Pelaksanaan Kewenangan Desa dengan Melibatkan Lembaga Desa

Koperasi Wanita Dewi Kunthi, Kalurahan Panggungharjo. FEBY

Desa sebagai sebuah entitas penyelenggara pemerintahan negara diakui memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pengaturan kewenangan desa, antara lain berasaskan rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul yang dimiliki desa, sedangkan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Tertulis dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) adalah regulasi negara yang mengakui dan menghormati desa sebagai wadah dan bagian kesatuan masyarakat yang berpemerintahan dengan hak-hak tradisionalnya. Salah satu bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa terwujud dalam dana desa. Komponen ini, berfungsi untuk mendorong desa semakin berkembang dan maju melalui strategi struktural, demi menjawab tantangan zaman untuk mentransformasi Desa yang siap dalam sistem kompetisi pasar global.

Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa, desa tidak hanya sebagai wadah kesatuan masyarakat atau kepemilikan terhadap hak-hak tradisionalnya saja. Desa juga mengalami perluasan fungsi secara struktural sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa secara struktural menjadi ujung pelaksanaan urusan dan fungsi. Selain itu, desa juga menjadi kepanjangan tangan yang melaksanakan urusan negara, provinsi, dan kabupaten maupun kota dalam mewujudkan cita-citanya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Desa memiliki sekitar 120 kewenangan, di dalamnya terdiri empat bidang kewenangan pemerintah desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Desa Bab I Pasal 1 Nomor 12 tertulis, Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) bertugas untuk menjalankan kewenangan desa serta bertugas menjalankan penugasan dari pemerintah, maupun pemerintah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Konstruksi ini seperti pisau bermata dua, yakni menjadi unsur yang menguatkan desa sekaligus sebagai unsur yang akan melemahkan desa.

Seperti yang sudah dijelaskan, pemerintah desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa bertugas untuk menjalankan kewenangan desa yang cukup banyak. Namun, jika pemerintahan desa saja yang melaksanakan kewenangan desa, pasti banyak kewenangan desa yang tidak berjalan. Maka dari itu, dibutuhkan lembaga desa lain untuk membantu pelaksanaan kewenangan desa. Kewenangan desa yang begitu banyak dapat dibagi-bagi berdasarkan kategorinya. Kemudian, diserahkan kepada lembaga desa yang sesuai. Dengan begitu, kewenangan desa bisa berjalan semua.

Setiap lingkup pemerintahan, terdapat aparat-aparat yang berwenang. Dengan begitu, cara pelimpahan kewenangan juga beragam sehingga harus dipastikan suatu pelimpahan kewenangan harus bersifat atributif, mandat, atau delegasi. Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang bersifat tetap, melekat, dan bersumber langsung dari undang-undang, sehingga setiap aparat yang memiliki kewenangan tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban apakah telah menjalankan kewenangan tersebut sesuai tujuan atau tidak.

Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan, tetapi pemberi mandat memberikan kewenangan kepada organ lain atau mandataris untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri. Sama dengan kewenangan delegasi, kewenangan ini untuk membuat produk hukum harus sesuai dengan tujuan negara. Apabila tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, aparat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Begitu juga di desa, kewenangan-kewenangan desa ini bisa dibagi kepada lembaga desa terkait. Menurut Pasal 94 Nomor 6 tahun 2014 UU Desa, dalam manajemen pemerintahan desa dan manajemen pembangunan desa, peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa.

Berdasarkan hal tersebut, lembaga desa juga bisa menjalankan amanah dari adanya kewenangan desa. Seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),Koperasi, Karang Taruna (KARTAR), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD/K) bisa membantu pemerintah desa bertugas menjalankan kewenangan desa tersebut.

Adanya UU Desa sebagai pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa (asas rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal, dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (asas subsidiaritas). Asas rekognisi dan subsidiaritas memberi peluang bagi desa untuk mewujudkan kehendak bersama dalam semangat desa sebagai subyek bukan obyek pembangunan.

Desa tampil sebagai subjek yang merencanakan dan menyusun prioritas pembangunannya sendiri, terlepas dari instruksi atau dikte pemerintah maupun pemerintah daerah. Dengan mengacu pada asas rekognisi dan subsidiaritas, negara mengakui kapasitas desa sebagai self governing community atau komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri.

Kalurahan Panggungharjo juga memiliki kewenangan dari berbagai bidang yang harus dijalankan. Kewenangan-kewenangan tersebut, sudah berjalan, di antaranya pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, penetapan perangkat desa, penetapan organisasi pemerintah desa, pendataan penduduk, penetapan peraturan desa, pendataan potensi desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, penetapan BUMDes, dan masih banyak lagi. Pemerintah desa, seperti lurah dan perangkat desa Panggungharjo lainnya sudah baik dalam membagi kewenangan-kewenangan desa ini pada lembaga desa.

Bicara tentang kewenangan lokal berskala desa yang mengatur tentang BUMDes Kalurahan Panggungharjo, sudah sangat maju dan membantu kinerja pemerintahan desa serta warganya. Manfaatnya, terbuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Dalam muatan RUU BUMDes akan diperlukan asas dan tujuan dari BUMDes yang tidak akan melemahkan UU Desa, tetapi justru menguatkan UU Desa.

Kewenangan desa juga dapat dijabarkan secara sektoral, meliputi dimensi kelembagaan infrastruktur, komoditas, modal, dan pengembangan. Sektor pertanian misalnya, desa memiliki kewenangan mengembangkan dan membina kelompok tani, kelompok petani pemakai air, pelatihan bagi petani, menyediakan infrastruktur pertanian skala desa, penyediaan anggaran untuk modal usaha, pengembangan benih, pemilihan bibit, sistem tanam, pola tanam, pengembangan teknologi tepat guna, diversifikasi usaha tani, dan lain-lain.

Adanya pembagian kewenangan desa pada lembaga desa berdampak positif. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Kewenangan penanggulangan Covid-19 ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten atau kota.

Lalu pembagian kewenangan penanganan Covid-19 dari kabupaten atau kota dibagi lagi lingkup lebih kecil, yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya. Pemerintah daerah juga membagi kewenangannya pada RT dan RW, untuk bertugas menjalankan kewenangan penanganan Covid-19 yang diamanatkan pemerintah agar mempercepat penanggulangan Covid-19 di tingkat desa.

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Ada juga lembaga adat desa yang merupakan penyelenggara fungsi adat istiadat. Lembaga adat menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat desa adalah mitra yang membantu pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Bisa disimpulkan, desa mampu berjalan dengan baik dan efektif jika pelaksanaan kewenangan-kewenangan desa dibagi kepada lembaga desa. Ini juga merupakan wujud bergotong royong warga desa. Tidak adanya sifat egois karena merasa memiliki kekuasaan dalam pemerintah daerah. Inilah yang membuat desa maju. Kewenangan-kewenangan ini tidak berjalan karena peran satu orang, melainkan karena kerja gotong royong masyarakat desa.