi uang yang jumlahnya bervariasi antara 25.000 rupiah, 50.000 rupiah, sampai 100.000 rupiah. Pada amplop tersebut tertera gambar calon kepala desa atau pamong desa yang memberi uang.

Sebenarnya, sebagian kecil warga Panggungharjo sudah menyadari bahwa praktik politik uang yang terjadi setiap pemilihan kepala desa bukan hal yang patut dilestarikan. Sebagian kecil warga ini dengan sadar memilih calon kepala desa tidak berdasarkan nominal rupiahnya yang diberikan saat serangan fajar, melainkan memilih calon kepala desa yang dirasa memiliki kapasitas sebagai pemimpin dan tidak melakukan politik uang.

Sayangnya, calon kepala desa yang dirasa memiliki kapasitas sebagai pemimpin dan tidak melakukan politik uang ini, tidak mendapat dukungan dari sebagian besar warga. Lagi-lagi, yang menjadi kepala desa adalah orang yang memiliki modal politik paling banyak yang dipilih oleh sebagian besar warga Kalurahan Panggungharjo.

Kalurahan Panggungharjo Setelah Tahun 2012

Tahun 2012 mulai ada perubahan cara pandang warga Panggungharjo dalam menyikapi pesta demokrasi desa. Walaupun masih terjadi politik uang, pemilihan kepala desa dimenangkan oleh Wahyudi Anggoro Hadi. Ia seorang berusia muda, lulusan farmasi, memiliki dasar kelembagaan swadaya masyarakat peduli lingkungan, dan tokoh pergerakan Nahdliyin. Dengan misi melawan praktik politik uang, Wahyudi mampu mengambil hati warga dan memenangkan pemilihan Kepala Kalurahan Panggungharjo.

Setelah dilantik dan diambil sumpah pada tahun 2012, Wahyudi mereformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. Ia dengan sekuat tenaga menumbuhkan kembali kepercayaan warga desa yang selama ini memotret pamong desa cenderung memiliki kinerja lambat, korup, dan bias kepentingan.

Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukannya adalah dengan mewajibkan pamong desa untuk berkantor dari jam 08.00–16.00 WIB dan menerapkan sistem reward and punishment. Pada awal masa jabatan, Wahyudi mencontohkan dengan berangkat paling pagi dan pulang paling sore, pagi membuka kantor dan sore menutup kantor. Bahkan, ia tak segan membersihkan kamar mandi kantor kelurahan.

Tak heran jika Kalurahan Panggungharjo di bawah kepemimpinannya memperoleh beberapa penghargaan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, tingkat nasional maupun tingkat internasional. Salah satunya pada tahun 2014, Kalurahan Panggungharjo menjadi juara pertama Perlombaan Desa Tingkat Nasional.

Pada 2018, sumpah dan janji yang berbunyi, “Saya bersumpah akan menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai Lurah Kalurahan Panggungharjo dengan sebaik-baiknya, sejujujur-jujurnya, dan seadil-adilnya,” kembali diucapkan oleh Wahyudi Anggoro Hadi untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya pula, pemilihan kepala desa Kalurahan Panggungharjo dimenangkan oleh orang yang tidak melakukan politik uang.

“Proses proses pemilihan kepala desa yang tidak sehat akan menghasilkan politik dan pemerintahan yang tidak sehat juga. Jangankan memikirkan bagaimana melaksanakan pembangunan desa atau mensejahterakan warga desanya, untuk memikirkan bagaimana agar modal politik yang dikeluarkan ketika mengikuti Pemilihan Lurah Desa (Pilurdes) dapat balik modal atau break event point saja entah berapa tahun bisa tercapai masih menjadi tanda tanya,” ucap Wahyudi saat mengisi studi komprehensif untuk para pamong Kalurahan Panggungharjo

Pada tahun 2021, Kalurahan Panggungharjo kembali menorehkan prestasi. Panggungharjo dijadikan percontohan Desa Antikorupsi oleh KPK Republik Indonesia. Setelah melalui tahap pengujian, kemudian diverifikasi oleh tim penilai Desa Antikorupsi, Kalurahan Panggungharjo terpilih menjadi percontohan Desa Antikorupsi.

Pada Rabu, 1 Desember 2021, dihadiri langsung oleh Alexander Marwata, wakil ketua KPK RI, Plt Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat KPK, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Perwakilan dari Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan, resmilah Kalurahan Panggungharjo diluncurkan sebagai Desa Antikorupsi pertama di Indonesia.

Desaku Maju. Uripku Ngguyu (Hidupku Bahagia). Desaku Tentrem. Tidak Korupsi.

Add Comment